Kemendes akan beri sanksi desa terdampak yang tidak salurkan BLT
Elshinta
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:52 WIB |
Kemendes akan beri sanksi desa terdampak yang tidak salurkan BLT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (29/5/2020). Foto: Antara

Elshinta.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan akan memberikan sanksi berupa penangguhan hingga pengurangan Dana Desa bagi desa terdampak pandemi COVID-19 yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk penanganan wabah tersebut.

"Mereka yang tidak menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dalam konteks dampak, itu akan kena penundaan, bahkan pengurangan Dana Desa pada masa yang akan datang," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia mengatakan penangguhan hingga pengurangan itu akan dilakukan demi memberikan kesadaran kepada kepala daerah bahwa penanganan dampak COVID-19 benar-benar perlu dilakukan guna menuntaskan masalah kesehatan hingga ekonomi yang muncul akibat wabah COVID-19, yang telah melumpuhkan perekonomian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh dunia.

Selain itu, penyaluran BLT Dana Desa, kata Mendes, juga terkait dengan isu kemanusiaan, demi meringankan beban warga desa yang benar-benar terkena dampak wabah mematikan itu. "Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan," katanya, dihimpun Antara.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa penangguhan hingga pengurangan tidak akan dilakukan terhadap desa yang telah menganggarkan BLT Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka, tetapi sesuai dengan situasi di lapangan mereka kemudian tidak menggunakan program bantuan itu karena memang tidak ada warga desanya yang terkena dampak COVID-19.

"Kalau seperti itu bukan sanksi, tetapi justru apresiasi karena desanya sangat bagus. Meskipun kasus seperti itu kecil sekali, tetapi memang ada," kata Mendes yang juga akrab disapa Gus Menteri itu.

Jadi, kata dia, penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa merupakan sebuah keniscayaan di tengah kondisi darurat berupa bencana non-alam.

"Dan itu sudah dipayungi oleh Undang-Undang," demikian kata Gus Menteri. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Positif COVID-19 tambah 1.447 kasus, 651 sembuh
Sabtu, 04 Juli 2020 - 21:58 WIB
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan kasus COVID-19 pad...
Menkumham siap tindak lanjuti perjanjian hukum dengan Serbia
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memimpin delegasi Indonesia berangkat ke Beograd, Sabtu (4/7), u...
Satlantas Polres Tapin melakukan penertiban balap liar
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:39 WIB
Kegiatan Satlantas Polres Tapin, Polda Kalimantan Selatan dalam penertiban balap liar di pimpin lang...
KKP serahkan alat selam untuk pelestarian taman wisata bahari
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:14 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan alat selam kepada kelompok masyarakat penggerak konse...
Warga tidak pakai masker di tempat umum terancam sanksi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 18:49 WIB
Pemerintah Kota Yogyakarta merampungkan aturan yang memuat sejumlah protokol untuk berbagai kegiatan...
KJRI Istanbul fasilitasi pemulangan ratusan santri WNI dari Turki
Sabtu, 04 Juli 2020 - 18:39 WIB
KJRI Istanbul memfasilitasi repatriasi mandiri 227 WNI, yang sebagian besar di antaranya adalah sant...
Polda Metro tidak terbitkan surat pemberitahuan aksi PA 212
Sabtu, 04 Juli 2020 - 17:57 WIB
Polda Metro Jaya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siag...
Pasien positif COVID-19 Barito Utara kembali bertambah dua orang
Sabtu, 04 Juli 2020 - 17:29 WIB
Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kembali bertambah dua orang da...
Anggaran Kemenparekraf 2020 dipangkas Rp2 triliun
Sabtu, 04 Juli 2020 - 17:15 WIB
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran Kementerian ...
FKPMI tetap gugat Kepmenaker larang pekerja migran ke luar negeri
Sabtu, 04 Juli 2020 - 16:51 WIB
Forum Komunikasi Pekerja Migran (FKPMI) tetap menggugat Kepmenaker No.151 yang menghentikan sementar...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV