Anggota DPR: Paten jangan diliberalisasi dalam RUU Cipta Kerja
Elshinta
Jumat, 29 Mei 2020 - 17:25 WIB |
Anggota DPR: Paten jangan diliberalisasi dalam RUU Cipta Kerja
Ilustrasi - Pekerja konstruksi. Sumber Foto: https://bit.ly/3dq0Z7n

Elshinta.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto, menyoroti persoalan paten yang diharapkan jangan sampai diliberalisasi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIptaker) agar alih teknologi tetap terlaksana dari berbagai investasi yang masuk ke dalam negeri.

"Soal paten ini PKS minta dalam RUU Ciptaker tetap harus memasukan kewajiban investor untuk membuat produk atau menggunakan proses hasil paten di Indonesia, agar investasi masuk ke Indonesia, tercipta lapangan kerja dan muncul proses alih teknologi," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurut Mulyanto, norma soal paten dalam RUU setebal seribu halaman lebih itu sangat berbeda dengan aturan sebelumnya dalam UU No. 13/2016 tentang Paten. Mulyanto mencontohkan dalam UU No. 13/2016, ketentuan terkait dengan perlindungan paten, proses produksi berdasarkan paten dan kewajiban melakukan transfer teknologi diatur secara tegas.

Dalam Pasal 20, UU tentang Paten, pada ayat (1) dijelaskan, bahwa Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dan dalam ayat (2) diterangkan, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan tenaga kerja

Sedangkan dalam pasal 110 RUU Ciptaker, ketentuan pada Pasal 20, UU No. 13/2016 di atas malah dihapuskan: "Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) dihapus."

Ia berpendapat bahwa konsekuensi dari hal itu adalah bila paten asing didaftarkan di Indonesia, maka mereka dapat memagari/melindungi produk mereka untuk tidak ditiru oleh peneliti Indonesia. "Namun di sisi lain, mereka tetap bisa memproduksi barang mereka di luar negeri, karena tidak ada kewajiban mereka harus memproduksi paten tersebut di Indonesia," ucap Mulyanto.

Menurut dia, jika ketentuan ini disahkan, maka dengan sendirinya setiap produk atau inovasi yang terdaftar di Indonesia tidak akan berdampak terhadap proses alih teknologi, karena semua paten boleh diproduksi di luar negeri.

Sebelumnya, RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Februari 2020 dinilai telah mengakomodasikan potensi lokal untuk berinvestasi di dalam negeri dan bukan hanya untuk kepentingan investasi asing. "RUU Cipta Kerja ini bukan hanya berbicara tentang investasi asing, bukan hanya berbicara tentang investasi korporatisasi, tapi juga bicara tentang investasi domestik," ujar pakar hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Ia juga menyampaikan RUU Cipta Kerja memuat aturan yang memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi badan usaha, yang selama ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas terbilang menyulitkan UMKM untuk berkembang. Teddy memaparkan, salah satu kemudahan UMKM menjadi badan usaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja adalah tidak diperlukan notaris. Selain itu, UMKM dapat menjadi badan usaha lewat satu orang.

Adapun terkait investasi domestik, Teddy mencontohkan ketika anak muda mendirikan usaha rintisan, maka mereka akan dengan mudah membentuk PT tanpa harus khawatir dan harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perkuat kerjasama militer, Atase Pertahanan RI dampingi Dubes RI-Abuja bertemu Menhan Nigeria
Senin, 06 Juli 2020 - 10:44 WIB
Untuk memperkuat diplomasi dan hubungan kerjasama militer pertahanan antara kedua negara, pejabat At...
Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian pemuda terseret ombak di Pantai Kapitol
Senin, 06 Juli 2020 - 10:21 WIB
Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap seorang pemuda yang terseret ombak di Pantai...
Layanan SIM keliling di lima lokasi Jakarta hari ini
Senin, 06 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini membuka layanan keliling untuk perpanjangan Surat I...
Penggunaan tepat cegah penularan COVID-19, Dokter Reisa jelaskan soal masker
Senin, 06 Juli 2020 - 08:39 WIB
Salah satu protokol kesehatan untuk mencegah tertular virus SARS-CoV-2 adalah dengan menggunakan mas...
Bamsoet ajak milenial bumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
Senin, 06 Juli 2020 - 07:57 WIB
Survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda ...
Penularan COVID-19 masih tinggi, lakukan isolasi secara mandiri dengan ketat
Senin, 06 Juli 2020 - 07:10 WIB
Hingga Minggu (5/7), lebih dari 1.500 penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19. Ini menunjukkan ...
Jubir: Angka kesembuhan pasien COVID-19 di 11 provinsi 75 persen lebih
Minggu, 05 Juli 2020 - 21:57 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa angka kesembuhan p...
Puluhan warga Solo langgar protokol kesehatan dihukum senam
Minggu, 05 Juli 2020 - 20:52 WIB
Pemerintah Kota Surakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat memberikan hukuman...
Polsek Banjarmasin Timur razia dan bubarkan aksi balap liar
Minggu, 05 Juli 2020 - 20:15 WIB
Genderang perang yang ditabuh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan terhadap pelaku b...
Kasus COVID-19 bertambah 1.607, pasien sembuh bertambah 886
Minggu, 05 Juli 2020 - 19:29 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa pada Minggu (5/7) ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV