Fraksi PDIP DPRD DKI soroti pembangunan kawasan kuliner di Pluit
Elshinta
Jumat, 12 Juni 2020 - 21:36 WIB |
Fraksi PDIP DPRD DKI soroti pembangunan kawasan kuliner di Pluit
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti pembangunan kawasan kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo.

Fraksi PDIP DPRD DKI telah bersurat yang isinya permintaan klarifikasi soal pembangunan kawasan kuliner tersebut, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat klarifikasi dari Jakpro dan JUP terkait polemik pembangunan kawasan kuliner tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/6).

Dia mengemukakan, surat tersebut tak ditanggapi PT Jakpro melalui anak usahanya  PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang justru terus melakukan pembangunan kawasan kuliner seluas 2,3 hektare.

"Surat kami tidak dibalas, tapi pembangunan terus berjalan," kata Gembong mengutip Antara.

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto, Direktur Operasional PT Jakpro Muhammad Taufiqurrachman dan Direktur Utama PT JUP Achmad Fauzi itu, Gembong menegaskan bahwa pihaknya tidak menghalangi pembangunan asal sesuai aturan.

Gembong juga mengatakan bahwa fraksinya telah berulang kali meminta DKI untuk mengkaji rencana pembangunan kawasan kuliner di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dia menilai, harusnya DKI mempertahankan keberadaan RTH yang digagas Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun lahan tersebut malah dijadikan kawasan kuliner. Lahan tersebut memang milik PT Jakpro yang akhirnya mendelegasikan PT JUP untuk membangun kawasan kuliner senilai Rp1,7 miliar.(Sik) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan pada Sabtu malam
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 11:28 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta...
40 warga terjaring OK Prend di Terminal Kampung Melayu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:56 WIB
Petugas gabungan menggelar Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah (OK Prend) di Terminal Kampung Melayu,...
Hari ini terakhir sosialisasi ganjil genap, penindakan dilakukan Senin pekan depan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda penerapan penindakan sistem ganjil genap di ruas jal...
Kamis, Jakarta catat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:36 WIB
Wilayah DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19...
90 persen pusat perbelanjaan di Jakbar sudah gunakan KBRL 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:45 WIB
Monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) terus dilakukan Suku Dinas Lingkungan ...
Operasi Patuh Jaya 2020 catat 99.835 pelanggar dalam dua pekan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:39 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 99.835 pelanggar atau pengendara ken...
Kementerian Kominfo kembali raih predikat WTP dari BPK
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:39 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian...
Pemerintah akan berikan Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan...
Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata
Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indo...
Wapres sebut moratorium DOB pertimbangkan kondisi keuangan negara
Kamis, 06 Agustus 2020 - 10:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV