DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Elshinta
Selasa, 05 Mei 2020 - 19:46 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Sumber Foto: Bayu Koosyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan eksekusi Keputusan MA Nomor 7P/ HUM/ 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus berlarut karena menunggu Perpres baru.

Tak kunjung keluarnya Perpres oleh Presiden membuat keputusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya berlaku 1 April 2020 hingga kini belum bisa dilaksanakan. 

"Kita sudah rapat dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN. Kita mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Perpres yang mencabut, mengubah Perpres sebelumnya dan melaksanakan keputusan MA. Kita sayangkan masalah pemenuhan hak rakyat ini kok berbelit hanya terkendala urusan birokrasi regulasi," kata Mufida dalam keterangannya yang diterima Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, di Jakarta, Senin (4/5).

Mufida mengungkap BPJS sudah menerima surat terkait keputusan MA pada 31 Maret 2020. Kemudian ada laporan dari banyak masyarakat iuran untuk Mei masih menggunakan tarif yang sudah dinaikkan. Artinya, papar dia, sudah dua bulan Keputusan MA belum dijalankan oleh Pemerintah yang tak kunjung mengeluarkan Perpres.

"Ada hak peserta yang dirugikan karena per 1 April seharusnya menggunakan harga iuran lama tapi sampai tagihan Mei masih ditagih dengan iuran yang naik. Kalau Pemerintah beritikad baik melihat kesulitan rakyatnya, satu hari saja bisa keluar Perpres. Ini hal yang sederhana sebenarnnya kok. Dua bulan terlalu lama," ungkap Mufida menegaskan.

DPR, ungkap Mufida, bahkan juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan langsung saja melaksanakan keputusan MA karena situasi masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini daya membayar masyarakat untuk iuran apapun menurun drastis. 

"Sekarang kalau iuran naiknya Rp 50 ribu per kepala, satu rumah ada empat kepala jadi naiknya Rp 200 ribu. Di era Covid-19 seperti ini uang Rp 200 ribu sangat berharga sekali. Sensitivitas pemerintah itu bagaimana? BPJS Kesehatan tidak berani langsung menaikkan karena mereka beralasan sebagai operator bukan regulator," ungkap Mufida.

Jajaran Komisi IX DPR RI juga mendesak agar ada kompensasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memotong iuran BPJS bulan April dan Mei 2020.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kembalinya UUD `45 dari UUDS 1950 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:29 WIB
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yai...
Watimpres: Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:29 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet ...
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
 KPU dan Pemda Pandeglang bahas PPK dan PPS reaktif Covid-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:36 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupa...
Bawaslu Surabaya siap pantau ketat Sosmed ASN hingga TNI/Polri
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:25 WIB
Bawaslu Kota Surabaya memastikan bakal memantau ketat sosial media milik ASN di Kota Pahlawan. Hal i...
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Jumat, 03 Juli 2020 - 08:37 WIB
Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dij...
Megawati dorong kepala daerah produksi makanan pendamping beras
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:25 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah dari partai tersebut untuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV