KPK ternyata terkendala tangkap buronan kasus korupsi, ini penjelasannya
Elshinta
Jumat, 08 Mei 2020 - 07:09 WIB |
KPK ternyata terkendala tangkap buronan kasus korupsi, ini penjelasannya
KPK. Foto: Antara

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan kendala lembaganya menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi.

"Kalau soal keseriusan menangkap para buron, kami sangat-sangat serius. Akan tetapi, persoalannya bukan hanya pada tataran itu. Ini yang sedang kami evaluasi, praktik yang membuat para tersangka potensi melarikan diri," kata Nawawi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).

Terhitung sejak kepemimpinan Firli Bahuri ada lima tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO), yakni mantan caleg PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Selanjutnya, Rezky Herbiyono, swasta atau menantu Nurhadi, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, dan pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan.

Nawawi menjelaskan, kendala yang dihadapi adalah empat orang tersebut, kecuali Harun Masiku, diumumkan terlebih dahulu penetapannya sebagai tersangka.

Nawawi menyebutkan dari kelima DPO, terkecuali si Harun Masiku, merupakan hasil OTT.

Ia melanjutkan, "Sejak pengumuman status tersangka tersebut, terkadang memakan waktu yang lama baru tahapan pemanggilan terhadap mereka."

Hal tersebut, kata dia, yang menjadi "ruang" bagi para tersangka tersebut untuk melarikan diri.

"Jadi, praktik seperti itu yang potensi memberi 'ruang' para tersangka melarikan diri," ungkap Nawawi, dikutip Antara.

KPK pun, lanjut dia, mencoba mengevaluasi dan membenahi dengan memulai model bahwa saat pengumuman status sebagai tersangka maka tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu.

Saat diumumkan statusnya, kata dia, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Model ini mulai coba dilakukan untuk minimalkan banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujung-ujungnya DPO.

"Perlu diketahui bahwa para DPO di atas, terkecuali si Harun Masiku, telah cukup lama ditetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Nawawi. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:38 WIB
Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan...
Polda Metro kerahkan 4.000 personel tindak 15 jenis pelanggar lalin
Kamis, 16 Juli 2020 - 13:09 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.000 personel untuk menindak para pelanggar lalu li...
Korlantas Polri gelar Operasi Patuh 2020 mulai pekan depan
Kamis, 16 Juli 2020 - 12:12 WIB
Korlantas Polri akan menggelar operasi lalu lintas dengan tema Operasi Patuh 2020, selama 14 hari. P...
 Sambut HBA ke-60, Kejati Sumut salurkan 5.824 paket sembako
Rabu, 15 Juli 2020 - 21:56 WIB
Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 5.824 dengan rincian 4.186 paket disalurkan ...
Terungkap, 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:07 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri telah mengusut 55 kasus dugaan penyala...
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV