Lakukan pungli saat PPDB, Ombudsman bakal sanksi tegas
Elshinta
Selasa, 07 Juli 2020 - 16:25 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Lakukan pungli saat PPDB, Ombudsman bakal sanksi tegas
Foto: Titik Mulyana/Radio Elshinta

Elshinta.com - Menjelang diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Pendidikan khususnya tingkat SD, SMP yang ada di Kabupaten Bandung, hal itu menjadi topik bahasan para pemangku jabatan di wilayah Kabupaten Bandung. 

Selain menjadi topik pembahasan para pemangku jabatan. Pihak Ombudsman RI termasuk di 34 Kantor perwakilan setiap tahun melakukan pemantauan penyelenggaraan PPDB dengan memfokuskan pada implementasi aturan berjalan dengan baik atau tidak dan meninjau kembali kebijakan yang diimplementasikan apakah tetap sasaran atau tidak.

Demikian disampaikan Kepala Ombudsman RI perwakilan Jabar H. Haneda Sri Lastoto, pada Senin (6/7), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Titik Mulyana.

Menurut H. Haneda, bahwa setiap tahun itu pasca selesainya penyelenggaraan PPDB laporan dari 34 Kantor Perwakilan diserahkan pada Pimpinan Ombudsman RI dan disusun menjadi laporan khusus kemudian diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima langsung Mendikbud. 

"Dengan substansi pemantauan, temuan dan saran korektif untuk penyelenggaraan PPDB di tahun berikutnya dengan harapan agar tidak terulang kembali temuan maladministrasi penyelenggaraan PPDB berjalan dan adanya suatu inovasi atau peningkatan kualitas pemyelenggaraan lebih baik," ujarnya. 

Lanjut Haneda, sebagai Lembaga Negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI diberi tugas oleh Undang-undang 37/2008 agar melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tugas lain salah satunya melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, imbuh Ia. 

"Event PPDB memang selalu menjadi perhatian secara nasional karena ini hajat besar untuk mengantar anak didik kita memasuki masa pembelajaran yang baru," paparnya. 

Menurutnya, dari pengalaman pengalaman PPDB yang sudah berjalan temuan temuan Ombudsman beragam mulai dari tidak prosedural, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, pungutan liar, intervensi kelompok-kelompok tertentu.

"Oleh karenanya jika melihat kebutuhan untuk memastikan tercapainya asas penyelenggaraan pelayanan publik maka perbaikan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan PPDB tiap tahun harus menjadi  lebih baik tidak boleh lebih buruk," ulasnya. 

Lebih jauh dikatakan H. Haneda Sri Lastoto, praktek-praktek titip menitip rekomendasi dan lain sebagainya tidak boleh lagi terjadi karena semua sudah di sistem online, sistem online ini adalah upaya untuk memastikan agar semua prosedur dan mekanisme dilakukan secara transparan, akuntabel dan seobyektif mungkin. 

Sehingga celah-celah untuk melakukan praktek kecurangan-kecurangan sudah dipagari dari awal dengan sistem yang benar-benar menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai user/pengguna layanan. 

Tegas Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat H. Haneda Sri Lastoto, jika tetap terjadi praktek maladministrasi berupa titip menitip, pungli maka sudah bukan waktunya lagi untuk melindungi dan membiarkan oknum-oknum yang menjadi pelaku dibiarkan. 

"Berikan sanksi tegas agar tidak terjadi praktek berulang karena menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lain," pungkas Haneda Sri Lastoto.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Ratusan mahasiswa Univeraitas Majalengka ikuti KNM secara luring
Rabu, 12 Agustus 2020 - 12:57 WIB
Sebanyak 600 lebih mahasiswa Universitas Majalengka, Jawa Barat hari ini dilepas untuk melaksanaka...
Mendikbud: PJJ masih tetap berlangsung meski tatap muka
Rabu, 12 Agustus 2020 - 10:48 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pendidikan jarak jau...
Pemda wajib tutup lagi sekolah yang tidak aman
Rabu, 12 Agustus 2020 - 09:50 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah dapat me...
Ditjen Dikti luncurkan berbagai buku di masa pandemi Covid-19
Selasa, 11 Agustus 2020 - 23:34 WIB
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik...
Kabupaten Garut mulai persiapkan belajar tatap muka tingkat SMP
Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mulai persiapan menerapkan sistem belajar secara ta...
UNS berikan keringanan biaya kepada 9.752 mahasiswa
Senin, 10 Agustus 2020 - 21:10 WIB
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan keringanan biaya atau uang kuliah tunggal (UKT)...
Jelang HUT Ke-75 RI, prajurit Pamtas Yonif 125 kerja bakti bersama guru dan siswa
Senin, 10 Agustus 2020 - 20:45 WIB
Jelang peringatan HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75, Prajurit Satgas Pamtas R...
Disdik Jatim: Sekolah masuk tanggal 18 Agustus 2020, siswa wajib bawa bekal
Senin, 10 Agustus 2020 - 19:27 WIB
Banyaknya kendala dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat pemerintah mewacanakan sekolah dengan ...
Kemendikbud sebut terdapat 1.300 penelitian selama pandemi
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:58 WIB
Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) P...
Disdik Kabupaten Tangerang izinkan sekolah gunakan Dana Bos untuk beli kuota internet
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:36 WIB
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang izinkan penggunaan dana bos dalam pembelian kuota internet sela...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)