Taufik Basari: Fraksi NasDem lanjutkan usulan RUU PKS
Elshinta
Kamis, 02 Juli 2020 - 09:57 WIB |
Taufik Basari: Fraksi NasDem lanjutkan usulan RUU PKS
Sumber Foto: https://bit.ly/2BZ9Yya

Elshinta.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari mengatakan bahwa fraksi partainya akan terus melanjutkan usulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar dapat diundangkan.

"Ini bukan berarti berhenti sampai di sini. Fraksi NasDem akan terus mengawal RUU ini hingga berhasil disahkan,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/7).

Sebelumnya, Dalam Rapat Koordinasi antar Badan Legislasi dengan komisi-komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa (30/6), Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020 dan mengusulkan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Menurut Taufik, RUU PKS ini harus terus mendapat dukungan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap para korban kekerasan seksual. Dia juga mengingatkan data kekerasan seksual yang setiap tahunnya meningkat menunjukkan berbahayanya praktik kekerasan seksual di Indonesia, sementara belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Data yang diterbitkan Komnas Perempuan pada Maret 2020 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen. "Kejahatan ini harus dihentikan, korban kekerasan seksual mesti mendapat perlindungan dan masyarakat mesti disadarkan pentingnya bersama-sama mencegah kekerasan seksual terjadi di sekitar kita," ucap Taufik.

Lebih lanjut dia mengatakan, gagasan awal untuk memasukkan RUU PKS ke dalam prolegnas merupakan usul inisiatif dirinya. Usul tersebut lalu didukung Fraksi NasDem dan setelah disampaikan ke Badan Legislatif, kemudian disetujui untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2020 sebagai usulan anggota Fraksi Partai pimpinan Surya Paloh itu. Namun, kata dia, setelah prolegnas disahkan di Paripurna, atas permintaan Pimpinan Komisi VIII, RUU PKS tersebut diminta untuk diubah statusnya menjadi usulan Komisi VIII. "Namun, ternyata setelah diubah statusnya justru membuat RUU tersebut tidak berjalan," kata dia.

Taufik sebagai pengusul awal saat penyusunan menyayangkan mandeknya RUU tersebut akibat dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020 oleh Komisi VIII DPR RI. "Padahal jika dahulu tidak diubah status pengusulnya, Fraksi NasDem sudah siap untuk menyampaikan naskah akademik dan draf RUU-nya," ujar Taufik.

Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini berjanji dirinya bersama Fraksi NasDem akan melobi fraksi-fraksi lain termasuk yang bersikap menolak keberadaan RUU ini, demikian Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi usut kasus video mesum mantan anggota DPRD Mimika
Jumat, 14 Agustus 2020 - 09:47 WIB
Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Papua, kini terus mengusut kasus video mesum yan...
KPK: Luas lahan sawit yang disita terkait kasus Nurhadi 530 Hektare
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:47 WIB
KPK mencatat luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita te...
Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:45 WIB
Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Und...
KPK hadiri gelar perkara kasus korupsi Djoko Tjandra Jumat
Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya telah menerima...
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bebas murni
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:55 WIB
Terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang M Nazaruddin dinyatakan bebas murni setelah dua...
 Ingat! Tilang elektronik mulai berlaku di Yogya besok
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:11 WIB
Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement...
KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:11 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktifkan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah untuk menindakla...
Mulai hari ini, pelanggar ganjil genap akan langsung ditilang
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:56 WIB
Sosialisasi sistem ganjil genap di Jakarta sudah berakhir. Mulai hari ini, Senin (10/8/2020), pengen...
Djoko Tjandra jalani isolasi mandiri setelah dipindah ke Lapas Salemba
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:41 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari se...
Pembunuh dua anak kandung di Pulau Adonara terancam hukuman mati
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Seorang ayah, AP, diduga pelaku pembunuh dua anak kandung, masing-masing YBO (3) dan ABD (2) di Desa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV