Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Elshinta
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Sumber foto: Amsal/elshinta.com.

Elshinta.com - Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar. Dalam sidang di Ruang Cakra II Pengadilan Negeri Medan itu kuasa hukum terdakwa menilai tudingan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti selama proses persidangan, Kamis (28/5).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz, kuasa hukum terdakwa Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang dalam nota pledoinya menyampaikan, tudingan yang disangkakan terhadap terdakwa Tengku Dzulmi Eldin tidak memenuhi unsur dalam pembuktiannya. 

Disampaikan Junaidi Matondang, dalam hal unsur menerima hadiah sebagaimana yang disampaikan penuntut umum, penuntut umum tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Pasalnya pembuktian dalam nota tuntutan Jaksa KPK bersifat unus testis nulus testis dan testomonium de auditu

"Sedangkan bukti surat secara fisik ternyata tidak pernah ada ditemukan dalam persidangan selama sidang berlangsung hingga sejauh ini. Seperti misalnya bukti pembelian barang atau bukti penerimaan uang-uang itu untuk Dzulmi Eldin," sebut Junaidi Matondang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (28/5). 

Bahkan jika mengacu pada proses persidangan yang selama ini berlangsung, ungkap Junaidi Matondang, fakta yang terungkap dalam persidangan justru bahwa terdakwa Dzulmi Eldin tidak mengetahui sejauh mana sepak terjang saksi Syamsul Fitri dalam hal permintaan uang kepada para Kadis. 

"Yang terbukti dalam persidangan justru bahwa Eldin tidak mengetahui sepak terjang Samsul Fitri yang sering meminta uang kepada para Kadis. Hal ini sesuai dengan keterangan para Kadis, bahkan Samsul Fitri sendiri yang mengaku tidak melaporkan kepada Eldin telah meminta dan mendapatkan uang dari para Kadis," ujar Junaidi. 

Terlebih dikatakan Junaidi, dalam nota tuntutannya pihak Jaksa KPK bahkan mengakui bahwa terdakwa Dzulmi Eldin tidak ada menerima langsung uang dari Samsul Fitri yang meminta uang dari para Kadis. Fakta yang diungkap Jaksa KPK bahkan dinilai cenderung dipaksakan.

"Seperti contohnya uraian fakta yang disampaikam Jaksa KPK, yang menegaskan bahwa Dzulmi Eldin tidak pernah menginstruksilan kepad Samsul Fitri untuk tidak meminta uang kepada para Kadis apabila memang tak terlibat," ungkapnya. 

Selain itu dikatakan Junaidi, ada fakta yang disebut Jaksa KPK yang tidak berdasarkan bukti persidangan. Fakta disebut Jaksa itu yaitu tentang permintaan uang kepada para Kadis, yang menurut Jaksa terbukti dari keterangan Samsul fitri dan Aidil. 

"Padahal di dalam persidangan, Aidil gamblang mengakui bahwa hal itu hanya asumsinya saja. Jaksa juga menerapkan asumsi subjektif yakni menyatakan bahwa tidak mungkin Dzulmi Eldin tidak mengetahui tindakam Samsul Fitri dan Andika yang meminta uang dari para Kadis," sebut Junaidi. 

Ditambahkan Junaidi, salah satu fakta lain yang cenderung dipaksakan sesuai versi Jaksa KPK yang tidak berdasarkan bukti yaitu fakta yang menyebut bahwa uang yang diterima secara tidak langsung dari Samsul sebanyak sekitar Rp2,1 miliar. 

"Padahal dalam fakta sebenarnya, bahwa uang sejumlah Rp2,1 Miliar tersebut ada yang digunakan oleh Samsul Fitri untuk biaya transportasi. Biaya transportasi itu berupa tiket pesawat, biaya akomodasi dan konsumsi para Kadis yang ikut dalam perjalanan dinas bersama Walikota," sebutnya.

Karena itu Junaidi Matondang dan timnya sebagai kuasa hukum terdakwa Dzulmi Eldin meminta kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut. 

Usai mendengar pledoi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa, tim jaksa penuntut menanggapi bahwa tim jaksa masih sesuai dengan tuntutannya. Sementara itu tim Majelis hakim kemudian menutup persidangan dan akan melanjutkannya kembali dengan agenda putusan pada, 11 Juli 2020 mendatang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:38 WIB
Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan...
Polda Metro kerahkan 4.000 personel tindak 15 jenis pelanggar lalin
Kamis, 16 Juli 2020 - 13:09 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.000 personel untuk menindak para pelanggar lalu li...
Korlantas Polri gelar Operasi Patuh 2020 mulai pekan depan
Kamis, 16 Juli 2020 - 12:12 WIB
Korlantas Polri akan menggelar operasi lalu lintas dengan tema Operasi Patuh 2020, selama 14 hari. P...
 Sambut HBA ke-60, Kejati Sumut salurkan 5.824 paket sembako
Rabu, 15 Juli 2020 - 21:56 WIB
Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 5.824 dengan rincian 4.186 paket disalurkan ...
Terungkap, 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:07 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri telah mengusut 55 kasus dugaan penyala...
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV