Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Elshinta
Minggu, 19 Januari 2020 - 17:34 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Foto: Popi Rahim/Elshinta.com

Elshinta.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), pada Selasa (14/1).

Belum lagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan pemeriksaan investigatif terhadap PT Asabri.

Anggota Ombudsman A.Alamsyah Saragih menyebutkan, memang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah ada laporannya ke Ombudsman. "Jiwasraya memang ada laporan ke ombudsman," ucap Alamsyah kepada Reporter Elshinta.com, Popi Rahim, Jumat (17/1).

Alamsyah mengatakan, memang berbeda dalam hal ini, Asabri memiliki sumber penerimaan yang lebih lancar. Tapi pola investasinya mirip PT Jiwasraya.

"Kalau saya perhatikan Jiwasraya sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum periode pemerintah Jokowi, 2015 sudah pernah alami kerugian, 2008 aja nilainya sudah minus Rp3,7 triliun. Ada kerugian investasi, itu suatu problem tersendiri," ungkap pria yang akrab disapa Alam ini.

Ombudsman juga telah melacak, Jiwasraya terjebak untuk membeli saham-saham. "Mereka beli saham-sahamnya, dulu memang drop ya. Selain ada efek ekonomi global ya, tapi dropnya begitu drastis ya, misalnya beli saham bumi resource ya, dan sebagainya," ujarnya.

Ada perilaku janggal dalam pasar modal di Indonesia. Jiwasraya salah satu korban. Perjalanan sewaktu pergantian direksi, buat produk, melihat kerugian begitu tinggi, hingga membuat kelihatan performance kinerja yang bagus. "Seolah-olah memang beberapa tahun dia akan kelihatan bagus. Tapi memang kemudian dia jatuh," bebernya.

Nah, lanjut Alam, tahun 2013 kalau melihat laporan keuangan Asabri, investasi dan sahamnya juga sangat kecil, bahkan masuk saham di perusahaan Cipaganti, tapi masih puluhan miliar.

Tahun 2014 mulai berkenalan dengan investasi langsung maupun investasi yang melalui manager investasi. Sudah melihat perusahaan, tapi masih banyak konservatif yang diambil BUMN.

Lalu tahun 2015 mulai ekspan pihak ketiga. Mulailah masuk ke sektor-sektor, emiten-emiten yang menurut Ombudsman kualifikasinya tidak liquid. Kemudian tahun 2016 Ombudsman mencoba menggunakan index 80 yang sekarang dan track back (tarik mundur).

"Kita cek nilai portofolio Asabri, spesifik di investasi saham, ini kita belum lihat danareksa dsb, hanya saham saja. Kami melihat Koq asabri 88 persen koq beli saham-saham yang tidak masuk index 80? Hanya 12 persen yang masuk index saham 80. Wajar kalau kelihatan lonjakan harga naik, harga jatuh. Begitu variatif, ini baru gejala saja tahun 2016," tegasnya.

Sementara laporan tahunan 2017 pun, yang sudah di upload laparan tahunan, itu sudah tidak ada lagi laporan investasi. "Saya sudah merasa aneh," ungkapnya.

Tapi pada tahun 2018 anual report bahkan tidak dipublish, hanya laporan keuangan yang sederhana yang dipublish. Karena catatan keuangan itu ada di anual report, orangkan harus tahu.

"Ini yang membuat kami merasa ini harus ada perbaikan. Kami cek OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memang ada kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan, namun format yang dibuat OJK itu sangat baku dan standar, cuma satu halaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau saya orang yang bayar asuransi, saya banyak tahu uang saya kemudian di diinvestasikan dimana," katanya.

Begitu orang-orang yang mempunyai polis di Jiwasrara, orang tidak tahu kan? Jiwasraya lebih jelek lagi laporan keuangannya.

"Kami lihat harus ada perbaikan. Satu laporan keuangannya harus publikasi keuangannya. Sebaiknya ke depannya harus diatur oleh OJK, dengan memuat daftar investasi, sehingga orang bisa melihat dan cek di pasar modal. Karena orang bisa lihat dan memutuskan beli atau tidak asuransi itu," imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Peduli wabah COVID-19 IPKI sumbang APD ke rumah sakit di Kota Depok
Kamis, 02 April 2020 - 20:45 WIB
Pandemi penyakit COVID-19  di dunia yang mencemaskan mengundang keprihatinan pelbagai pihak. Status...
Pemerintah siapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mudik
Kamis, 02 April 2020 - 17:14 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah s...
Din Syamsuddin: Jenazah COVID-19 bukan azab jadi jangan tolak
Kamis, 02 April 2020 - 14:14 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan jangan menolak pemakaman ...
KIPP: Pincang, perjalanan pemerintahan di DKI tanpa wagub
Kamis, 02 April 2020 - 13:46 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP ) Indonesia, Kaka Suminta meng...
Kakorlantas: Layanan Satpas SIM dan SIM Keliling ditutup sementara
Kamis, 02 April 2020 - 13:14 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan pelayanan di Satpas SIM, gerai hingga SIM keliling di...
Kapolsek Kembangan dicopot karena gelar pesta pernikahan
Kamis, 02 April 2020 - 12:48 WIB
Polda Metro Jaya mencopot jabatan Komisaris Polisi Fahrul Sudiana sebagai Kapolsek Kembangan, Jakart...
Penutupan wilayah, KKP minta pengiriman logistik jangan dibatasi
Kamis, 02 April 2020 - 10:59 WIB
Baru-baru ini Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, meminta pemerintah tidak membatasi akses pengiriman...
Imbas COVID-19, penumpang bandara AP II turun 4,84 persen
Kamis, 02 April 2020 - 10:29 WIB
Jumlah pergerakan penumpang pesawat di rute domestik dan internasional di seluruh bandara PT Angkasa...
Produk pertanian terhenti, Ini yang diminta PT HKTI kepada pemerintah 
Kamis, 02 April 2020 - 10:08 WIB
Dampak penyebaran virus corona baru (COVID-19) saat ini juga mulai dirasakan di sektor Pertanian.
Pembatasan moda transportasi, Dirlantas Polda Metro: Tidak ada penutupan jalan di Jakarta
Kamis, 02 April 2020 - 07:51 WIB
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, tidak ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Radio Elshinta