MPR dan PBNU sepakat RUU HIP dicabut dan diganti BPIP
Elshinta
Sabtu, 04 Juli 2020 - 07:37 WIB |
MPR dan PBNU sepakat RUU HIP dicabut dan diganti BPIP
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan MPR bertemu dengan Ketua PBNU K.H. Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7). Foto: Antara.

Elshinta.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila (PIP) harus dicabut dan diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa PBNU sepakat pengaturan haluan ideologi Pancasila (HIP) di dalam sebuah undang-undang tidaklah tepat sehingga PBNU meminta RUU HIP harus dicabut atau ditarik.

"Akan tetapi, semangat untuk memberikan payung hukum undang-undang bagi BPIP perlu dipertimbangkan. PBNU mengusulkan payung hukum tersebut dengan nama RUU BPIP. Tinggal teknisnya selanjutnya diserahkan kepada pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai bertemu Pengurus PBNU di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7).

Hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Zulkifli Hasan. Mereka ditemui langsung Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj didampingi pengurus PBNU lainnya.

Pada pertemuan tersebut, pimpinan MPR RI juga menyempatkan melakukan doa bersama bagi Ketua Umum PBNU yang berulang tahun ke-67.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa MPR RI dengan PBNU juga mempunyai kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara tak perlu diperdebatkan lagi.

Begitu pula, kata dia, hubungan antara Pancasila dan agama yang tak perlu dipertentangkan, mengingat para founding fathers telah menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi dan golongan.

Bamsoet menyebut nama Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh NU yang saat itu masih berusia 31 tahun, termasuk orang yang berjasa dalam menghindari konflik bangsa akibat pertentangan agama.

"Beliau dan para tokoh lainnya berbesar hati menghilangkan frasa Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya, yang berada dalam Piagam Jakarta, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila," katanya.

Artinya, kata dia, Pancasila tak bertentangan dengan Islam maupun agama lainnya karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah dari agama.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menambahkan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara adalah pembentuk norma hukum sehingga pengaturan haluan ideologi Pancasila dalam undang-undang tidaklah tepat.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara pembahasan RUU HIP dinilai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut sangat tepat.

Pandangan serupa juga sudah disampaikan wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno dan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dalam pertemuan dengan MPR RI, Kamis (2/7).

"Karena yang kita butuhkan adalah hal-hal teknis dalam mengatur implementasi pembinaan ideologi Pancasila, bukan mengatur Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara," kata Bamsoet mengutip aspirasi yang disampaikan Try Sutrisno.

Bamsoet yang juga Dewan Pakar KAHMI itu juga menegaskan bahwa Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau golongan, melainkan milik semua anak bangsa sehingga peraturan mengenai tugas pembinaan ideologi Pancasila memang sebaiknya diatur dalam payung hukum UU yang disepakati oleh semua elemen bangsa.

"Mengutip pendapat PBNU dan para purnawirawan yang kemarin bertemu dengan pimpinan MPR, sangat tepat jika BPIP diatur dalam UU, bukan semata berdasarkan perpres," katanya.

Hal itu sebagaimana disarankan PBNU dan juga disarankan oleh Try Sutrisno, dan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dalam pertemuan dengan MPR RI sebelumnya.

"Namun, harus melibatkan semua elemen bangsa dalam penyusunannya dan tetap mengacu pada aspirasi masyarakat atau publik," pungkas Bamsoet, demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
931 tenaga kesehatan Jakarta Barat telah divaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 22:26 WIB
Sebanyak 931 tenaga kesehatan Jakarta Barat hingga Kamis (14/1) telah menjalani vaksinasi vaksin COV...
Kadinkes DKI: 34 persen kapasitas RS Jakarta untuk COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 22:03 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan saat ini di Jakarta, 34 persen dari kapasit...
Cuaca berawan mendominasi cuaca Jakarta Jumat ini
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:00 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pa...
Kapolri resmikan gedung baru Divisi Humas Polri
Kamis, 14 Januari 2021 - 18:40 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, meresmikan gedung baru Divisi Huma...
Wagub DKI: Srengseng Sawah disiapkan juga untuk makam COVID-19
Kamis, 14 Januari 2021 - 06:45 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lahan pemakaman di Srengseng Sawah disiapkan juga unt...
Pemkot Tangerang luncurkan BRT koridor 4 rute M1 Bandara - Cadas
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:10 WIB
Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) koridor 4 dengan jumlah enam unit bus ...
Ringankan dampak pandemi, Dinsos DKI dan Bank DKI salurkan BST
Rabu, 13 Januari 2021 - 17:36 WIB
Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI sejak Selasa (12/1) mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai...
SAR temukan korban hanyut Sungai Ciliwung di hari ketiga pencarian
Rabu, 13 Januari 2021 - 16:40 WIB
Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M Fariz (5) dari Sungai Ciliwung, di kawasan Cililitan Kecil, ...
BMKG: Cuaca kurang kondusif bisa ganggu pencarian dan evakuasi SJ 182
Rabu, 13 Januari 2021 - 15:15 WIB
BMKG mengungkapkan kondisi cuaca dengan kecepatan angin dan gelombang tinggi pada hari kelima atau R...
Satpol PP DKI siagakan 2.000 personel awasi jalannya PSBB ketat
Rabu, 13 Januari 2021 - 15:05 WIB
Satpol PP DKI Jakarta menyiagakan 2.000 personel untuk melakukan pengawasan jalannya Pembatasan Sosi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV