Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Elshinta
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB |
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
ILustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2z7QXbJ

Elshinta.com - Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) penundaan Pilkada Serentak 2020 yang telah disampaikan melalui surat nomor 045/TUA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Ketua Tim Pemantauan Pemilu Daerah Komnas HAM Hairansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5) menuturkan penundaan pilkada berkaitan dengan hak fundamental, terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas keamanan seluruh pihak. "Banyak wilayah yang menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning," ujar Hairansyah.

Meski pilkada pun merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak memilih dan dipilih, tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa fokus pada penanganan wabah COVID-19.

Untuk itu, diperlukan perppu yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah sehingga memberikan kepastian hukum untuk menjamin terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, baik dari segi regulasi mau pun ketersediaan anggaran.

Presiden pun diminta memastikan tahapan pilkada lanjutan dilakukan setelah kondisi keadaan darurat kesehatan berakhir serta menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan.

Selanjutnya Komnas HAM menekankan pentingnya pembaruan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan warga negara potensial yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan. Walaupun masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Selasa, 07 Juli 2020 - 09:59 WIB
Tingkat kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan per...
Ketua Bawaslu RI ingatkan petahana tak politisasi bantuan COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 - 14:46 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV