DPR ikut keputusan pemerintah terkait RUU HIP
Elshinta
Rabu, 17 Juni 2020 - 13:59 WIB |
DPR ikut keputusan pemerintah terkait RUU HIP
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kiri) saat akan memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan III 2019—2020 di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (12-5-2020). Foto: Antara

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan lembaganya ikut keputusan pemerintah yang memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Ikut pemerintah karena sebuah RUU tidak bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah," kata Aziz Syamsuddin kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Aziz, RUU HIP belum ditetapkan untuk dilakukan tahap pembahasan. Pada saat ini prosesnya dalam tahap harmonisasi draf RUU di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sekarang dalam tahap harmonisasi. Karena masih kewenangan di Baleg, teman-teman bisa komunikasi dengan Baleg," katanya, dihimpun Antara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sepakat dengan keputusan pemerintah terkait dengan RUU HIP.

DPR sepakat bahwa pemerintah lebih baik fokus pada penanganan COVID-19 sehingga pelaksanaannya secara terukur.

"Langkah itu agar kesehatan rakyat tetap terjaga fokusnya dan mudah-mudahan ekonomi berjalan dengan baik," kata politikus Partai Gerindra itu.

Secara teknis, kata Dasco, memang belum ada pembahasan RUU HIP di DPR sehingga lembaganya mendahulukan suara publik sebelum prosesnya berlanjut pada pembahasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR.

"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya. Maka, pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP," kata Mahfud saat bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/6).

Pemerintah juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Jadi, pemerintah tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," kata Mahfud menjelaskan. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan pada Sabtu malam
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 11:28 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta...
40 warga terjaring OK Prend di Terminal Kampung Melayu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:56 WIB
Petugas gabungan menggelar Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah (OK Prend) di Terminal Kampung Melayu,...
Hari ini terakhir sosialisasi ganjil genap, penindakan dilakukan Senin pekan depan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda penerapan penindakan sistem ganjil genap di ruas jal...
Kamis, Jakarta catat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:36 WIB
Wilayah DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19...
90 persen pusat perbelanjaan di Jakbar sudah gunakan KBRL 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:45 WIB
Monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) terus dilakukan Suku Dinas Lingkungan ...
Operasi Patuh Jaya 2020 catat 99.835 pelanggar dalam dua pekan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:39 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 99.835 pelanggar atau pengendara ken...
Kementerian Kominfo kembali raih predikat WTP dari BPK
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:39 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian...
Pemerintah akan berikan Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan...
Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata
Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indo...
Wapres sebut moratorium DOB pertimbangkan kondisi keuangan negara
Kamis, 06 Agustus 2020 - 10:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV