Menkopolhukam: Pemerintah tidak bisa sepihak cabut RUU HIP
Elshinta
Rabu, 17 Juni 2020 - 06:49 WIB |
Menkopolhukam: Pemerintah tidak bisa sepihak cabut RUU HIP
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD (depan dua kiri) mendampingi Wakil Presiden Ma`ruf Amin (depan tengah) saat memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (16/6/2020). Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah tidak bisa menghentikan rencana pembahasan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara sepihak, karena itu merupakan produk legislatif yang sedang berjalan di DPR.

"Karena ini adalah produk di dalam sebuah proses legislasi yang sedang berjalan, maka Pemerintah minta menunda. Pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan legislasi, bukan sesuatu yang bisa dilakukan sepihak oleh Pemerintah," kata Mahfud MD usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (16/6) malam.

Mahfud mengatakan secara substansi, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan bersifat mengikat, serta diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut memuat tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"Oleh sebab itu, seharusnya kan itu menjadi sikap Pemerintah. Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu menjadi jangkauan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk haluan ideologi kita itu," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

RUU HIP merupakan inisiatif dan usulan DPR yang disampaikan kepada Pemerintah untuk mendapat persetujuan guna dibahas dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Mahfud mengatakan Pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) tentang sikap Pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU HIP tersebut.

"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada Pemerintah. Dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka Pemerintah memutuskan untuk meminta penundaan kepada DPR. Jadi Pemerintah tidak mengirimkan surpres untuk pembahasan itu," kata Mahfud, dihimpun Antara.

Terhadap sikap penundaan pembahasan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu surat resmi dari Pemerintah yang berisikan permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.

"Mekanismenya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi kami menunggu surat resmi Pemerintah," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidlowi. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wapres: Pemda harus penuhi hak masyarakat atas informasi COVID-19
Senin, 28 September 2020 - 12:39 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah memastikan hak masyarakat untuk mendapa...
Presiden instruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19
Senin, 28 September 2020 - 12:10 WIB
Presiden Joko Widodo menginstruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19 di rumah sakit-ru...
Ketua Satgas: Penularan COVID-19 terjadi dari orang-orang terdekat
Senin, 28 September 2020 - 11:55 WIB
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Benca...
Presiden minta rencana vaksinasi COVID-19 siap dalam dua pekan
Senin, 28 September 2020 - 11:39 WIB
Presiden Joko Widodo meminta aparat pemerintah terkait dalam dua pekan menyiapkan rencana detail pel...
Dirjen KKP terpapar COVID-19 setelah mengikuti kunjungan Menteri Edhy
Senin, 28 September 2020 - 10:23 WIB
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono yang wafat akibat COVID-19 di Jakarta, Senin (28/9)p...
Positif COVID-19 Kaltim bertambah 140 kasus
Senin, 28 September 2020 - 08:29 WIB
Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (27/9) mencatat ada penambahan sebanyak 140 ...
Doni Monardo: Manusia sebagai perantara penularan COVID-19
Senin, 28 September 2020 - 07:40 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab p...
Boni Hargens: BIN miliki komitmen membantu bangsa dan negara
Minggu, 27 September 2020 - 20:29 WIB
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menegaskan Badan Intelijen Negara (BIN) memili...
DPD sampaikan tiga masalah dalam jaminan kehilangan pekerjaan RUU CK
Minggu, 27 September 2020 - 20:18 WIB
Anggota DPD RI Ella Girikomala menyampaikan tiga poin penekanan masalah yang pada intinya mendukung ...
Gubernur Jawa Timur kampanyekan gerakan bermasker sambil gowes
Minggu, 27 September 2020 - 18:29 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengampanyekan Gerakan Jatim Bermasker bersama Bupati L...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV