Polisi tegaskan debt collector lakukan penarikan paksa bisa dipidanakan
Elshinta
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:22 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Polisi tegaskan debt collector lakukan penarikan paksa bisa dipidanakan
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/3arJges

Elshinta.com - Polisi mengingatkan para pelaku penagih utang atau debt collector dari pihak leasing terhadap nasabah atau konsumen yang menunggak pembayaran sepeda motor atau mobil, untuk tidak melakukan tarik secara paksa dan disertai kekerasan.

Hal itu seperti dikatakan Dirkrimsus Polda Banten melalui Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Polri, Senin (20/1). 

Ia menyatakan, tindakan arogansi para penagih utang kini bisa dipidana dan masyarakat yang merasa menjadi korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian. 

Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap penagih utang tersebut, jika melakukan kekerasan atau praktik-praktik premanisme, tanpa diikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Debt collector (penagih utang) itu bisa dipidana kalau menarik sepeda motor atau mobil nasabah secara paksa,” tegas Edy. 

Edy memaparkan, jika penagih utang sudah melakukan kekerasan, maka dapat dijerat dengan pasal tindak pidana. Sebab, yang berhak melakukan penyitaan/menarik kendaraan itu adalah aparat penegak hukum.

“Sedangkan pihak kreditur atau leasing, penagih utang tidak boleh mengambil paksa sepeda motor, mobil atau rumah, maupun alat-alat elektronik rumah tangga semaunya sendiri,” jelasnya. 

Edy menegaskan, berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

“Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, Edy menerangkan, kendaraan nasabah kemudian akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

“Tindakan pihak leasing melalui penagih utang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Dan jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan,” pungkas Edy menegaskan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tiga mobil mewah perkara korupsi mantan Walkot Madiun dilelang
Sabtu, 28 Maret 2020 - 15:16 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoa...
Sembilan saksi berstatus ODP, sidang Dzulmi Eldin ditunda
Kamis, 26 Maret 2020 - 19:57 WIB
Sembilan saksi yang seyogya memberikan keterangan dalam persidangan perkara OTT pemberian dugaan sua...
Densus 88 tembak mati terduga teroris di Batang Jateng
Kamis, 26 Maret 2020 - 06:46 WIB
Mabes Polri membenarkan informasi bahwa tim Densus 88 Antiteror Polri telah menembak mati seorang te...
Mantan Hakim MK Patrialis lunasi denda Rp300 juta
Selasa, 24 Maret 2020 - 18:36 WIB
Terpidana mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah melunasi pembayaran denda sebe...
Anak nongkrong di sejumlah cafe di Bondowoso dibubarkan polisi
Selasa, 24 Maret 2020 - 07:57 WIB
Mencegah virus corona baru COVID-19, Kepolisian Resort Bondowoso, Jawa Timur, bersama TNI Kodim 0822...
Polres Jakbar ajukan 24 pertanyaan pada artis Bebby Feey terkait senjata api ilegal
Selasa, 24 Maret 2020 - 06:39 WIB
Polres Metro Jakarta Barat memanggil artis Bebby Fay, Senin (23/3). Disc Jockey (DJ) Bebby Fay yang ...
KPK tetap lakukan pencarian Nurhadi dan Harun Masiku
Senin, 23 Maret 2020 - 18:36 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan pencarian terhadap dua tersangka yang telah dimas...
Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Senin, 23 Maret 2020 - 14:25 WIB
Wakil Bupati Maluku Tenggara (Maltra) Petrus Beruatwarin mengatakan, uji kompetensi pejabat administ...
PN Medan siap sidangkan tiga pelaku pembunuh hakim Jamaluddin
Jumat, 20 Maret 2020 - 20:49 WIB
Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas kasus pembunuhan hakim Jamaluddin dari Kejari Med...
Jaksa Agung perintahkan jaksa jerat penimbun dan penyebar hoaks COVID-19 tuntutan pidana maksimal
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:03 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan para jaksa yang menangani kasus-kasus penimbunan mask...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)