Kemendikbud izinkan penambahan siswa dalam satu rombel pada PPDB DKI
Elshinta
Selasa, 30 Juni 2020 - 16:14 WIB |
Kemendikbud izinkan penambahan siswa dalam satu rombel pada PPDB DKI
Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto: Antara.

Elshinta.com - Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengizinkan penambahan siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta.

"Penambahan siswa dari standar yang ditetapkan diperbolehkan, sepanjang ada alasan yang meyakinkan," ujar Hamid dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (30/6).

Hamid memberi contoh bagaimana Pemerintah Kota Surabaya pada dua tahun lalu, yang selalu mengusulkan agar jumlah siswa dalam satu rombel ditambah. Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar jumlah siswa untuk SMP dari 32 menjadi 36.

"Hal itu diperbolehkan, karena kalau tidak maka aspirasi masyarakat untuk masuk sekolah negeri tidak tertampung. Kami juga mempertimbangkan jangan sampai penambahan jumlah siswa itu menutup sekolah swasta," kata Hamid.

Penutupan sekolah swasta akibat banyaknya murid yang ditampung di sekolah negeri, kata Hamid, menjadi pertimbangan khusus dikarenakan kontribusi sekolah swasta cukup besar pada angka partisipasi siswa.

Hamid menjelaskan penambahan jumlah siswa pada rombel itu sudah sejak sepekan yang lalu dibahas dengan Pemprov DKI Jakarta. Penambahan siswa itu merupakan solusi yang disepakati dari permasalahan PPDB DKI Jakarta.

"Setiap ada permasalahan PPDB, kami kontak dinas pendidikan daerah untuk membahas apa yang dapat kami lakukan untuk membantu daerah," kata Hamid.

Animo untuk masuk sekolah negeri, kata Hamid, terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah siswa pada rombongan belajar untuk jenjang SD maksimum 24 siswa, jenjang SMP sebanyak 33 siswa, SMA/SMK maksimum 36 siswa.

Hamid menjelaskan persyaratan batas usia dalam Permendikbud baik 17/2017 maupun 44/2019 diturunkan dari Peraturan Pemerintah 17/2010 yang mana memuat mengenai batas usia siswa.

"Kalaupun ada keluhan masyarakat yang menganggap tidak relevan maka itu bisa didiskusikan, namun perlu diingat bahwa revisi Peraturan Pemerintah itu tidak hanya melibatkan Kemendikbud saja, tapi juga pemerintah daerah dan lembaga lainnya," ujarnya.

Kemendikbud telah memulai penerapan PPDB zonasi sejak 2017. Pada prinsipnya, kata Hamid, hampir sama. Namun, ada perbedaan persentase untuk setiap jalur pada tahun ini.

"Tahun lalu yang berbasis zonasi itu 90 persen," kata dia lagi.

PPDB berbasis zonasi itu diterapkan dengan sejumlah kajian, yang mana jika menggunakan sistem nilai banyak masyarakat menengah ke bawah yang tersingkir. Hal itu dikarenakan anak-anak dari keluarga menengah ke bawah tidak bisa mengakses sumber-sumber bahan pendidikan maupun bimbingan belajar seperti kelas menengah ke atas.

"Anak-anak keluarga kelas menengah ke atas bisa mendapatkan fasilitas seperti kursus sehingga bisa mendapatkan sekolah bagus. Sedangkan anak-anak dari kelas menengah ke bawah, sulit mendapatkan nilai bagus dan tidak mendapatkan sekolah bagus serta tersingkir dari sistem," kata Hamid.

Pada awal penerapan sistem zonasi, ujar Hamid, banyak orang tua maupun guru yang protes karena kesulitan mengajar di kelas yang muridnya heterogen. Dalam hal itu, Kemendikbud mendorong guru untuk mengajar sesuai dengan kemampuan anak.

"Kondisi homogen (sekolah negeri yang bagus diisi anak-anak pintar) jangan dibiarkan terus terjadi. Harus dilebur dan biarkan anak-anak itu berinteraksi dan bersosialisasi dengan anak-anak yang tidak sama kemampuannya dengan mereka," kata Hamid, demikian Antara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemendikbud sediakan bantuan UKT mahasiswa lebih Rp1 triliun
Selasa, 04 Agustus 2020 - 11:16 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyediakan bantuan dana uang kuliah tungga...
Mendagri sarankan belajar tatap muka sesuai rekomendasi Gugus Tugas
Selasa, 04 Agustus 2020 - 07:58 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan pembelajaran tatap muka di sekol...
UIN Walisongo gelar wisuda daring dengan teknologi `face tracking`
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:11 WIB
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah akan menggelar wisuda ke-78 secara da...
 Cegah Covid-19, Universitas 17 Agustus 1945 gelar wisuda online
Kamis, 30 Juli 2020 - 21:45 WIB
Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA `45) Jakarta, Rudyono Dharsono menjelas...
Mendikbud: KBM tatap muka pembelajaran paling efektif
Kamis, 30 Juli 2020 - 16:58 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan pola...
Menteri Pendidikan tinjau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Bogor
Kamis, 30 Juli 2020 - 13:46 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Kamis (30/7) mengunjungi beberapa sekolah di K...
Siswi ini jualan nasi bungkus demi kuota internet untuk sekolah daring 
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:11 WIB
Demi bisa membeli paket kuota internet untuk kepentingan sekolah daring, Sovi Dwi Aprilia siswi kela...
Para kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Batu dan Malang mendapat kuliah umum
Rabu, 29 Juli 2020 - 18:45 WIB
Menguatkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya merupakan tugas dari guru pendidikan Pancasila, namun n...
INOBEL I-STEM/STEAM Kota Magelang raih top 45 inovasi pelayanan publik
Selasa, 28 Juli 2020 - 19:46 WIB
INOBEL I-STEM/STEAM mengantarkan Kota Magelang meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik ta...
7.569 mahasiswa UM bebas UKT yang terdampak COVID-19
Selasa, 28 Juli 2020 - 19:11 WIB
Sebagai wujud kepedulian dampak wabah COVID-19, Universitas Negeri Malang (UM) membebaskan Uang Kuli...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV