UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan Youtube
Elshinta
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:52 WIB |
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan Youtube
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2TP3N60

Elshinta.com - UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di Mahkamah Konstitusi lantaran tidak mengatur penyedia layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Sabtu, pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberi perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan over the top (OTT).

Menurut INews dan RCTI, perlakuan berbeda itu lantaran tidak terdapat kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet masuk ke dalam definisi penyiaran seperti diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak. Sementara sampai saat ini OTT tidak terikat dalam UU Penyiaran sehingga tidak harus memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia serta memperoleh izin siaran seperti penyelenggara siaran konvensional.

Selain itu juga tidak wajib tunduk pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran agar tidak dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelumnya terdapat polemik Ketua KPI Agung Suprio yang akan turut mengawasi Youtube dan Netflix pun disebut membuktikan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran multitafsir. Layanan OTT yang menyediakan, gambar, audio, video dan/atau gabungannya disebut pemohon masuk dalam kategori siaran apabila merujuk pada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyertakan penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran. "Perkembangan internet yang begitu pesat telah melahirkan berbagai macam platform digital," ujar pemohon, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
KPK lakukan OTT Kamis malam
Jumat, 03 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OT...
Korupsi DD Rp385 juta, Mantan Kades Batu Sundung dituntut 7 tahun penjara
Kamis, 02 Juli 2020 - 15:47 WIB
Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Mardan Goda Siregar dituntut tujuh tahun penjara dalam persidangan ...
Taufik Basari: Fraksi NasDem lanjutkan usulan RUU PKS
Kamis, 02 Juli 2020 - 09:57 WIB
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari mengatakan bahwa fraksi partainya...
Presiden minta Polri, Kejaksaan, KPK, lembaga pengawas perkuat sinergi
Rabu, 01 Juli 2020 - 12:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Polri, kejaksaan, KPK serta lembaga pengawas internal pemerintah mem...
HUT Bhayangkara, Komisi III DPR: Polri harus perkuat siber
Rabu, 01 Juli 2020 - 11:46 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Hari B...
Menkumham tegaskan tak ada data keberadaan Joko Tjandra di Indonesia
Selasa, 30 Juni 2020 - 21:55 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa tidak ditemukan adany...
Benarkah bakal ada pajak sepeda?
Selasa, 30 Juni 2020 - 07:56 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah akan mengatur pajak sepeda seiring dengan banyaknya pen...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV