Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Elshinta
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Indonesia sebagai negara agraris kini menghadapi ancaman serius atas alih fungsi lahan pertanian. Indikasinya bisa terlihat dari adanya ribuan hektar sawah yang berubah peruntukannya.

Kementerian Pertanian mencatat ada sekitar 100 ribu hektar sawah yang berubah menjadi perumahan, infrastruktur, dan peruntukan lainnya tiap tahunnya. 

Hal ini juga turut dibenarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian ini tetap terjadi karena belum ada realisasi aturan hingga ke tingkat daerah. 

Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya. 

"Sebenarnya kita sudah punya undang-undang untuk mengatasi alih fungsi lahan itu. Tetapi pada prakteknya UU itu kan harus disesuaikan dengan Perda RTRW atau Rencana Tata Ruang wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," kata Ono seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Selasa (16/6). 

"Nah, yang jadi permasalahan lagi sampai saat ini bisa dikatakan belum ada Perda sebagai turunan UU No 41 Tahun 2009 itu," lanjutnya.

Seperti di Jawa Barat, misalnya. Meski sudah ada Perda Provinsi Jawa Barat No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tapi instrumen hukum itu belum diikuti sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota. 

Ono Surono baru melihat perkembangan positif di Kabupaten Cirebon untuk Perda PLP2B ini. Ia juga akan terus memonitor perkembangan penerapan PLP2B di Jawa Barat. 

"Saya belum mendengar bahwa di Jawa Barat itu sudah ada ya. Tapi kemarin saya juga sudah mengingatkan, misalnya di Kabupaten Cirebon. Yang saya tau di kabupaten Cirebon itu baru draft yang sedang dipersiapkan," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mempersiapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut. 

Saat ini, lanjut Hendy, Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan revisi Perda Rencana Tata Ruang untuk mendukung itu.

"Untuk Jabar, terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan masih berlanjut. Dan saat ini Perda Tata Ruang nya masih dalam proses revisi," kata Hendy Jatnika saat dikonfirmasi.

Dalam Perda Tata Ruang Jawa Barat, lanjut Hendy, pihaknya telah menargetkan lahan pertanian yang akan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 900.000 ha.

Hendy mengakui, mengatasi fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian memang bukanlah hal yang mudah. 

Menurutnya, salah satu kendala dalam menetapkan dan menjaga lahan pertanian berkelanjutan disebabkan belum adanya sinergitas antara kebijakan di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

"Memang sulit untuk mengawasi alih fungsi lahan, tentunya kabupaten/kota juga dengan sendirinya melakukan penerapan perundang-undangan yang melindungi lahannya masing-masing. Karena kabupaten kan juga punya Perbup masing-masing," kata ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peringati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah komunitas tanam pohon di cagar budaya Gedong Cai
Jumat, 30 Oktober 2020 - 14:48 WIB
Memperingati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah komunitas beberesih dan menanam pohon di area bangunan cag...
Waspada dampak La Nina, Yana gaet warga bersihkah saluran di Kebon Jayanti
Jumat, 30 Oktober 2020 - 13:45 WIB
Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana memimpin `Kerja Bakti Akbar` di Jalan Kebon Jayant...
BKSDA: Harimau terjerat di Gayo Lues masih dalam penyembuhan
Senin, 26 Oktober 2020 - 18:03 WIB
 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyatakan harimau sumatera (panthera tigris sumatr...
Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau turun 99 persen lebih
Senin, 26 Oktober 2020 - 17:31 WIB
Luas area hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Riau tahun ini mencapai 1.587 hektare, t...
Bunga bangkai raksasa mekar di kebun warga Lubukbasung, Agam
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:22 WIB
Bunga bangkai raksasa jenis Amorphophallus titanum mekar di kebun pinang milik warga Sungai Landai...
Bhabinkamtibmas Polsek Berangas lakukan sosialisasi karhutla
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 14:19 WIB
Bhabinkamtibmas Polsek Berangas, Polres Batola, Polda Kalsel Bripka Hasan Basri melakukan sosialisas...
Menhan: Hutan harus jadi sumber lapangan kerja
Jumat, 23 Oktober 2020 - 14:12 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap sektor kehutanan di Indonesia mampu menjadi sumber tero...
Cemari Sungai Musi, BBWS VIII fokus penanganan eceng gondok
Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:55 WIB
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Sumatera Selatan akan memperpanjang rute operasional pembersi...
 Korem 174 ajak BPBD, BMKG dan Basarnas atasi karhutla di Merauke
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:47 WIB
Korem 174/ATW Merauke menggelar Latihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla...
 Didukung empat kementerian Uni Eropa dan Penabulu luncurkan ECHO Green ketahanan pangan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 09:11 WIB
Mendorong ekonomi hijau yang inklusif di sektor pertanian Uni Eropa dan Penabulu bersama konsorsium ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV