Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Elshinta
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Sumber foto: Heru R Kurnia/elshinta.com.

Elshinta.com - Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumatera Utara.

Pasalnya, kata Ketua dan Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari dan Ahmad Hadian, GTPP COVID-19 Sumatera Utara tidak menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Pansus COVID-19 hari ini di DPRD Sumut.

"Padahal, Pansus sudah menyampaikan surat pada tanggal 15 Mei 2020, dimana di surat itu Pansus meminta kepada GTPP data-data yang sangat diperlukan sebagai bahan untuk pembahasan dalam waktu dua hari, tapi sampai hari ini data itu tidak sampai kepada kita," kata Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian dalam keterangannya di DPRD Sumut, Rabu (20/5) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru R Kurnia.

Disampaikan Ahmad Hadian, dalam penanganan COVID-19 ini, Pansus COVID-19 DPRD Sumut memberi masukan kepada GTPP, dimana Pansus COVID-19 sepakat bahwa bantuan sosial provinsi yang diberikan kepada masyarakat terdampak sejumlah 1,3 juta kepala keluarga harus dalam bentuk uang.

"Pansus minta agar GTPP jangan memberikan dua opsi kepada kabupaten/ kota (selama ini dua opsi, boleh ambil uang baru dibelanjakan di kabupaten/kota atau langsung mengambil paket sembako yang disiapkan provinsi), tapi cukup satu opsi saja yaitu uang," ujar Ahmad Hadian

Dan uang tersebut, tegas Ahmad Hadian, bukan dibelanjakan kabupaten/kota menjadi sembako, tapi langsung diberikan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp225 ribu sebagaimana bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kemensos.

Adapun pendapat Pansus kenapa harus memberikan uang tunai, kata Ahmad Hadian, karena Pansus mensinyalir dan bahkan sudah ada buktinya kemarin di Kabupaten Simalungun bahwa paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan.

Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kata Ahmad Hadian, maka lebih baik dalam bentuk uang.

Jika masyarakat terdampak menerima dalam bentuk uang, kata Ahmad Hadian, maka mereka akan berbelanja sembako nya di warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Sehingga otomatis perekonomian UMKM berputar dan ini menguntungkan kepada sektor rill UMKM yang mereka terdampak juga dalam kondisi ini.

"Dua hal inilah yang mendasari Pansus COVID-19 sepakat meminta GTPP menyalurkan bantuan dalam bentuk uang," ujarnya seraya menambahkan tidak ada larangan dalam peraturan yang ada terhadap penggunaan uang ini.

Pansus tegas Ahmad Hadiyan, tetap akan melakukan pengawasan terhadap GTPP dalam hal penggunaan dana recofusing.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Sumbar salurkan 17 traktor ke kelompok tani
Minggu, 25 Juli 2021 - 09:00 WIB
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Nurkhalis Dt Bijo Dirajo menyalurkan bantuan 17 unit traktor ta...
25 Juli 1946: Upaya Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia
Minggu, 25 Juli 2021 - 06:00 WIB
Konferensi Malino adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi...
Lantamal VIII terus lakukan Serbuan Vaksinasi bagi masyarakat pesisir
Sabtu, 24 Juli 2021 - 23:32 WIB
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado terus melakukan Serbuan Vaksinasi bagi masy...
Golkar NTT minta maaf soal kadernya yang berjoget langgar prokes
Sabtu, 24 Juli 2021 - 15:47 WIB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggot...
Kekosongan jabatan jadi perhatian Penjabat Bupati Bekasi
Sabtu, 24 Juli 2021 - 13:23 WIB
Kekosongan sejumlah kursi jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjad...
KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi
Sabtu, 24 Juli 2021 - 12:15 WIB
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan adanya rencana aksi demonstrasi menolak kebijakan pembe...
Ganjar Pranowo: Masyarakat Jawa Tengah berebut divaksin
Sabtu, 24 Juli 2021 - 11:09 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, masyarakat Jawa Tengah memiliki antusias tinggi un...
24 Juli 1825: Berdirinya Kabupaten Wonosobo
Sabtu, 24 Juli 2021 - 06:00 WIB
 Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada ...
Presiden Jokowi `blusukan` cari obat COVID-19 di apotek Kota Bogor
Jumat, 23 Juli 2021 - 23:11 WIB
Presiden Joko Widodo `blusukan` mengecek ketersediaan obat COVID-19 dan vitamin di apotek Kota Bogor...
Polisi belum terima pemberitahuan adanya aksi 24 Juli di Bandung
Jumat, 23 Juli 2021 - 19:41 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahua...
Live Streaming Radio Network