Sanksi siap diberikan pada pelanggar PSBB di `Surabaya Raya`, KTP disita!
Elshinta
Rabu, 13 Mei 2020 - 08:24 WIB |
Sanksi siap diberikan pada pelanggar PSBB di `Surabaya Raya`, KTP disita!
Petugas memeriksa pengendara saat melintasi titik periksa yang akan masuk Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/5/2020). Sumber foto: https://bit.ly/2YXq5G7

Elshinta.com - Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur menegaskan, bahwa pelanggar selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di `Surabaya Raya` Jilid II akan dikenai sanksi berupa penyitaan kartu tanda penduduk (KTP) miliknya.

"Siapa pun yang melanggar maka sanksinya KTP akan disita selama masa PSBB," kata Koordinator PSBB Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Jatim, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (12/5) malam.

Penindakan tegas tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 188/1624/013.1/2020 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dalam Melaksanakan PSBB di Jawa Timur, yang diterbitkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tertanggal 11 Mei 2020.

Penerapan PSBB Jilid II di "Surabaya Raya" diberlakukan mulai 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020.

Heru Tjahjono yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut memastikan jika pada pelaksanaan PSBB tahap pertama yang dimulai 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020, penindakan terhadap masyarakat melanggar hanya berupa teguran.

Menurut dia, jika KTP disita, pelanggar tidak bisa mengurus sejumlah dokumen penting, seperti surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), termasuk penerimaan bantuan sosial.

"Membuat SIM, SKCK, serta dokumen-dokumen penting lainnya harus menggunakan KTP. Kalau tak ada KTP, tidak bisa mengurusnya," ucap mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyitaan KTP bagi pelanggar PSBB akan berdampak terhadap orang yang bersangkutan saat mengurus permohonan atau perpanjangan SIM dan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan kepolisian seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, misalnya untuk pengurusan atau perpanjangan SIM dan SKCK, sayarat dasarnya adalah melampirkan KTP.

"Dengan begitu, ketika seseorang kehilangan haknya karena melakukan pelanggaran PSBB, tidak bisa mengurus layanan kepolisian, seperti pengurusan SIM dan SKCK," kata perwira menengah tersebut, dikutip Antara. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:38 WIB
Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan...
Polda Metro kerahkan 4.000 personel tindak 15 jenis pelanggar lalin
Kamis, 16 Juli 2020 - 13:09 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.000 personel untuk menindak para pelanggar lalu li...
Korlantas Polri gelar Operasi Patuh 2020 mulai pekan depan
Kamis, 16 Juli 2020 - 12:12 WIB
Korlantas Polri akan menggelar operasi lalu lintas dengan tema Operasi Patuh 2020, selama 14 hari. P...
 Sambut HBA ke-60, Kejati Sumut salurkan 5.824 paket sembako
Rabu, 15 Juli 2020 - 21:56 WIB
Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 5.824 dengan rincian 4.186 paket disalurkan ...
Terungkap, 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:07 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri telah mengusut 55 kasus dugaan penyala...
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV