ICW minta Menkumham anulir keputusan cuti jelang bebas Nazaruddin
Elshinta
Kamis, 18 Juni 2020 - 08:23 WIB |
ICW minta Menkumham anulir keputusan cuti jelang bebas Nazaruddin
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung. Sumber foto: https://bit.ly/2YKxpD9

Elshinta.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly segera menganulir keputusan cuti menjelang bebas atas terpidana bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/6).

Sebab, lanjut Kurnia, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada 2024 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara.

"Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," kata dia, dikutip Antara.

Ia mengatakan, keputusan Kemenkumham untuk memberikan remisi pada Nazaruddin seakan telah mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi.

"Terlebih lagi, kasus Wisma Atlet yang menjerat Nazaruddin ini memiliki dampak kerugian negara yang besar, yakni mencapai Rp54,7 miliar. Tak hanya itu, Nazaruddin juga dikenakan pasal suap karena terbukti menerima dana sebesar Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Bahkan aset yang dimilikinya sebesar Rp500 miliar pun turut dirampas karena diduga diperoleh dari praktik korupsi," tuturnya.

Pemberian remisi terhadap Nazaruddin, ucap Kurnia, juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, Pasal 34 A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) secara tegas menyebutkan syarat terpidana kasus korupsi mendapatkan remisi diantaranya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator/JC).

"Sedangkan menurut KPK, Nazaruddin sendiri tidak pernah mendapatkan status sebagai JC," kata dia.

Selain itu, pada akhir 2019 yang lalu Ombudsman juga sempat menemukan ruangan yang ditempati Nazaruddin di Lapas Sukamiskin Bandung lebih luas dibanding sel terpidana lainnya.

"Tentu jika temuan ini benar, maka semestinya Kemenkumham tidak dapat memberikan penilaian berlakuan baik pada Nazaruddin sebagaimana disinggung dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a PP 99/2012. Ditambah lagi poin berlakuan baik tersebut merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan remisi," tandasnya. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mulai hari ini, pelanggar ganjil genap akan langsung ditilang
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:56 WIB
Sosialisasi sistem ganjil genap di Jakarta sudah berakhir. Mulai hari ini, Senin (10/8/2020), pengen...
Djoko Tjandra jalani isolasi mandiri setelah dipindah ke Lapas Salemba
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:41 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari se...
Pembunuh dua anak kandung di Pulau Adonara terancam hukuman mati
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Seorang ayah, AP, diduga pelaku pembunuh dua anak kandung, masing-masing YBO (3) dan ABD (2) di Desa...
Pengacara Anita Kolopaking ditahan di Rutan Bareskrim
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 10:56 WIB
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sab...
Korupsi dana desa, mantan Kades Batu Sundung dihukum 5 tahun penjara
Jumat, 07 Agustus 2020 - 15:12 WIB
Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Padang Bolak, Paluta, Mardan Goda Siregar dihukum lima tahun penjar...
Polisi limpahkan kasus ujaran kebencian terhadap Mulyadi ke kejaksaan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:25 WIB
Polda Sumatera Barat telah melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap anggota DPR, Mulyadi, ...
Kasus dugaan penyebaran hoaks oleh Anji naik ke tahap penyidikan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 11:19 WIB
Penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks oleh m...
 Resmi kerjasama BI Corner, Kajari Medan: Ajang tingkatkan kemampuan jaksa
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:12 WIB
Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut) dan Kejaksaan Negeri Medan melakukan kerjasama pembuatan B...
Hari ini terakhir sosialisasi sistem ganjil genap
Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:45 WIB
Sosialisasi sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap di Jakarta memasuki hari terakhir, Rabu (5/8) h...
Polda Metro Jaya segera undang Anji dan Hadi Pranoto
Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:33 WIB
Polda Metro Jaya segera melayangkan undangan kepada musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Had...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV