Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Elshinta
Selasa, 18 Februari 2020 - 15:59 WIB |
Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2). Sumber Foto: https://bit.ly/39I5BTN

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mendapatkan proteksi yang `mewah`.

"Sebenarnya kan kalau info-info yang tidak resminya sebetulnya semua orang tahu semua orang dalam artian yang terkait dengan pengungkapan kasus ini tahu bahwa Nurhadi dan menantunya (Rezky Herbiyono) ada di mana," ucap Haris di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keduanya mendapatkan "golden premium protection" sehingga KPK menjadi "takut" untuk menangkap keduanya. "Cuma juga mereka dapat perlindungan yang premium, "golden premium protection" yang KPK kok jadi kaya penakut gini tidak berani ambil orang tersebut dan akhirnya pengungkapan kasus ini jadi terbelangkai," ungkap Haris.

Ia pun menyebut bahwa sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan Nurhadi dan menantunya tersebut. Keduanya disebut tinggal di salah satu aparteman mewah di Jakarta. "Kalau informasi yang saya coba kumpulkan, bukan informasi resmi yang dikelurkan KPK. KPK sendiri tahu bahwa Nurhadi dan menantunya itu ada di mana, di tempat tinggalnya di salah satu apartemen mewah di Jakarta," tuturnya.

Namun, ia kembali menyatakan KPK tak berani untuk menangkap Nurhadi karena apartemen tersebut tidak mudah diakses publik dan dijaga sangat ketat. "Tetapi KPK tidak berani untuk ngambil Nurhadi karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius sangat mewah proteksinya. Artinya, apartemen itu tidak gampang diakses publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh pasukan yang sangat luar biasa," ujar Haris, dikutip Antara.

Ia pun mengatakan penetapan status DPO oleh KPK terhadap Nurhadi hanya formalitas belaka. Menurutnya berdasarkan pengakuan pengacaranya, Nurhadi berada di Jakarta sehingga KPK seharusnya langsung mencari Nurhadi. "DPO formalitas karena KPK tidak berani tangkap Nurhadi dan menantunya. Artinya, memang syaratnya sudah terpenuhi untuk di-DPO-kan tetapi kenapa tidak dicari karena ada informasinya cukup jelas bahwa pengacaranya bilang dia ada di Jakarta," ujar Haris. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Kanwil Kemenkumham Sumsel beri remisi 7.530 narapidana
Minggu, 24 Mei 2020 - 14:28 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Rutan Kelas 1 Bandung ganti kunjungan keluarga dengan video call
Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:13 WIB
Rumah tahanan (rutan) Kelas 1 Bandung memberikan remisi khusus kepada 451 warga binaan menjelang Har...
Rutan Kelas I Tangerang tiadakan jam kunjungan saat lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:57 WIB
Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten meniadakan jam kunjungan saat lebaran.
Kemendikbud tunggu hasil pemeriksaan polisi soal kasus pemberian THR
Jumat, 22 Mei 2020 - 12:58 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan polis...
KPK benarkan OTT di Kemendikbud
Jumat, 22 Mei 2020 - 07:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT...
Polri perpanjang Operasi Ketupat 2020
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29 WIB
Polri memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Operasi kemanusiaan yang semula dilaksanakan s...
Kejar aset Nurhadi, KPK telusuri lewat saksi pimpinan KJPP
Rabu, 20 Mei 2020 - 09:41 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik tersangka bekas Sekretaris Mahkamah Ag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV