Fraksi Demokrat pertanyakan langkah KPK hentikan 36 perkara
Elshinta
Jumat, 21 Februari 2020 - 10:32 WIB |
Fraksi Demokrat pertanyakan langkah KPK hentikan 36 perkara
Gedung KPK

Elshinta.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan langkah KPK menghentikan 36 perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan karena memunculkan pertanyaan apa yang sedang terjadi di institusi tersebut.

"KPK sebagai garda terdepan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta memerangi korupsi, keputusan KPK yg menghentikan penyelidikan atas 36 kasus dugaan korupsi ini cukup mengagetkan dan melahirkan tanda tanya besar, ada apa dengan KPK," kata Didik di Jakarta, Jumat (21/2).

Menurut dia, langkah KPK itu juga menimbulkan pertanyaan publik seperti apakah ada kesalahan fundamental dalam memberantas korupsi selama ini sehingga harus dihentikan dan apakah ada indikasi tebang pilih dengan basis selera dan target, sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Karena itu dia menilai apa yang dilakukan KPK tanpa disertai dengan penjelasan yang utuh akan membingungkan dan menimbulkan spekulasi besar di tengah masyarakat. "Bisa saja muncul spekulasi tentang ketidakhati-hatian KPK masa lalu dalam menangani kasus. Bisa juga muncul spekulasi dengan basis yang subyektif terhadap KPK saat ini," ujarnya.

Dia berharap KPK segera menjelaskan kepada publik secara terang dan utuh langkah serta keputusannya itu agar tidak menimbulkan kegelisahan dan spekulasi publik terkait dengan upaya pemberantasan korupsi saat ini dan ke depan.

Didik mengatakan, dengan penjelasan yang utuh dan terang, masyarakat akan tergerak untuk bisa membantu memberikan masukan sebagai bahan bagi KPK untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah progresif pemberantasan korupsi, dengan tetap menjunjung tinggi asas hukum, hak setiap warga negara termasuk HAM.

"Korupsi adalah musuh kita selamanya, korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya, namun memberantas korupsi tidak boleh melanggar hak, melanggar hukum dan juga harus menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Selain itu dia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi akan optimal apabila mendapatkan partisipasi dan dukungan publik. Sebaliknya menurut dia, apabila rakyat sudah pesimis dan tidak percaya kepada aparat penegak hukumnya termasuk KPK, dikhawatirkan rakyat akan melakukan koreksi dengan cara mereka.

"KPK harus selalu menyadari bahwa pemberantasan korupsi selalu membutuhkan dukungan dan partisipasi rakyat, KPK tidak bisa berjalan sendiri dalam memberantas korupsi," katanya, dikutip Antara. (Ank/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Atasi COVID-19, Kejari Bandung lakukan sidang gunakan video conference 
Kamis, 02 April 2020 - 20:35 WIB
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/4) melakukan sidang video conference di ru...
Polri ungkap 18 kasus penimbunan masker-hand sanitizer, tuntutan pidana maksimal pelaku menanti!
Kamis, 02 April 2020 - 08:10 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa ...
Dinyatakan negatif COVID-19, Rutan Tanjunggusta tetap tolak warga binaannya
Rabu, 01 April 2020 - 18:12 WIB
Tim Penuntut Umum Kejari Medan terpaksa menitipkan Abdul Latif tersangka kasus penipuan dan penggela...
Asimilasi rumah kepada 45 warga binaan di Rutan Kelas 1 Tangerang
Rabu, 01 April 2020 - 13:14 WIB
Dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang melakukan asimilas...
51 kasus hoaks COVID-19 terungkap, alasan pelaku...
Senin, 30 Maret 2020 - 12:10 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan alasan pelaku pen...
Tiga mobil mewah perkara korupsi mantan Walkot Madiun dilelang
Sabtu, 28 Maret 2020 - 15:16 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoa...
Sembilan saksi berstatus ODP, sidang Dzulmi Eldin ditunda
Kamis, 26 Maret 2020 - 19:57 WIB
Sembilan saksi yang seyogya memberikan keterangan dalam persidangan perkara OTT pemberian dugaan sua...
Densus 88 tembak mati terduga teroris di Batang Jateng
Kamis, 26 Maret 2020 - 06:46 WIB
Mabes Polri membenarkan informasi bahwa tim Densus 88 Antiteror Polri telah menembak mati seorang te...
Mantan Hakim MK Patrialis lunasi denda Rp300 juta
Selasa, 24 Maret 2020 - 18:36 WIB
Terpidana mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah melunasi pembayaran denda sebe...
Anak nongkrong di sejumlah cafe di Bondowoso dibubarkan polisi
Selasa, 24 Maret 2020 - 07:57 WIB
Mencegah virus corona baru COVID-19, Kepolisian Resort Bondowoso, Jawa Timur, bersama TNI Kodim 0822...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Radio Elshinta