Wali Kota Depok bantah lakukan razia LGBT 
Elshinta
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:26 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Wali Kota Depok bantah lakukan razia LGBT 
Wali Kota Depok Muhammad Idris. Foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Polemik tentang tuduhan Komnas HAM bahwa Pemkot Depok melakukan razia kepada orang yang berorientasi seksua lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) disanggah oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. 

Dilaporkan Kontributor Elshinta Hendrik Raseukiy, Kamis (16/1), Idris mengatakan tidak pernah memerintahkan Satpol PP untuk melakukan razia kepada kaum LGBT ini menurutnya, Komnas HAM salah tanggap yang disampaikannya kepada wartawan. Awalnya, pernyataannya ini berawal dari pertanyaan wartawan bagaimana sikap Pemkot Depok pascaepemberitaan vonis yang diterima Reynhard Tambos Sinaga (37) di Pengadilan Kota Manchester, Inggris beberapa waktu yang lalu

Reynhard Sinaga divonis seumur hidup atas tuduhan 159 tindakan asusila kepada sesama jenis lelaki dalam waktu dua tahun. Reynhard adalah warga Indonesia beralamat di Kota Depok. 

"Kok, senang banget sih wartawan tanya soal ini… ha… ha…Gini, saya tak pernah biang razia (LGBT). Yang ada pembinaan. Pembinaan dalam bentuk ketertiban umum. Bukan pada soal privasi. Sekarang saya tanya, gimana kalau aktivitas hak azasi seseorang mengganggu hak azasi orang orang lain. Mengganggu nilai sosial yang ada. Apa pun aktivitas seseorang yang ganggu orang lain, yang merasahkan masyarakat ya, pelakuknya harus dibina, ditertibkan. Tapi saya beluh suruh itu, Satpol PP," ujarnya seusai acara 'Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online di Kota Depok'.

Idris heran dengan reaksi yang berlebihan perihal isue LGBT ini sampai-sampai Komnas HAM dan Amnesti Internasional. Padahal, menurutnya pembinaan sosial dan penertiban perilaku warga juga bagin perlindungan hak azasi sesama yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa dan amanat konstitusi negara UUD 1945. 

Yang aneh, Wali Kota Depok ketiga ini belum menerima surat teguran dari Komnas HAM. Padahal, surat tersebut sudah beredar di linimas media sosia dan media massa beberapa hari yang lalu. 

"Saya belum dapat suratnya secara langsung. Saya dengar ada sih, suratnya, tapi saya belum lihat, belum menerimanya. Kalau disebut ada razia, kita (Pemkot Depok) belum keluarkan kebijakan razia itu sama sekali," sanggahnya. 

Sedangkan persoalan kasus LGBT ini, sebut Idris Idris, sifatnya hanya pemberdayaan saja seperti yang sudah diatur di Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAMPK). 

"Pemkot Depok memiliki tugas sebagai pemerintah yakni pemberdayaan seluruh masyarakat menjadi orang-orang yang baik dan taat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kalau diberdayakan susah, kita adakan penertiban. Tidak hanya LGBT, tindakan yang melanggar norma sosial, etnis, bangsa, dan agama," jelasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG: Hujan bakal guyur Jakarta Senin sore
Senin, 17 Februari 2020 - 17:34 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpot...
Cara Belanda selamatkan Jakarta
Senin, 17 Februari 2020 - 08:27 WIB
Bencana banjir tahun 1953 yang menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besa...
Berikut lokasi layanan SIM keliling di Jakarta hari ini
Senin, 17 Februari 2020 - 08:19 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Senin (17/2) menyediakan lokasi layanan SIM Keliling ba...
Pemkot Depok siapkan 7,9 hektar untuk Taman Kota di Buffer Zone TPAS Cipayung
Minggu, 16 Februari 2020 - 23:18 WIB
Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan segera membuat taman kota untuk ruang terbuka hijau di are...
Jakpro dan FIA resmi umumkan penyelenggaraan Formula E di Monas
Jumat, 14 Februari 2020 - 19:17 WIB
BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama FIA (Federation internationale de l`automobile) Formula E ...
Ombudsman rapat pleno terkait maladministrasi DPR Andre Rosiade
Jumat, 14 Februari 2020 - 14:38 WIB
Lembaga Ombudsman RI akan membuat rapat pleno terkait permintaan Jaringan Peduli Pemberantasan Tinda...
Potensi hujan di Jakarta hari ini
Jumat, 14 Februari 2020 - 07:00 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lokal akan mengguyur Jakart...
Siap-siap, BPS gelar sensus penduduk pada 15 Februari 2020
Kamis, 13 Februari 2020 - 20:36 WIB
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono menyatakan akan memulai Sensus Penduduk (SP) 2020 pa...
Menhan Prabowo terima perwakilan BPK
Kamis, 13 Februari 2020 - 17:18 WIB
Menhan RI H. Prabowo Subianto menerima peserta Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuanga...
Polisi tangkap 8 mafia tanah dengan kerugian Rp85 miliar 
Rabu, 12 Februari 2020 - 21:34 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan telah menetapkan sepuluh orang tersangka kas...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)