Projo: Desakan menurunkan Jokowi inkonstitusional 
Elshinta
Jumat, 26 Juni 2020 - 14:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Projo: Desakan menurunkan Jokowi inkonstitusional 
Sumber foto: https://bit.ly/31iQteQ/elshinta.com.

Elshinta.com - Ormas pendukung Presiden Joko Widodo, Projo, menyatakan desakan menjatuhkan Presiden dalam demonstrasi anti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan tindakan inkonstitusional. Projo bahkan menilai desakan itu telah menelikung demokrasi dan menciderai amanat rakyat.

"Projo di garis terdepan dalam melawan setiap usaha inkonstitusional dan anti-demokrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo," kata Sekjen Projo Handoko dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (26/6).

Handoko mengatakan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 ditorpedo oleh desakan pemakzulan yang tidak berdasar sama sekali.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi pada 16 Juni 2020 telah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP bersama DPR. Dengan keputusan itu RUU usul inisiatif DPR tersebut otomatis tidak bisa dibahas lebih lanjut.

Menurut Handoko, Presiden berpendapat RUU HIP masih memerlukan lebih banyak aspirasi masyarakat. Keputusan Presiden Jokowi tersebut hasil menelaah masukan masyarakat yang disuarakan berbagai kelompok, termasuk ormas Islam.

"Media memuat keputusan itu dan DPR juga mendukung serta memahaminya. Hormati,  jaga aspirasi,  kehendak dan pilihan rakyat. Jokowi - KMA Presiden dan Wapres 2019 - 2024, " kata Handoko.

Tiga hari kemudian yaitu 19 Juni, Presiden juga menerima masukan serupa dari para purnawirawan dan mantan petinggi TNI.

Tapi pada Rabu, 24 Juni, atau 8 hari sejak keputusan Presiden Jokowi untuk menolak pembahasan RUU HIP, muncul demonstrasi yang menuduh Presiden mendukung RUU HIP sehingga harus dimakzulkan.

"Demonstrasi basi yang mendesakkan pencopotan Presiden itu yang keterlaluan dan inkonstitusional," kata Handoko.

Projo mengajak masyarakat menyikapi secara kritis setiap gerakan politik yang mengada-ada dan inkonstitusional seperti yang terjadi pada 24 Juni yang lalu.

"Kami yakin masyarakat sudah dewasa. Apalagi Indonesia sedang prihatin dan membutuhkan kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19," tegas Handoko 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pembentukan Kabinet pasca bubarnya RIS
Kamis, 30 Juli 2020 - 08:47 WIB
Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) beberapa kabinet telah bekerja untuk menjalan...
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB
Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pe...
 Kader parpol di Subang bantu kabupaten tetangga di Pilkada 2020   
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:46 WIB
Dalam proses pemilihan kepala daerah setiap calon akan berusaha untuk memenangkan pemilihan umum ter...
Kabinet Ampera I di masa Orde Baru 
Selasa, 28 Juli 2020 - 08:13 WIB
Pada awal berdirinya, Masa Orde baru menjadi titik kebangkitan bangsa Indonesia, karena memang pada ...
PDIP respon soal Gibran akan melawan kotak kosong di Pilkada Solo
Jumat, 24 Juli 2020 - 21:48 WIB
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait tudingan bahwa bakal ca...
 Pelantikan pertama pejabat Subang dilakukan secara virtual
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:56 WIB
Bupati Subang, H. Ruhimat melakukan pelantikan secara virtual kepada 137 orang pejabat dari eselon ...
 KPU berlakukan WFH setelah satu pegawai positif COVID-19
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum memberlakukan work from homeatau bekerja dari rumah untuk sebagian besar pega...
 Koalisi Nasdem, Demokrat dan PKB usung Dadang dan Sahrul Gunawan
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:11 WIB
 Isu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada serentak 2020 yang diusung Parpol kian mema...
Presiden Jokowi bubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite
Senin, 20 Juli 2020 - 21:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan k...
Viva Yoga: PAN dukung pemerintah wujudkan tujuan pembangunan
Senin, 20 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum DPP P...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV