Menteri Edhy: Satgas 115 tidak akan tumpang tindih
Elshinta
Selasa, 25 Februari 2020 - 19:36 WIB |
Menteri Edhy: Satgas 115 tidak akan tumpang tindih
Kondisi Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama-sama jajaran KKP dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2). Foto: Antara

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) tidak akan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Satgas 115 kami jamin tidak akan tumpang tindih," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2).

Menteri Edhy mengemukakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengenai Satgas 115.

Pada kesempatan lain, Edhy juga mengutarakan harapannya agar Satgas 115 dapat terus ada karena sifatnya yang lebih kepada koordinasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan pula bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan institusi penegak hukum lainnya.

"Kalau bisa anggaran (untuk Satgas 115) itu tetap ada," katanya, seperti dikutip Antara.

Sebagaimana diwartakan, KKP mengharapkan keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dapat dilanjutkan dalam upaya mencegah terjadinya pencurian sumber daya di laut nasional.

"Menteri KP (Edhy Prabowo) dalam berbagai kesempatan intinya beliau tetap berkeinginan untuk bisa melanjutkan Satgas 115 dengan catatan SOP ditinjau kembali, kemudian penempatan personil jadi pertimbangan utama," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP, Nilanto Perbowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Kamis (6/2).

Secara prinsip, ia menyampaikan, yang dilakukan Satgas 115 selama ini memperkuat fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Ia menambahkan keberadaan Satgas 115 juga mempercepat pengambilan keputusan dalam penjagaan sumber daya yang ada di laut nasional.

"Semua unsur ada di meja yang sama, dari KKP, TNI AL, Bakamla, Polair, Kejagung, dan kadang-kadang Bareskrim pun hadir melakukan pembahasan roundtable discussion, sehingga penanganannya tidak lagi terlalu birokratis, sehingga cepat diputuskan beberapa opsi kebijakan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, pemerintah akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas bagi Satgas 115.

"Perpres 115 tentang penanggulangan illegal fishing yang berdasar Perpres itu ada Satgas, namanya Satgas 115, yang selama ini dikoordinir oleh Ibu Susi. Kita menganggap Perpres itu masih bagus, tepat, tetapi SOP-nya akan dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/1). (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
FPDIP DPRD DKI ingatkan Anies soal bantuan Rp1 juta kepada ojol dan PKL akibat PSBB
Rabu, 08 April 2020 - 15:58 WIB
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menuna...
RSD Wisma Atlet rawat 527 pasien, 318 positif COVID-19
Rabu, 08 April 2020 - 14:33 WIB
Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, saat ini merawat 527 pas...
PSBB Jakarta, warga dilarang berkumpul lebih dari 5 orang!
Rabu, 08 April 2020 - 10:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ...
`Ancaman` bagi warga yang melanggar PSBB di Jakarta
Rabu, 08 April 2020 - 07:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghukum warga Jakarta dan sekitarnya yang melanggar atura...
Transportasi umum di Jakarta dibatasi jam dan dikurangi penumpangnya saat PSBB
Rabu, 08 April 2020 - 07:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa akan ada pengurangan jam operasional angkutan u...
Dua hari ini jadi masa sosialisasi PSBB di Jakarta
Rabu, 08 April 2020 - 07:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam dua hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jak...
Menkes tetapkan PSBB di DKI Jakarta
Selasa, 07 April 2020 - 12:16 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) un...
Total kekayaan Wagub DKI terpilih Ahmad Riza Patria Rp19 miliar
Selasa, 07 April 2020 - 11:05 WIB
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang baru terpilih Ahmad Riza Patria memiliki total kekayaan seni...
Prakiraan cuaca DKI Jakarta hari ini
Selasa, 07 April 2020 - 08:26 WIB
Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sed...
DPRD DKI tetapkan Ahmad Riza Patria jadi cawagub DKI terpilih 
Senin, 06 April 2020 - 15:25 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan Ahmad Riza Patria sebagai Calon Wakil G...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV