Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Elshinta
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Indonesia sebagai negara agraris kini menghadapi ancaman serius atas alih fungsi lahan pertanian. Indikasinya bisa terlihat dari adanya ribuan hektar sawah yang berubah peruntukannya.

Kementerian Pertanian mencatat ada sekitar 100 ribu hektar sawah yang berubah menjadi perumahan, infrastruktur, dan peruntukan lainnya tiap tahunnya. 

Hal ini juga turut dibenarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian ini tetap terjadi karena belum ada realisasi aturan hingga ke tingkat daerah. 

Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya. 

"Sebenarnya kita sudah punya undang-undang untuk mengatasi alih fungsi lahan itu. Tetapi pada prakteknya UU itu kan harus disesuaikan dengan Perda RTRW atau Rencana Tata Ruang wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," kata Ono seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Selasa (16/6). 

"Nah, yang jadi permasalahan lagi sampai saat ini bisa dikatakan belum ada Perda sebagai turunan UU No 41 Tahun 2009 itu," lanjutnya.

Seperti di Jawa Barat, misalnya. Meski sudah ada Perda Provinsi Jawa Barat No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tapi instrumen hukum itu belum diikuti sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota. 

Ono Surono baru melihat perkembangan positif di Kabupaten Cirebon untuk Perda PLP2B ini. Ia juga akan terus memonitor perkembangan penerapan PLP2B di Jawa Barat. 

"Saya belum mendengar bahwa di Jawa Barat itu sudah ada ya. Tapi kemarin saya juga sudah mengingatkan, misalnya di Kabupaten Cirebon. Yang saya tau di kabupaten Cirebon itu baru draft yang sedang dipersiapkan," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mempersiapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut. 

Saat ini, lanjut Hendy, Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan revisi Perda Rencana Tata Ruang untuk mendukung itu.

"Untuk Jabar, terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan masih berlanjut. Dan saat ini Perda Tata Ruang nya masih dalam proses revisi," kata Hendy Jatnika saat dikonfirmasi.

Dalam Perda Tata Ruang Jawa Barat, lanjut Hendy, pihaknya telah menargetkan lahan pertanian yang akan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 900.000 ha.

Hendy mengakui, mengatasi fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian memang bukanlah hal yang mudah. 

Menurutnya, salah satu kendala dalam menetapkan dan menjaga lahan pertanian berkelanjutan disebabkan belum adanya sinergitas antara kebijakan di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

"Memang sulit untuk mengawasi alih fungsi lahan, tentunya kabupaten/kota juga dengan sendirinya melakukan penerapan perundang-undangan yang melindungi lahannya masing-masing. Karena kabupaten kan juga punya Perbup masing-masing," kata ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gorontalo usulkan sejumlah kawasan menjadi geopark nasional
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:48 WIB
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan pihaknya akan mengusulkan sejumlah kawasan di daerah ter...
Kemen LHK nyatakan 19 persen hutan mangrove kritis
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:25 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat saat ini tiga juta hektare kawasan hutan mangrov...
Menteri Edhy: Pelestarian karang selaras pertumbuhan ekonomi pesisir
Jumat, 31 Juli 2020 - 13:39 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan program pelestarian dan pengelolaan terumbu k...
Kunjungi Langkat, Komisi D DPRD Sumut bahas pengelolaan limbah 
Rabu, 29 Juli 2020 - 22:11 WIB
Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Langkat. Ke...
Antisipasi kebakaran hutan, Wamen LHK kunjungi TNGL
Jumat, 24 Juli 2020 - 20:56 WIB
Antisipasi kebakaran hutan pada musim kemarau di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), wakil Menteri ...
Cegah karhutla, Kapolda Kalsel wajibkan personel gunakan aplikasi Bekantan dan Lancang Kuning 
Senin, 20 Juli 2020 - 19:27 WIB
Di kesempatan ini, Kapolda Kalsel menginstruksikan para personilnya untuk wajib mendownload Aplikasi...
Batan perketat pengelolaan limbah nuklir
Senin, 13 Juli 2020 - 16:47 WIB
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) memperketat pengelolaan limbah nuklir agar limbah tidak menyeba...
Pasca banjir, Polres Tanah Laut lakukan bakti sosial bersihkan tempat ibadah
Minggu, 12 Juli 2020 - 15:39 WIB
Puluhan personil Polri Polres Tanah Laut Polda Kalsel melaksanakan bakti sosial membersihkantempatib...
RW 16 Kelurahan Mekarjaya Depok bangun KRPL
Minggu, 12 Juli 2020 - 10:13 WIB
Inovasi warga di massa COVID-19 dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kementerian Pertani...
Sampah plastik banyak ditemukan di Kalimas Surabaya
Kamis, 09 Juli 2020 - 18:38 WIB
Peneliti Mikroplastik Ecoton Surabaya menyebutkan, hampir semua sungai di Surabaya terdapat micropla...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV