Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Elshinta
Jumat, 14 Februari 2020 - 22:12 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Sumber foto: Supriyarto Rudatin.

Elshinta.com - Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua ahli dihadirkan oleh kuasa hukum Syafruddin Tumenggung yakni  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Dalam kesaksiannya, keduanya menegaskan jika Jaksa KPK tidak punya legal standing untuk mengajukan PK. 
 
"Sesuai putusan MK nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya," kata Hamdan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jum'at (14/2).
 
Hamdan menguraikan, dalam putusan MK Nomor: 133/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sudah jelas dalam putusan itu bahwa subjek yang berwenang mengajukan PK bukanlah jaksa KPK.
 
Dia menegaskan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.
 
"(SEMA,-red) Ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu pada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA," kata dia seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.
 
Sementara itu, Chairul Huda menilai putusan MK tentang Pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.
 
"Menegaskan norma Pasal 263 ayat 1 KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain," kata dia.
 
Dia mengungkapkan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan hukum. Sementara PK di desain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi.
 
"Lembaga PK di desain untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Tidak di desain untuk kepentingan jaksa," pungkasnya. 
 
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
 
Permohonan itu dibacakan JPU Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan susunan majelis hakim Rosmina sebagai ketua didampingi hakim anggota Saifudin Zuhri dan Jult Mandapot Lumban Gaol.
 
Dalam permohonannya, JPU Haeruddin menjelaskan bahwa PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.
 
Dalam putusan kasasinya, MA memutuskan Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan tindak pidana pada 9 Juli 2019, sehingga harus dibebaskan. Putusan itu diketuk oleh Salman Luthan selaku hakim ketua dan Syamsul Rakan Chaniago serta M Askin sebagai hakim anggota.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, Lapas Gunungsitoli terapkan besuk online
Senin, 06 April 2020 - 17:25 WIB
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menerapkan sistem besu...
Pelaku pembunuhan siswi SMP di OKU terancam hukuman seumur hidup
Minggu, 05 April 2020 - 13:59 WIB
Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menjerat AS (19), pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terh...
IPW: Pembebasan napi koruptor cederai keadilan dan kepastian hukum
Sabtu, 04 April 2020 - 15:39 WIB
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pembebasan narapidana (napi) kor...
Ombudsman: Pencopotan Kompol Fahrul sudah tepat
Sabtu, 04 April 2020 - 07:38 WIB
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih menilai pencopotan Kompol Fahrul Su...
Pencegahan COVID-19, 151 napi di Lapas Binjai dibebaskan 
Jumat, 03 April 2020 - 20:47 WIB
Sebanyak 151 narapidana di Lembaga Permasyarakatan klas II-A Kota Binjai, Sumut dibebaskan secara be...
LPSK catat perlindungan saksi dan korban 97 persen meningkat 
Jumat, 03 April 2020 - 13:48 WIB
Masa pandemi COVID-19 tak mengurangi minat masyarakat membuat permohonan perlindungan saksi dan korb...
Pakar: Rencana pembebasan Napi koruptor perlu pertimbangan matang
Jumat, 03 April 2020 - 12:45 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan SH.MHum, ...
Atasi COVID-19, Kejari Bandung lakukan sidang gunakan video conference 
Kamis, 02 April 2020 - 20:35 WIB
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/4) melakukan sidang video conference di ru...
Polri ungkap 18 kasus penimbunan masker-hand sanitizer, tuntutan pidana maksimal pelaku menanti!
Kamis, 02 April 2020 - 08:10 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa ...
Dinyatakan negatif COVID-19, Rutan Tanjunggusta tetap tolak warga binaannya
Rabu, 01 April 2020 - 18:12 WIB
Tim Penuntut Umum Kejari Medan terpaksa menitipkan Abdul Latif tersangka kasus penipuan dan penggela...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV