PKS umumkan tiga bakal calon Walkot Depok di Pilkada 2020
Elshinta
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:18 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
PKS umumkan tiga bakal calon Walkot Depok di Pilkada 2020
Foto: Hendrik Raseukiy/Radio Elshinta

Elshinta.com - Mengangat iklim politik menjelang Pilkada 23 Sepetember 2020, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok sudah mengumumkan tiga besar bakal calon (Balon) Wali Kota Depok periode 2021-2026. 

Mareka, yaitu Imam Budi Hartono (Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat), dan dua Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, yakni Tengku Farida Rahmayanti dan M Hafid Natsir.

Ketiga nama ini adalah hasil pengerucutan dari lima balon yang sebelumnya telah di-pemira-kan (pemilihan raya) di internal kader PKS untuk beberapa waktu yang lalu. Sedangkan dua politisi lainnya yaitu Supariyono (Anggota Fraksi PKS DPRD Kot Depok) dan Amri Yusra (Ketua KONI Kota Depok). 

Dalam daftar ini, tidak muncul sosok Mohammad Idris yang sekarang menjabat Wali Kota Depok sebab bukan kader PKS walau di Pikada 2015 yang lalu. 

“Yang kita umumkan tiga nama yang kader PKS saja. Sedangkan nama petahana (Muhammad Idris) tidak dibahas sebab bukan kader. Kalau soal dia itu, keputusannya ada DPP,” kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir terkait  tiga balon ini, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, Jumat (24/1).  

Sementara itu, Sekretaris Umum DPD PKS Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra meguatkan, ketiga nama balon ini merupakan hasil dari seleksi tahap kedua yang dilakukan oleh PKS melalui survei internal pada Desember 2019. Soal ketercalonan Idris kembali berada dikehendak tingkat pusat partainya. 

Menanggapi simpang-siur perihal sosok calon yang akan diusung partai teratas penuai 12 kursi di DPRD Kota Depok ini yang dapat mengusung sendiri di Pilkada, Ketua KAPOK (Komite Pemberantasan Organ Korupsi) Kasno mengatakan PKS tak akan berani mengambil resiko tanpa Muhammad Idris. 

"Itu hanyalah strategi politik seperti sebelum sebelumnya yang pada akhirnya di Injury Time PKS tetap menjatuhkan pilihanya terhadap Idris yang masih memiliki elektabilitas dibandingkan dengan para kandidat lainya," Kasno berdalil.

Kasno merasakan, selama menjabat, Idris telah banyak memberikan sumbangsih ke pelbagai kalangan sehingga, birokrat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda khusunya tokoh-tokoh agama sangat antusias memberikan dukungan penuh kepada Idris.  

Sebaliknya, pemutakhiran soal Pilkada Kota Depok ini, adalah hasil survei Center Social Politic Economic Laws Studies (Cespels) tanggal 16-19 Desember 2019 tentang pemahaman warga di bidang politik dan pembangunan, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan. 

Untuk mengetahui sikap warga ini ada 50.4 persen warga responden yang menginginkan sosok wali kota baru. Sedangkan untuk kinerja pemerintah, 68,7 persen responden menilai mengecewakan. 

Sedangkan, empat figur dalam pemira tersebut elektabilitasnya berada di posisi terbawah diantara 13 figur, yaitu Muhammad Idris, Pradi Supriatna, Alya Rohali, Qonita Luthfiyah, Imam Budi Hartono, Hendrik Tangke Allo, Hasbullah Rahmat, Farabi al Fouz, Hardiono, Acep Azhari, Habib M Reza, Farida Rahmawati, Supariono, Amri Yusra, dan M Hafid Nasir.

"Dari survei tersebut, ada keinginan dari warga responden yang menginnginkn dari calon baru yaitu dari birokrat yaitu Sekda Hardiono. Hal ini dinilai bahwa selama ini Kota Depok dipimpin oleh politikus tidak dapat mengentaskan persoalan maka, diharapakan bila profesional birokrat yang memimpin punya pengalaman bagaimana menggerakkan birokrasi," ujar Direktur Konsultasi dan Kerjasama CESPELS Fuad Adnan. 

Sebut Fuad, dengan keadaan pembangunan, sosial, dan tata kelola kota yang dinilai warga ini perlu diwaspadai menguatnya rasa skeptis warga menjadi permisif. Maka, perlu diwaspadai kepedulian masyarakat kepada pilkada pun menjadi rendah.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkada 2020, PDI-P bentuk Satgas Anti Hoaks
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:13 WIB
PDI-P Sumatera Barat (Sumbar) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti hoaks pada pelaksanaa...
KPU sebut 160 pasangan calon berpotensi maju lewat jalur perseorangan