Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Elshinta
Senin, 23 Maret 2020 - 14:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Bupati Maluku Tenggara (Maltra) Petrus Beruatwarin mengatakan, uji kompetensi pejabat administrator dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah melanggar ketentuan yang berlaku. 

"Pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum," kata Petrus, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Senin (23/3).

Wakil Bupati yang meniti karier dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra ini menjelaskan lima (5) ketentuan yang yang dilanggar dalam pelaksanaan tersebut.

Pertama, Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Bupati dan sekda mengabaikan etika Pemerintahan/Birokrasi terhadap terhadap Pejabat Negara.

Ketiga, Mencederai rasa Keadilan bagi sebagian PNS.

Keempat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka atau (lelang jabatan) tidak mengacu kepada Rekomendasi Komisi ASN. 

Kelima, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui uji kesesuaian atau (job fit) tidak mengacu kepada Rekomendasi Panitia Seleksi (pansel). 

Wakil Bupati yang meniti karier dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra ini menegaskan, berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra Nomor 893.2/103/BKPSDM/2020 tentang Uji Kompetensi Pejabat Administrator ternyata tidak sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahkan, melanggar Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS.

Selain itu, tidak sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS, bahkan tidak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Juga, tidak sesuai Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Perintah Undang-undang seharusnya pelaksanaan uji kompetensi pejabat administrator dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP – PDN) Pusat dan LSP–PDN Provinsi," kata mantan Sekda Malra dua periode ini.

Ironisnya, tim uji kompetensi pejabat administrator di Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan Asesor dan Perwakilan LSP-PDN. Bahkan dalam surat Sekda Kabupaten Malra tersebut menyatakan bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

"Ini sangat tidak tendensius dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017," kecam Direktur Poltek pertama di bumi Larvul Ngabal.

Selanjutnya, pada pelaksanaan uji kompetensi terkesan tidak adil, karena ada pejabat eselon III yang sudah dilantik tetap dalam jabatan maupun berpindah tempat ke eselon yang sama tanpa uji kompetensi.

"Ada pejabat eselon III yang diharuskan mengikuti tes bahkan ada jabatan eselon IV yang dipromosi dari eselon IVa ke IIIa tanpa uji kompetensi. Kenapa semua pejabat eselon III dan IV yang memenuhi syarat diberikan ruang yang sama untuk mengikuti uji kompetensi administrator tersebut?," tegas Petrus mempertanyakan.

Wabup menegaskan, sudah jelas bahwa uji kompetensi administrator yang dilaksanakan Pemkab Malra tidak sesuai ketentuan yang berlaku. "Berangkat dari kondisi obyektif tersebut, maka pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Kalsel ungkap penipuan biro perjalanan umrah senilai Rp862 juta
Minggu, 17 Januari 2021 - 12:45 WIB
Tim gabungan Unit Opsnal Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel alias Macan...
Polisi dalami keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tambang ilegal
Minggu, 17 Januari 2021 - 12:15 WIB
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepahiang, Bengkulu sedang mendalami keterlibat...
Pakar: Komjen Listyo harus berkomitmen tinggi berantas korupsi-pungli
Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:46 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Kepala Bareskrim Polri...
Firli Bahuri: Seluruh pegawai KPK akan jalani vaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 20:31 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh pegawai KPK akan menjalani ...
Kapolri instruksikan kawal distribusi dan pelaksanaan vaksinasi
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:30 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram yang berisi instruksi kepada jajaran kew...
Polri sita 184 satwa dilindungi dari penangkaran di Cicurug Sukabumi
Kamis, 14 Januari 2021 - 21:10 WIB
Bareskrim Polri menyita ratusan burung dilindungi tanpa memiliki surat izin disita dari kandang pena...
BNNP Sulsel musnahkan 1.440 ekstasi dan dua kilogram ganja
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:55 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan narkoba golongan satu jenis sab...
MK tolak gugatan penanam ganja di rumah
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:10 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prokes Waterboom Lippo Cikarang
Kamis, 14 Januari 2021 - 16:45 WIB
Kepolisian Resor Metro Bekasi menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protok...
Perkara ganja 327 kg, hakim beda pendapat saat putusan 
Kamis, 14 Januari 2021 - 10:34 WIB
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara penemuan ganja seberat 327 Kg Ganja kering dengan terdakwa d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV