Ahli hukum sebut presidential treshold reduksi hak rakyat untuk memilih
Elshinta
Senin, 22 Juni 2020 - 13:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ahli hukum sebut presidential treshold reduksi hak rakyat untuk memilih
Sumber foto: https://bit.ly/2Bt6nbw/elshinta.com.

Elshinta.com - Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya mereka yang bisa lolos PT yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas. 

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini kan pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya Presdential treshold," kata Denny dalam diskusi daring bertajuk 'Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat' yang diselenggarakan Voice for Change pada akhir pekan.  

"Lalu yang tak kalah penting PT itu kemudian juga munculkan apa yang saya sebut `duitokrasi yang membunuh demokrasi. Duitokrasi itu dari kata duit, uang, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny. 

Bahkan, sambung Denny, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi memiliki arti yang lebih luas. 

"Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal enggak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, ada political corruption dan banyak lagi yang lain," ungkapnya. 

Bahkan, imbuh Denny, praktik duitokrasi ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan presidential treshold. 

"Ini semua termasuk jenis-jenis korupsi pemilu. Dan kalau kita bicara presidential threshold, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," ungkap  Denny yang juga pernah menggugat PT.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof R Siti Zuhro menilai, syarat presidential treshold dalam pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Serta mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal.

Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam Revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari 2 pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi Undang-undang Pemilu kali ini harus bernuansa untuk mendorong munculnya calon lebih dari dua Pasangan calon. Jadi calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi baik untuk elite maupun masyarakat," tandas Siti Zuhro.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Langgar portokol kesehatan, DPD Partai Golkar Jateng tegur keras kadernya
Minggu, 27 September 2020 - 09:39 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah, Panggah Susanto menegu...
BPPT: Gunakan e-voting untuk Pilkada 2020 agar aman dari COVID-19
Jumat, 25 September 2020 - 21:37 WIB
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dil...
PDI Perjuangan berkomitmen pastikan kader taati protokol kesehatan
Jumat, 25 September 2020 - 21:12 WIB
PDI Perjuangan berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah yang diusungnya untuk menaati pr...
Pertarungan Pilwali Surabaya 2020 diprediksi bakal ketat
Jumat, 25 September 2020 - 19:58 WIB
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji (Er-Ji) di...
Pakai baju adat Jawa dan Tidung, ZIYAP dapat nomor urut 3 di Pilgub Kaltara
Kamis, 24 September 2020 - 21:10 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan tiga nomor urut pasangan ...
Data sementara, KPU: 486 pasangan bacalon kepala daerah penuhi syarat 
Kamis, 24 September 2020 - 19:55 WIB
Komisi Pemilihan Umum memastikan sebanyak 486 pasangan bakal calon (bacalon) kepala daerah untuk Pem...
Pilwali Surabaya: Eri-Armuji Nomor Urut 1 dan Machfud Arifin-Mujiaman Nomor Urut 2
Kamis, 24 September 2020 - 19:26 WIB
Pengundian nomor urut Pilwali Surabaya yang diselenggarakan oleh KPU Surabaya telah resmi diselengga...
DPRD tetapkan lima komisioner KIP DKI
Kamis, 24 September 2020 - 18:45 WIB
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan lima orang komisioner Komisi I...
KPU Medan tetapkan nomor urut pasangan bakal calon Wali Kota Medan
Kamis, 24 September 2020 - 18:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Sumatera Utara menetapkan pengundian nomor urut dengan sebuah ala...
Pilkada Malang, Sandi nomor 1, Ladub nomor 2 
Kamis, 24 September 2020 - 17:56 WIB
KPU Kabupaten Malang, Jawa Timur menggelar tahapan pengambilan nomor urut pasangan calon kepala daer...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV