KPU: Jumlah peserta kampanye terbuka Pilkada 2020 akan dibatasi
Elshinta
Rabu, 24 Juni 2020 - 13:13 WIB |
KPU: Jumlah peserta kampanye terbuka Pilkada 2020 akan dibatasi
Kantor KPU Bantul, DIY. Foto: Antara.

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan jumlah peserta kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 akan dibatasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Berkaitan dengan rapat umum terbuka berapa maksimal pengikutnya, kemudian berapa jumlahnya dan syaratnya seperti apa, nanti agar sesuai protokol pencegahan COVID-19 akan diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU," kata Komisioner KPU Bantul Joko Santosa di Bantul, Rabu (24/6).

Berkaitan dengan pembatasan peserta rapat umum terbuka pada kampanye Pilkada, KPU Bantul sudah menyampaikan maupun sosialisasikan kepada pimpinan partai politik (parpol), maupun bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi, baik secara langsung maupun rapat virtual.

"Jadi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 secara teknis itu akan diatur berapa jumlah seluruhnya, dan KPU sudah ada konsultasi dengan Gugus Tugas RI berapa maksimal untuk pertemuan terbuka dan di ruangan, itu secara rinci di dalam Peraturan KPU sudah diatur," katanya, seperti dikutip Antara.

Akan tetapi, katanya, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci batasan-batasan dalam pelaksanaan kampanye terbuka dan akan membahas lebih lanjut terkait pembatasan peserta serta mekanisme kegiatan kampanye di masa pandemi wabah virus corona jenis baru tersebut.

"Terkait mekanisme kampanye akan kita bahas lebih rigit sesuai dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita secara intens akan membicarakan terkait dengan itu," katanya.

Akan tetapi yang jelas kita berharap bahwa pelaksanaan Pilkada Bantul tidak menjadi media atau wahana baru penyebaran COVID-19 di Bantul. Kita harap pelaksanaan Pilkada dapat menjunjung demokrasi dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh stakeholder.

Dia mengatakan, terkait dengan jika adanya temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye terbuka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai jajaran pengawas bisa menindak sepanjang ketentuan itu diatur di dalam Peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19.

"Teman-teman Bawaslu bisa kemudian memberikan peringatan atau bisa mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, tapi yang jelas bahwa prinsip dari pada pelaksanaan Pilkada kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta penyelenggara maupun dari pihak terkait," katanya.

"Peran serta dari para pimpinan parpol saat pengerahan massa tentunya yang lebih berkompeten untuk membatasi dan lain-lain adalah pimpinan parpol," harap Joko Santosa. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bawaslu Gunung Kidul layangkan rekomendasi kepada Komisi ASN
Senin, 10 Agustus 2020 - 12:46 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan rekom...
DPR, KPU, Bawaslu, LSM sepakat Pilkada serentak momentum lawan COVID-19
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:14 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat, KPU, Bawaslu dan LSM sepakat menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini sebagai m...
Bawaslu temukan 148.887 pemilih TMS masuk daftar pemilih
Jumat, 07 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mendapati sebanyak 148.887 pemilih yang tid...
Milenial Nunukan harap Indrajit lanjutkan pengabdian bangun Kaltara
Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:26 WIB
Nama Irjen Pol. Indrajit tentunya tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Utara, beliau merupakan ...
Terkait masa kepengurusan yang telah habis, DWP PAN Kaltara akan gelar Muswil ke-II
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:46 WIB
Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara telah habis, D...
Tahapan Coklit data pemilih Pilkada hampir rampung
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menyelesaikan 82 persen tahapan ...
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafi...
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kep...
KPU: Coklit di Semarang memasuki minggu kedua
Rabu, 29 Juli 2020 - 17:26 WIB
Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 memasuki minggu kedua pelaksanaan kegi...
Puluhan APK paslon kepala daerah dirusak
Selasa, 28 Juli 2020 - 21:25 WIB
Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Teng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)