KPK minta petahana pencitraan gunakan program bansos diberi sanksi
Elshinta
Sabtu, 11 Juli 2020 - 15:12 WIB |
KPK minta petahana pencitraan gunakan program bansos diberi sanksi
Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber Foto: https://bit.ly/3gOJBKB

Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi sanksi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi COVID-19 untuk pencitraan diri jelang pilkada.

"Diperlukan kehadiran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPK dan Bawaslu sejak dini untuk mengingatkan dan memberi sanksi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi COVID-19 seperti bansos untuk pencitraan diri, yang marak terjadi jelang pilkada serentak yang tinggal menghitung hari," ucap Firli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7).

Sanksinya, kata dia, bisa sampai pembatalan dirinya sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun pasal itu mengatur "Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih".

Ia pun menyatakan jelang pilkada, lembaganya menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat dengan "membonceng" penggunaan dana penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan dana penanganan COVID-19 dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi.

"Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker foto atau spanduk raksasa mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK," ungkap Firli, dikutip Antara.

Selain tidak elok dilihat, ia mengatakan hal itu tentunya telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa pandemi saat ini. Menurut dia, demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan. "Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, stop poles citra Anda dengan dana penanganan COVID-19," ujar Firli. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
2.000 buruh Karawang masuk serikat Sarbumusi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:59 WIB
Sebanyak 2.000 orang buruh masuk organisasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) hal ini dilak...
Polresta Banjarmasin bekerjasama dengan Bid Dokkes Polda Kalsel gelar rapid test
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:48 WIB
Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polresta Banjarmasin bekerjasama deng...
Sumbar masuk nominasi lomba perpustakaan umum tingkat nasional
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:37 WIB
Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pendukung pendidikan bagi masyarakat, karenanya sudah menj...
Sambut HUT RI ke-75, Polres Jayapura gelar Adventure Merah Putih Trans Papua
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:12 WIB
Dalam rangka HUT RI ke-75, Polres Jayapura menggelar Adventure Merah Putih Trans Papua. Kegiatan ter...
Gubernur Jateng lantik 511 pejabat secara virtual
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejab...
Bersepeda bersama PJU, Kapolda Sumut pantau situasi kamtibmas di seputaran Kota Medan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:47 WIB
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M. Si memantau situasi kamtibmas di pagi hari dengan b...
Menuju new normal, Puskesmas di Langkat diminta tingkatkan layanan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 15:58 WIB
Seluruh Kepala UPT Puskemas di Kabupaten Langkat diminta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik...
Polda Kalsel cetak rekor terbesar sita 300 kg sabu-sabu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:35 WIB
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mencetak rekor tangkapan terbesar tindak pidana nar...
Arahan Presiden Jokowi agar PKK lakukan gerakan pembagian masker dinilai tepat
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:17 WIB
Presiden Joko Widodo mengarahkan PKK seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pembagian masker. Men...
Di tengah pandemi, inilah rangkaian acara peringatan HUT ke-75 RI
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:05 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menggaungkan nuansa Hari Ulang Tahun (HUT) k...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV