DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Elshinta
Selasa, 05 Mei 2020 - 19:46 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Sumber Foto: Bayu Koosyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan eksekusi Keputusan MA Nomor 7P/ HUM/ 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus berlarut karena menunggu Perpres baru.

Tak kunjung keluarnya Perpres oleh Presiden membuat keputusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya berlaku 1 April 2020 hingga kini belum bisa dilaksanakan. 

"Kita sudah rapat dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN. Kita mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Perpres yang mencabut, mengubah Perpres sebelumnya dan melaksanakan keputusan MA. Kita sayangkan masalah pemenuhan hak rakyat ini kok berbelit hanya terkendala urusan birokrasi regulasi," kata Mufida dalam keterangannya yang diterima Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, di Jakarta, Senin (4/5).

Mufida mengungkap BPJS sudah menerima surat terkait keputusan MA pada 31 Maret 2020. Kemudian ada laporan dari banyak masyarakat iuran untuk Mei masih menggunakan tarif yang sudah dinaikkan. Artinya, papar dia, sudah dua bulan Keputusan MA belum dijalankan oleh Pemerintah yang tak kunjung mengeluarkan Perpres.

"Ada hak peserta yang dirugikan karena per 1 April seharusnya menggunakan harga iuran lama tapi sampai tagihan Mei masih ditagih dengan iuran yang naik. Kalau Pemerintah beritikad baik melihat kesulitan rakyatnya, satu hari saja bisa keluar Perpres. Ini hal yang sederhana sebenarnnya kok. Dua bulan terlalu lama," ungkap Mufida menegaskan.

DPR, ungkap Mufida, bahkan juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan langsung saja melaksanakan keputusan MA karena situasi masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini daya membayar masyarakat untuk iuran apapun menurun drastis. 

"Sekarang kalau iuran naiknya Rp 50 ribu per kepala, satu rumah ada empat kepala jadi naiknya Rp 200 ribu. Di era Covid-19 seperti ini uang Rp 200 ribu sangat berharga sekali. Sensitivitas pemerintah itu bagaimana? BPJS Kesehatan tidak berani langsung menaikkan karena mereka beralasan sebagai operator bukan regulator," ungkap Mufida.

Jajaran Komisi IX DPR RI juga mendesak agar ada kompensasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memotong iuran BPJS bulan April dan Mei 2020.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Sumbar salurkan 17 traktor ke kelompok tani
Minggu, 25 Juli 2021 - 09:00 WIB
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Nurkhalis Dt Bijo Dirajo menyalurkan bantuan 17 unit traktor ta...
25 Juli 1946: Upaya Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia
Minggu, 25 Juli 2021 - 06:00 WIB
Konferensi Malino adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi...
Lantamal VIII terus lakukan Serbuan Vaksinasi bagi masyarakat pesisir
Sabtu, 24 Juli 2021 - 23:32 WIB
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado terus melakukan Serbuan Vaksinasi bagi masy...
Golkar NTT minta maaf soal kadernya yang berjoget langgar prokes
Sabtu, 24 Juli 2021 - 15:47 WIB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggot...
Kekosongan jabatan jadi perhatian Penjabat Bupati Bekasi
Sabtu, 24 Juli 2021 - 13:23 WIB
Kekosongan sejumlah kursi jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjad...
KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi
Sabtu, 24 Juli 2021 - 12:15 WIB
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan adanya rencana aksi demonstrasi menolak kebijakan pembe...
Ganjar Pranowo: Masyarakat Jawa Tengah berebut divaksin
Sabtu, 24 Juli 2021 - 11:09 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, masyarakat Jawa Tengah memiliki antusias tinggi un...
24 Juli 1825: Berdirinya Kabupaten Wonosobo
Sabtu, 24 Juli 2021 - 06:00 WIB
 Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada ...
Presiden Jokowi `blusukan` cari obat COVID-19 di apotek Kota Bogor
Jumat, 23 Juli 2021 - 23:11 WIB
Presiden Joko Widodo `blusukan` mengecek ketersediaan obat COVID-19 dan vitamin di apotek Kota Bogor...
Polisi belum terima pemberitahuan adanya aksi 24 Juli di Bandung
Jumat, 23 Juli 2021 - 19:41 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahua...
Live Streaming Radio Network