Omnibus Law bukan untuk permudah Tenaga Kerja Asing ke Indonesia
Elshinta
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:47 WIB |
Omnibus Law bukan untuk permudah Tenaga Kerja Asing ke Indonesia
Sumber Foto: https://bit.ly/38fkT1G

Elshinta.com - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.

Menurut dia tidak semua TKA dapat dengan mudah untuk masuk ke Indonesia sebab hanya yang memiliki keahlian saja yang akan diberikan izin. "Itu yang dipahami oleh beberapa pihak dengan mengatakan bahwa Omnibus Law memudahkan asing masuk. Padahal yang kita mau permudah adalah TKA ahli untuk kondisi tertentu,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).

Ia mencontohkan, ada suatu pabrik tekstil besar yang secara mendadak mesinnya mati lalu pemerintah mendatangkan teknisi asing karena hanya dia yang bisa membetulkan.

Jika mengikuti peraturan yang masih ada maka pengurusan izin untuk TKA sangat rumit sehingga mesin perusahaan tekstil tersebut dapat mati lebih lama dan akan merugikan perusahaan beserta pegawainya. “Perusahaannya rugi dan pekerjanya juga rugi karena enggak bisa kerja mesinnya mati,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memudahkan tenaga asing masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya benar.

“Jangan disalahpahami bahwa Omnibus Law memudahkan asing masuk. Isu yang kita permudah adalah TKA dengan keahlian tertentu untuk kondisi tertentu. Semoga jelas,” katanya.

Sebelumnya pada Jumat (27/12/2019), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan dampak omnibus law kluster ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upah, pesangon, tenaga kerja asing, dan jaminan sosial terhadap nasib para buruh.

"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan diubah menjadi upah per jam,” katanya, demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pasien pengguna flat isolasi mandiri RSD Wisma Atlet berkurang 109
Minggu, 27 September 2020 - 17:44 WIB
Jumlah pasien COVID-19 yang menggunakan fasilitas flat isolasi mandiri Rumah Sakit Darurat (RSD) Pen...
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kampanyekan pemakaian masker
Minggu, 27 September 2020 - 13:12 WIB
Organisasi Islam besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melakukan kampanye untuk menggerakkan warga ...
Presiden berbincang dengan dokter paru-paru soal penanganan COVID-19
Minggu, 27 September 2020 - 12:17 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis paru-paru, dr. Faisal Rizal ...
Luhut minta produsen farmasi nasional percepat produksi obat COVID-19
Minggu, 27 September 2020 - 11:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengenda...
Ketua Satgas: Patuh protokol berarti jadi bagian pahlawan kemanusiaan
Minggu, 27 September 2020 - 06:16 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat yang patuh menerapkan prot...
PSBB dinilai berhasil tekan pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta
Sabtu, 26 September 2020 - 18:56 WIB
Kebijakan menarik \"rem darurat\" dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara k...
157 pegawai KPK mengundurkan diri sepanjang 2016-September 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 13:41 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 157 pegawainya telah mengundurkan diri selama peri...
Presiden harapkan realisasi anggaran PEN picu produktivitas masyarakat
Sabtu, 26 September 2020 - 13:10 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusu...
Pemprov DKI siapkan sistem pengelolaan limbah domestik terpusat
Sabtu, 26 September 2020 - 11:29 WIB
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perko...
Dinkes DKI: Alasan pelarangan makan di tempat adalah penggunaan masker
Sabtu, 26 September 2020 - 10:39 WIB
Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut alasan pelarangan makan di tempat pada restoran atau kafe selam...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV