Keterlibatan Itjen Kemendikbud dalam OTT KPK, tuai kritik
Elshinta
Kamis, 28 Mei 2020 - 14:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Keterlibatan Itjen Kemendikbud dalam  OTT KPK, tuai kritik
Kampus UNJ. Ilustrasi. Foto: https://bit.ly/2X70ZDe/elshinta.com.

Elshinta.com - Tindakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) Muchlis R. Luddin yang ikut dalam OTT terhadap Pegawai UNJ dipertanyakan dan menuai kritik. Lantaran dianggap tidak berperan sebagaimana mestinya.  

Menurut alumni UNJ Retno Listiyarti, seorang itjen itu mestinya melakukan pengawasan, pembinaan hingga pencegahaan penyelewangan. 

“Namun, ternyata pegawai Kemendikbud menerima gratifikasi,” tandasnya, saat di acara diskusi online Kampus Merdeka bertajuk “Selamatkan Marwah UNJ Sekarang Juga” via Zoom, Rabu (27/5). 

Diskusi yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta tersebut menghadirkan pembicara, Dr. Cris Kuntadi, mantan auditor BPK, Dra. Retno Listiyarti, M.Si dan Supriyanto Prasaga, M.Hum, Direktur Lembaga Transformasi Sosial Indonesia.  

Retno menekankan harus melihat masalah dari semua sisi. Sebab kemungkinan besar, kata dia, yang seharusnya dibenah adalah Kemendikbud. “Jangan diarahkan ke UNJ saja. Tapi Kemendikbud diselidiki juga. Apakah betulan ada permintaan uang? Itulah tugas Itjen sendiri, mencari tahu apakah ada penyelewengan dan lain-lain. Kalau ada, harusnya lakukan pembenahan,” tegasnya. 

Retno menyarankan penyelesaian kasus dilakukan dengan pendisiplinan pegawai, bukan hukum. “Saya berharap Mendikbud Nadiem memandang masalah dengan jernah dan adil. Saya juga berharap Kemendikbud melakukan pembenahan dan penyelidikan. Kalau memang tidak bersalah atau tidak ada  upaya keterpaksaan memberi uang itu ya nanti bisa dibahas urusannya,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial Indonesia, Supriyanto Prasaga menilai kemungkinan Rektor UNJ dijebak oleh oknum Itjen Kemendikbud lantaran ada masalah internal. 

KPK dimanfaatkan oleh oknum Itjen untuk melakukan OTT terhadap pejabat UNJ yang memberikan THR kepada Kemendikbud beberapa waktu lalu. Bukti KPK dimanfaatkan oknum Itjen dapat dilihat dari kejanggalan dalam proses OTT. 

Menurut Suprianto, secara hukum  OTT yang dilakukan KPK tidak memenuhi prosedur yang berlaku. KPK hanya mendapatkan informasi dari Itjen terkait dugaan pemberian THR. Hal ini yang membuat KPK melimpahkan kasus kepada Polda Metro Jaya karena tidak menemukan unsur penyelenggaraan negara. 

“Ada kejanggalan disini. Bagaimana KPK melakukan OTT usai mendapatkan laporan dari oknum Itjen Kemendikbud. Makanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya,” jelas Supriyanto. 

Sementara itu, mantan Itjen Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi pun turut bersuara perihal kinerja unitnya. Ia mengakui, sebagaimana banyak Itjen di kementerian lainnya, ia berkerja sama dengan KPK. 

“Majority itu tentang pencegahan. Misalnya, pemetaan kecurangan. Gratifikasi dan lainnya itu sudah dipetakan kemungkinannnya, sehingga sudah dibuat upaya pencegahan. Kami juga laporkan itu juga ke Bareskrim,” terangnya, di acara yang sama.

Sedangkan Ali Mochtar Ngabalin yang juga hadir dalam diskusi tersebut meminta, agar penegak hukum untuk secepatnya menyelesaikan kasus UNJ. Hal itu menurutnya sangat penting untuk mengembalikan kehormatan UNJ dan nama baik rektornya. 

“Cepat selesaikan kasus ini dan kembalikan kehormatan kampus dan nama baik Rektor UNJ,” tegas Tenaga Ahli Utama KSP tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bermasalah, penyederhanaan kurikulum dinilai belum jadi solusi
Jumat, 25 September 2020 - 20:37 WIB
Penyederhanaan Kurikulum dinilai sebagai hal yang tergesa-gesa dan tidak urgen sama sekali, seharusn...
Nadiem sederhanakan persyaratan bantuan kuota internet
Jumat, 25 September 2020 - 14:44 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pihaknya menyederhanak...
Bantuan kuota internet tahap satu Kemendikbud disalurkan
Kamis, 24 September 2020 - 21:38 WIB
Bantuan kuota internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu pembelajar...
Perpustakaan keliling Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa sambangi Kampung Sota 2
Rabu, 23 September 2020 - 15:47 WIB
Sebagai wujud komitmen dalam membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, perpustakaan kelili...
Cek informasi bantuan kuota data internet disini
Rabu, 23 September 2020 - 15:06 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan daftar laman dan aplikasi pembe...
Prodi Pendidikan Sejarah UNJ: Tidak benar, sejarah hanya perang dan jawa-sentris
Rabu, 23 September 2020 - 14:14 WIB
Dalam webinar Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M), Prodi S1 Pendidikan Sejarah FIS UNJ bersama MGMP S...
Mendikbud: Paud kunci pembangunan SDM sepanjang hayat
Rabu, 23 September 2020 - 12:37 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan anak usi...
Prajurit Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa turut membantu mengajar anak sekolah di gereja
Senin, 21 September 2020 - 16:35 WIB
Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi mengatakan, bahwa dalam ke...
Nadiem tegaskan penyederhanaan kurikulum belum dilakukan hingga 2022
Minggu, 20 September 2020 - 20:29 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan penyederhanaan kurikul...
Universitas Ma Chung lakukan wisuda online di masa pandemi COVID-19
Minggu, 20 September 2020 - 18:39 WIB
Sekitar 208 orang mahasiswa Universitas Ma Chung ikuti wisuda secara daring, Minggu (20/9).
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV