IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan
Elshinta
Rabu, 11 Maret 2020 - 19:26 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan
IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan. Foto: Ilustasi. https://bit.ly/39IH55B/elshinta.com.

Elshinta.com - Alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Pasalnya, berubahnya lahan pertanian menjadi non-pertanian tersebut membawa dampak yang sangat luas.

Tak hanya soal ketahanan pangan saja, tetapi juga membawa dampak bagi kemiskinan petani dan kerusakan ekologi di pedesaan. 

Hal ini diamini oleh Ketua Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan. Menurutnya, alih fungsi lahan membawa dampak langsung kepada kemiskinan petani.

"Dampaknya langsung jika tanahnya terjual tapi hasilnya habis untuk konsumsi, dan bukan modal kerja lagi. Tentu, juga sangat sulit mengubah dari petani menjadi profesi lain," kata Gunawan. 

Selain itu, alih fungsi lahan juga membawa efek negatif pada kerusakan ekologi pedesaan. Terutama terkait dengan hilangnya kawasan budidaya pertanian.

"Hilangnya kawasan budidaya dan kerawananan pangan, rusaknya ekologi kawasan perdesaan" lanjut Gunawan. 

Kondisi tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Alih fungsi lahan selalu diawali dari kondisi dimana hasil produksi pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup petani. Akhirnya berujung dengan dijualnya lahan pertanian tersebut. 

Selain itu, menurut Gunawan, alih fungsi lahan juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang tidak menjaga kawasan pertanian berkelanjutan. 

"Alih fungsi lahan pertanian juga terjadi akibat pemerintah dan pemda tidak berhasil menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Ada pemda yang sudah membuat Perda perlindungan lahan, tapi ada juga yang belum," jelas Gunawan. 

"Secara umum memang terjadi inkonsistensi penetapan ruang atau kawasan. Sehingga terjadi tumpang tindih kawasan," lanjutnya. 

Untuk mengatasi itu, perlu ada komitmen yang serius dari pemerintah untuk melindungi lahan pertanian, baik melalui peraturan dan penegakan aturan. 

"Khususnya pemerintah pusat mendorong Pemda yang belum punya Perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, perda perlindungan dan pemberdayaan petani serta produk hukum daerah terkait kawasan perdesaan, agar segera menyusunnya," kata Gunawan.

Selain itu, juga diikuti dengan melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undanganan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pangan, desa, perkebunan, sistem budidaya pertanian berkelanjutan; dan tentu saja moratorium sawit.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKSDA: Harimau terjerat di Gayo Lues masih dalam penyembuhan
Senin, 26 Oktober 2020 - 18:03 WIB
 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyatakan harimau sumatera (panthera tigris sumatr...
Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau turun 99 persen lebih
Senin, 26 Oktober 2020 - 17:31 WIB
Luas area hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Riau tahun ini mencapai 1.587 hektare, t...
Bunga bangkai raksasa mekar di kebun warga Lubukbasung, Agam
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:22 WIB
Bunga bangkai raksasa jenis Amorphophallus titanum mekar di kebun pinang milik warga Sungai Landai...
Bhabinkamtibmas Polsek Berangas lakukan sosialisasi karhutla
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 14:19 WIB
Bhabinkamtibmas Polsek Berangas, Polres Batola, Polda Kalsel Bripka Hasan Basri melakukan sosialisas...
Menhan: Hutan harus jadi sumber lapangan kerja
Jumat, 23 Oktober 2020 - 14:12 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap sektor kehutanan di Indonesia mampu menjadi sumber tero...
Cemari Sungai Musi, BBWS VIII fokus penanganan eceng gondok
Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:55 WIB
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Sumatera Selatan akan memperpanjang rute operasional pembersi...
 Korem 174 ajak BPBD, BMKG dan Basarnas atasi karhutla di Merauke
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:47 WIB
Korem 174/ATW Merauke menggelar Latihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla...
 Didukung empat kementerian Uni Eropa dan Penabulu luncurkan ECHO Green ketahanan pangan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 09:11 WIB
Mendorong ekonomi hijau yang inklusif di sektor pertanian Uni Eropa dan Penabulu bersama konsorsium ...
 Contoh perkebunan siap cegah karhutla, motivasi bagi anggota Gapki Kalsel
Jumat, 16 Oktober 2020 - 11:24 WIB
Dinilai sebagai perkebunan sawit yang patut dicontoh dalam kesiapan pencegahan dan penanggulangan be...
Para camat di Kota Bandung harus prioritaskan masalah kesehatan dan sampah
Jumat, 16 Oktober 2020 - 10:12 WIB
Program kesehatan dan permasalahan sampah harus menjadi prioritas bagi para camat di Kota  Bandung...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV