Kode penting di balik OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Elshinta
Jumat, 10 Januari 2020 - 06:45 WIB |
Kode penting di balik OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Komisioner KPu, Wahyu setiawan. Sumber foto: https://bit.ly/2t5CGtb

Elshinta.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Jumat (10/1) dini hari, KPK akhirnya menahan Wahyu Setiawan. 

Wahyu Setiawan (WS) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Saat ditangkap, Wahyu sedang bersama asistennya berinisial RTO yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapannya tersebut di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat, pada Rabu (8/1).

Wahyu disangka sebagai penerima suap proyek pergantian antar-waktu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan yang meninggal dunia Nazaruddin Kiemas.

Secara paralel, tim KPK pun menangkap orang kepercayaan Wahyu yang merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan juga mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridellina, di Depok Jawa Barat.

Tim KPK juga menangkap pihak swasta berinisial SAE dan sopirnya berinisial I, serta seorang advokat berinisial DON di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

SAE dan DON disangka sebagai mediator yang ditunjuk tersangka lainnya yang menjadi pemberi suap kepada Wahyu yakni Politikus PDIP Masiku Harun.
​​​​​​​
Harun disangka menyuap Wahyu agar Wahyu bisa mempengaruhi keputusan dalam rapat pleno komisioner KPU RI dan menunjuknya sebagai anggota DPR pengganti antar-waktu legislatif terpilih dari PDIP yang meninggal dunia Nazaruddin Kiemas.

Wahyu dinilai menyanggupi permintaan tersebut dengan memberi jawaban, "Siap, mainkan!"

Sebuah jawaban yang dinilai oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar bagai sebuah kode Wahyu menyanggupi untuk ikut bermain di dalam proyek tersebut.

"ATF (mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridellina) mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari SAE (Saeful) kepada WSE (Wahyu) untuk membantu proses penetapan HAR (Harun) dan WSE menyanggupi membantu dengan membalas, 'Siap, mainkan!'," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1) malam.

​​​​​​​Tidak Ingat

Ketua KPU Arief Budiman mengaku tidak mengingat kapan Wahyu pernah mendorong dipilihnya caleg PDI Perjuangan Masiku Harun sebagai anggota DPR-RI pengganti antar-waktu (PAW) dalam rapat pleno KPU RI pada 31 Agustus 2019 silam.

Namun, ia ingat jika saat itu semua peserta rapat bersepakat bahwa keputusan rapat adalah memilih Politikus PDI-P Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu almarhum Nazaruddin Kiemas.
​​​​​​​
Semua sepakat karena Udang-Undang mengatakan begitu, kata Arief dalam konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis malam.

Pemilihan Riezky Aprilia, alih-alih memilih Masiku Harun seperti keinginan PDI-P dikatakannya telah sesuai aturan yang berlaku, yakni supaya pengganti caleg terpilih yang tidak mampu menjalankan tugasnya adalah caleg peringkat suara terbanyak berikutnya.

Terkait putusan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019 yang menyatakan partai sebagai penentu suara dan PAW, Arief mengakui itu tidak dapat dijalankan karena berseberangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Itu tidak mungkin bisa dijalankan, lanjut Arief karena Undang-Undang yang mengatur proses Pemilu tidak mengatur demikian. Kalau ada  dituangkan dalam sertifikat berita acaranya.

Terkait benar tidaknya Wahyu Setiawan mengupayakan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin Kiemas, KPU memandang sengketa hasil Pemilu hanya dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi.​​​​​​​

Arief pun menegaskan kebijakan KPU menunjuk Riezky Aprilia terkait anggota PAW DPR RI tersebut sudah final. Namun, SAE yang diklaim sebagai pihak swasta oleh KPK, kemudian menghubungi Agustiani Tio Fridelina (ATF), orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan caleg PDIP untuk melakukan lobi agar Wahyu mengabulkan Masiku Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu.

Selanjutnya, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari SAE kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun.

WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas 'Siap, mainkan!, kata Lili menjelaskan kronologi kasus ini.

Minta Rp900 juta

Untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR RI PAW, Wahyu diduga meminta dana operasional mencapai Rp900 juta.

Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian, kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Pertama, lanjut dia, pada pertengahan Desember 2019, salah satu sumber dana memberikan uang Rp400 juta yang ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, advokat DON, dan SAE.

Wahyu menerima uang dari dari ATF sebesar Rp200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, ungkap Lili.

Kemudian, pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang pada SAE sebesar Rp850 juta melalui salah seorang staf di DPP PDIP.

Lili melanjutkan, SAE memberikan uang Rp150 juta pada DON. Sisanya Rp700 juta yang masih di SAE dibagi menjadi Rp450 juta pada ATF, Rp250 juta untuk operasional.

Dari Rp450 juta yang diterima Agustiani, kata Lili, sejumlah Rp400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk Wahyu, namun uang tersebut masih disimpan oleh Agustiani.

Pada Selasa (7/1) berdasarkan hasil rapat pleno, lanjut dia, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal..

Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi DON dan menyampaikan telah menerima uangnya dan akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi PAW.

Pada Rabu (8/1), ujar Lili, Wahyu meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang RP400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura.

Siapa DON dan SAE?

DON dan SAE merupakan dua staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, demikian menurut cuitan dari Politikus Partai Demokrat Andi Arief di akun media sosial Twitternya @AndiArief.

"Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama Caleg Partai suara terbesar Pemilu. Lebih miris lagi kabarnya bersama dua staf Sekjen Partai tersebut. Sistemik?" cuit @AndiArief.

Belum dijelaskan secara rinci peran mereka berdua dan apakah ada instruksi dari orang lain terkait kasus ini atau tidak. Namun Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan saat penyidikan nanti nama-nama ini masih bisa berkembang ke nama-nama yang lainnya.

Lili menambahkan, "Itu nanti di penyidikan. Ini kan kalau dari penyelidikan ada, belum tentu orangnya cuma itu, bisa berkembang. Belum tentu kata-kata lolos atau jangan-jangan lagi ada bertambah. Tinggal di penyidikan nanti dikembangkan".

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan apabila informasi tersebut benar, yakni ada kader PDIP terlibat dalam kasus suap tersebut maka partai tidak akan ikut campur.

Menurut Hasto, apa yang menjadi tindakan dari para anggota, kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi, ketika sudah menyentuh persoalan hukum partai tidak bertanggung jawab.

​​​​​​​Minta Maaf

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta maaf atas penetapan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Atas kejadian ini tentu pihaknya sangat prihatin. Ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Arief Budiman menuturkan pihaknya bersedia bekerjasama dengan KPK agar kasus tersebut dapat diproses dengan cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka bersedia apabila KPK membutuhkan keterangan tambahan, data-data, informasi dari KPU, maka akan membuka diri untuk bisa berkoordinasi dengan KPK,.

Seluruh jajaran KPU RI, provinsi dan kabupaten/kota diingatkannya agar lebih mawas diri, menjaga integritas dan bekerja dengan profesional.

Apalagi pada 2020, terdapat gelaran besar Pilkada di 270 daerah. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
KPK: Pengurangan vonis koruptor oleh MA perparah korupsi
Senin, 21 September 2020 - 17:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengurangan masa hukuman para terpidana korupsi berdas...
 12 tahun buron, Kejatisu tangkap SFH tersangka korupsi BRR
Jumat, 18 September 2020 - 21:57 WIB
Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejati Sumatera Utara berhasil meringkus SFH Mantan Kuasa Dire...
Bandar narkoba terpidana mati kabur, bikin lubang tembus ke gorong-gorong
Jumat, 18 September 2020 - 14:47 WIB
Seorang narapidana yang divonis hukuman mati kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tanger...
Viral penindakan masker saat berkendara, ini kata pihak kepolisian
Jumat, 18 September 2020 - 07:34 WIB
Belakangan, banyak warga yang memprotes terkait penindakan penggunaan masker saat berkendara. Pihak ...
Menkopolhukam: Penusuk Ali Jaber gila atau tidak tetap ke pengadilan
Kamis, 17 September 2020 - 14:11 WIB
Menteri Polhukam Mahfud MD menegaskan tersangka penusuk ulama Ali Jaber akan tetap dibawa ke pengadi...
Polri akan tindak tegas oknum penyalahgunaan seragam baru satpam
Kamis, 17 September 2020 - 13:19 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyatakan, Kepolisian...
Polisi buru pemotor wanita pamerkan celana dalam
Kamis, 17 September 2020 - 08:17 WIB
Viral di media sosial, wanita pengendara motor matic yang memamerkan celana dalamnya di jalanan. Set...
Viral, polisi ungkap motif pelaku penggunting Bendera Merah Putih di Sumedang
Kamis, 17 September 2020 - 08:04 WIB
Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago menjelaskan motif pelaku pengguntingan Bende...
Ada sanksi tegas, masyarakat dingatkan agar disiplin selama PSBB
Kamis, 17 September 2020 - 07:21 WIB
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana meminta masyarakat Jakarta agar disiplin menjalankan prot...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV