Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Elshinta
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Sumber foto: Heru R Kurnia/elshinta.com.

Elshinta.com - Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumatera Utara.

Pasalnya, kata Ketua dan Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari dan Ahmad Hadian, GTPP COVID-19 Sumatera Utara tidak menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Pansus COVID-19 hari ini di DPRD Sumut.

"Padahal, Pansus sudah menyampaikan surat pada tanggal 15 Mei 2020, dimana di surat itu Pansus meminta kepada GTPP data-data yang sangat diperlukan sebagai bahan untuk pembahasan dalam waktu dua hari, tapi sampai hari ini data itu tidak sampai kepada kita," kata Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian dalam keterangannya di DPRD Sumut, Rabu (20/5) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru R Kurnia.

Disampaikan Ahmad Hadian, dalam penanganan COVID-19 ini, Pansus COVID-19 DPRD Sumut memberi masukan kepada GTPP, dimana Pansus COVID-19 sepakat bahwa bantuan sosial provinsi yang diberikan kepada masyarakat terdampak sejumlah 1,3 juta kepala keluarga harus dalam bentuk uang.

"Pansus minta agar GTPP jangan memberikan dua opsi kepada kabupaten/ kota (selama ini dua opsi, boleh ambil uang baru dibelanjakan di kabupaten/kota atau langsung mengambil paket sembako yang disiapkan provinsi), tapi cukup satu opsi saja yaitu uang," ujar Ahmad Hadian

Dan uang tersebut, tegas Ahmad Hadian, bukan dibelanjakan kabupaten/kota menjadi sembako, tapi langsung diberikan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp225 ribu sebagaimana bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kemensos.

Adapun pendapat Pansus kenapa harus memberikan uang tunai, kata Ahmad Hadian, karena Pansus mensinyalir dan bahkan sudah ada buktinya kemarin di Kabupaten Simalungun bahwa paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan.

Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kata Ahmad Hadian, maka lebih baik dalam bentuk uang.

Jika masyarakat terdampak menerima dalam bentuk uang, kata Ahmad Hadian, maka mereka akan berbelanja sembako nya di warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Sehingga otomatis perekonomian UMKM berputar dan ini menguntungkan kepada sektor rill UMKM yang mereka terdampak juga dalam kondisi ini.

"Dua hal inilah yang mendasari Pansus COVID-19 sepakat meminta GTPP menyalurkan bantuan dalam bentuk uang," ujarnya seraya menambahkan tidak ada larangan dalam peraturan yang ada terhadap penggunaan uang ini.

Pansus tegas Ahmad Hadiyan, tetap akan melakukan pengawasan terhadap GTPP dalam hal penggunaan dana recofusing.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
 KPU dan Pemda Pandeglang bahas PPK dan PPS reaktif Covid-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:36 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupa...
Bawaslu Surabaya siap pantau ketat Sosmed ASN hingga TNI/Polri
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:25 WIB
Bawaslu Kota Surabaya memastikan bakal memantau ketat sosial media milik ASN di Kota Pahlawan. Hal i...
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Jumat, 03 Juli 2020 - 08:37 WIB
Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dij...
Megawati dorong kepala daerah produksi makanan pendamping beras
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:25 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah dari partai tersebut untuk...
Ketua MPR: Ketahanan nasional bangsa harus diperkuat
Kamis, 02 Juli 2020 - 20:26 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan ketahanan nasional bangsa ...
 Pemkot Magelang kucurkan bantuan Rp568 juta untuk parpol
Kamis, 02 Juli 2020 - 19:27 WIB
Pemerintah Kota Magelang mengucurkan bantuan keuangan partai politik kepada 8 partai politik (parpol...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV