MemoRI 03 Juli
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Elshinta
Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Sjahrir sedang melakukan jumpa pers pascapenculikannya oleh kelompok Persatuan Perjuangan.Foto: https://bit.ly/2YHLVgb/elshinta.com.

Elshinta.com - Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dijalankan Kabinet Sjahrir. Kelompok Persatuan Perjuangan menuntut RI 100 persen merdeka atau berdaulat penuh. Sementara Sjahrir hanya menuntut pengakuan kedaulatan RI secara de facto atas Jawa dan Madura dengan alasan menghindari terjadinya pertumpahan darah. 

Persatuan Perjuangan merupakan kelompok yang diinisiasi oleh Tan Malaka yang merupakan aliasi dari 141 organisasi politik dan melakukan kongres pertama pada 15 Maret 1946 di Madiun.

Ketegangan yang semakin meruncing antara Kabinet Sjahrir dan kelompok Persatuan Perjuangan memicu sebuah rencana `kudeta` kelompok oposan. Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan penculikan para menteri di Kabinet Sjahrir. Pemerintah mengendus rencana kudeta tersebut dan menangkap Tan Malaka. Mr. Subardjo dan Sukarni, serta beberapa tokoh lainnya pada 23 Maret 1946.

Kudeta terus berjalan, hingga pada 27 Juni 1946, terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusum dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Keadaan ini sangat membahayakan negara hingga pada 28 Juni 1946, Indonesia dinyatakan dalam bahaya. 

Pada 29 Juni 1946, seluruh kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Soekarno. 

Lewat radio, Soekarno pun berpidato menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya.

"Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan Presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui oleh seluruh dunia.

Tidak ada jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan tidak akan berhasil dengan cara-cara kekerasan!,” kata Soekarno. 

Berkat imbauan Presiden Sukarno dengan pidatonya, kelompok yang menculik tokoh-tokoh Kabinet Sjahrir dibebaskan. Meskipun demikian, usaha kudeta terus saja terjadi.

Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono yang bersimpati terhadap perjuangan kelompok Persatuan perjuangan datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani. Isinya menyebutkan agar: (1) Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir; (2) Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik; (3) Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah); (4) Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat pada hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan kepada para pengikut kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi Presiden Sukarno tidak menerima maklumat tersebut. Pada saat itu juga Mayor Jenderal Sudarsono beserta rekannya ditangkap. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam usaha kudeta diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuh terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, selain Mayor Jenderal Sudarsono, Mr. Muhammad Yamin juga dipersalahkan memimpin percobaan kudeta. Mereka kemudian dijatuhi hukuman empat tahun. Lima terdakwa lainnya dihukum 2-3 tahun. Tetapi mereka semuanya dibebaskan dengan grasi Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1948, pada peringatan hari proklamasi yang ketiga.


 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Timsel KPU dan Bawaslu diharapkan kerja profesional dan independen
Jumat, 15 Oktober 2021 - 14:56 WIB
Pemerintah telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabat...
MPR: Pro dan kontra pengangkatan Dewan Pengarah BRIN tak perlu terjadi
Jumat, 15 Oktober 2021 - 12:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai pro dan kontra keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat da...
Pemkot Bogor serahkan rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun
Jumat, 15 Oktober 2021 - 08:53 WIB
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat telah menyerahkan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggar...
Inovasi Kota Sukabumi masuk `Top 45` Jawa Barat 2021
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:47 WIB
Reformasi birokrasi pemerintahan yang terus bergulir melalui berbagai inovasi, mengantarkan dua inov...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 10:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wapres Ma`ruf bertolak ke Papua Barat dari Maluku
Kamis, 14 Oktober 2021 - 08:01 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin melanjutkan agenda kunjungan kerja dari Ambon, Provinsi Maluku, menuju Ma...
Lestari Moerdijat: Fraksi Nasdem tidak antiamendemen UUD 1945
Rabu, 13 Oktober 2021 - 21:45 WIB
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Nasdem Lestari Moerdijat menegaskan partainya tidak anti-terhadap ame...
Mantan pegawai KPK ungkap niat bentuk partai politik
Rabu, 13 Oktober 2021 - 18:35 WIB
Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengungkap niatnya membentuk pa...
Wapres melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku
Rabu, 13 Oktober 2021 - 08:35 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, untuk memimpin rapat koordi...
Live Streaming Radio Network