Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Elshinta
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB |
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang komprehensif oleh semua pihak untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hal itu masih disusun atau belum diberlakukan.

"Ini sedang disusun oleh pemerintah, mohon tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan," kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menegaskan sampai saat ini pemerintah masih berpegang teguh pada protokol kesehatan dan PSBB sebab pelaksanaannya harus fokus dan terus menerus.

Kemudian juga ditunjang dengan melakukan pemeriksaan massal dan masif, kontak tracing lebih agresif serta mengisolasi dan mengobati sebaik-baiknya jika ditemukan kasus atau ada yang sakit.

"Komitmen pemerintah tetap melakukan sebab indikator keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita bisa mengendalikan pertambahan kasus baru yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian," katanya mengutip Antara.

Ia mengakui pemerintah memang sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario yang kemudian dikembangkan serta nantinya pasti dilaksanakan.

Namun, apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan dilakukan relaksasi atau upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang-bidang PSBB.(Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Watimpres: Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:29 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet ...
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
 KPU dan Pemda Pandeglang bahas PPK dan PPS reaktif Covid-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:36 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupa...
Bawaslu Surabaya siap pantau ketat Sosmed ASN hingga TNI/Polri
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:25 WIB
Bawaslu Kota Surabaya memastikan bakal memantau ketat sosial media milik ASN di Kota Pahlawan. Hal i...
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Jumat, 03 Juli 2020 - 08:37 WIB
Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dij...
Megawati dorong kepala daerah produksi makanan pendamping beras
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:25 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah dari partai tersebut untuk...
Ketua MPR: Ketahanan nasional bangsa harus diperkuat
Kamis, 02 Juli 2020 - 20:26 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan ketahanan nasional bangsa ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV