KPK telah tetapkan 184 anggota DPRD sebagai tersangka
Elshinta
Selasa, 23 Juni 2020 - 21:38 WIB |
KPK telah tetapkan 184 anggota DPRD sebagai tersangka
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sumber Foto: https://bit.ly/2YoFONN

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan sampai saat ini lembaganya telah menetapkan 184 anggota DPRD sebagai tersangka.

"Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Untuk pelaku anggota DPRD, sampai saat ini berjumlah 184 orang anggota DPRD," kata Alex saat jumpa pers penahanan tiga bekas pimpinan DPRD Jambi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6).

Hal tersebut, kata Alex, tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia. "KPK menegaskan kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakilnya di DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi," ujar dia.

KPK telah menahan tiga bekas pimpinan DPRD Jambi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Tiga tersangka, yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan dari jumlah itu, 12 diantaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Pertama, diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta perorang.

Kedua, para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang "ketok palu".

Selanjutnya, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta, hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta atau Rp200 juta.

Ketiga, para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang "ketok palu", mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta perorang, demikian Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi usut kasus video mesum mantan anggota DPRD Mimika
Jumat, 14 Agustus 2020 - 09:47 WIB
Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Papua, kini terus mengusut kasus video mesum yan...
KPK: Luas lahan sawit yang disita terkait kasus Nurhadi 530 Hektare
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:47 WIB
KPK mencatat luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita te...
Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:45 WIB
Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Und...
KPK hadiri gelar perkara kasus korupsi Djoko Tjandra Jumat
Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya telah menerima...
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bebas murni
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:55 WIB
Terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang M Nazaruddin dinyatakan bebas murni setelah dua...
 Ingat! Tilang elektronik mulai berlaku di Yogya besok
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:11 WIB
Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement...
KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:11 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktifkan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah untuk menindakla...
Mulai hari ini, pelanggar ganjil genap akan langsung ditilang
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:56 WIB
Sosialisasi sistem ganjil genap di Jakarta sudah berakhir. Mulai hari ini, Senin (10/8/2020), pengen...
Djoko Tjandra jalani isolasi mandiri setelah dipindah ke Lapas Salemba
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:41 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari se...
Pembunuh dua anak kandung di Pulau Adonara terancam hukuman mati
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Seorang ayah, AP, diduga pelaku pembunuh dua anak kandung, masing-masing YBO (3) dan ABD (2) di Desa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)