Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Elshinta
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB |
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Ngopi Pagi Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (22/1). Sumber Foto: https://bit.ly/3az9M5C

Elshinta.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bakal mengganggu independensi proses hukum dari tersangka Harun Masiku, penyuap mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

Adrianus Meliala di Jakarta, Rabu (22/1) mengatakan, bahwa Yasonna Laoly diketahui turut menghadiri agenda konferensi pers tim hukum PDIP terkait dengan kasus hukum Harun Masiku ketika itu Kantor PDIP Jakarta bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

"Yang bersangkutan hadir dalam suatu pertemuan politik yang tengah mempersiapkan suatu tim hukum. Yang bersangkutan adalah pejabat publik di bidang hukum. Kami berpikir bahwa ini ada potensi mal-kepentingan, tidak profesional, pembiaran, dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya," kata dia.

Yasonna Laoly merupakan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Hukum dan Perundang-Undangan PDIP yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut dia, kehadiran Yasonna Laoly dalam agenda tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sikap Yasonna Laoly dapat diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang di dalamnya terdapat asas-asas umum penyelenggara negara, salah satunya adalah asas profesionalitas. "Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Dikutip Antara, Ombudsman juga menilai kehadiran Yasonna Laoly dalam agenda Konferensi Pers PDIP tersebut merupakan tindakan yang kurang patut. Hal itu, kata dia, mengingat jabatan yang diemban cukup strategis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, sikap Yasonna Laoly dikhawatirkan dapat mengganggu independensi proses hukum Harun Masiku yang sedang berjalan.

Selanjutnya, Ombudsman juga mengimbau seluruh jajaran petinggi kementerian atau Iembaga negara lainnya untuk bisa lebih bijaksana dalam bersikap agar di kemudian hari tidak memunculkan persepsi negatif publik. "Apa pun atribut yang digunakan oleh seorang pejabat negara tidak akan menghapuskan persepsi publik terhadap jabatannya," ujar Andrianus. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
KPK hentikan 36 perkara, Abraham Samad: Ini di luar kewajaran
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:46 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menilai langkah KPK menghe...
Kasus dana hibah KONI, Pengacara: Ulum korban kejahatan kontruksi perkara korupsi
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:04 WIB
Terdakwa Korupsi Dana Hibah KONI Miftahul Umum mengklaim menjadi korban kontruksi perkara yang menje...
Fraksi Demokrat pertanyakan langkah KPK hentikan 36 perkara
Jumat, 21 Februari 2020 - 10:32 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan langkah KPK men...
Kejaksaan Bekasi usut korupsi pembangunan SMPN 3 Karangbahagia
Jumat, 21 Februari 2020 - 09:19 WIB
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengusut dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit...
Apartemen tak ada kaitannya dengan proses pengadaan Pesawat Garuda dan pencucian uang
Kamis, 20 Februari 2020 - 18:02 WIB
Sidang mantan direktur utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo kembali digelar ...
Saksi akui serahkan Rp1,5 miliar untuk Rano Karno
Kamis, 20 Februari 2020 - 16:07 WIB
Mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja tak membantah menyerahkan uang untu...
Puluhan napi kasus terorisme dipindahkan ke Nusakambangan dan Cilacap
Rabu, 19 Februari 2020 - 15:26 WIB
Sebanyak 37 narapidana kasus terorisme dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)