Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Elshinta
Jumat, 17 Januari 2020 - 19:28 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Elshinta.com - Kasus-kasus intoleransi radikalisme, terorisme, dan kenakalan remaja marak terjadi di wilayah DI Yogyakarta. Kondisi ini mendorong Komisi A DPRD DIY berinisiatif mengajukan usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Perda tersebut akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat DIY. Raperda ini bersifat terbuka sehingga warga masyarakat bisa memberi masukan.

"Targetnya tahun 2021 Perda sudah bisa terbit. Tahun ini Komisi A mulai menyusun naskah akademik dan raperdanya, sekaligus menjaring berbagai masukan dari masyarakat,"  kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Jumat (17/1).

Selain sebagai payung hukum bagi Pemda, Perda itu nantinya akan melengkapi serta menyempurnakan program terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang siudah ada sebelumnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menegaskan tindakan melawan hukum yang belakangan terus marak di DIY memunculkan keprihatinan yang harus disikapi. Karenanya, berbagai peristiwa yang bahkan harus meminta korban jiwa itu perlu menjadi perhatian kita semua mengapa masih saja terhadi di DIY. 

"Tindakan aksi di jalanan serta intoleransi, jelas bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan sikap mental masyarakat Yogya yang memiliki budaya adiluhung", ujar Suwardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

Oleh karena itu, secara musyawarah mufakat Komisi A mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawsan Kebangsaan itu. Perda sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat tugas pemda dalam menggelorakan serta mengkoordinasikan antar-lembaga terkait Panscasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan raperda ini kebijakan menggelorakan Pancasila akan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari APBD.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Administrasi kependudukan di Langkat sekarang menggunakan kertas HVS 80 gram
Senin, 28 September 2020 - 21:19 WIB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Langkat, Sumut melaksanakan rapat ko...
Pilkada Tanah Bumbu, elektabilitas Zairullah Azhar-Muhammad Rusli unggul 
Senin, 28 September 2020 - 19:28 WIB
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar - Muhammad Rusli atau Pasa...
 Panglima TNI pastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak tahun 2020
Senin, 28 September 2020 - 18:35 WIB
Terkait Pilkada serentak, Panglima TNI memerintahkan agar jajaran TNI membantu Pemda, KPU Daerah, da...
Pilkada Kaltara, Survei LSI: Elektabilitas petahana masih teratas
Senin, 28 September 2020 - 15:55 WIB
Dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ambil bagian di Pilkada Kalimantan Ut...
Langgar portokol kesehatan, DPD Partai Golkar Jateng tegur keras kadernya
Minggu, 27 September 2020 - 09:39 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah, Panggah Susanto menegu...
BPPT: Gunakan e-voting untuk Pilkada 2020 agar aman dari COVID-19
Jumat, 25 September 2020 - 21:37 WIB
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dil...
PDI Perjuangan berkomitmen pastikan kader taati protokol kesehatan
Jumat, 25 September 2020 - 21:12 WIB
PDI Perjuangan berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah yang diusungnya untuk menaati pr...
Pertarungan Pilwali Surabaya 2020 diprediksi bakal ketat
Jumat, 25 September 2020 - 19:58 WIB
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji (Er-Ji) di...
Pakai baju adat Jawa dan Tidung, ZIYAP dapat nomor urut 3 di Pilgub Kaltara
Kamis, 24 September 2020 - 21:10 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan tiga nomor urut pasangan ...
Data sementara, KPU: 486 pasangan bacalon kepala daerah penuhi syarat 
Kamis, 24 September 2020 - 19:55 WIB
Komisi Pemilihan Umum memastikan sebanyak 486 pasangan bakal calon (bacalon) kepala daerah untuk Pem...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV