DPR pertanyakan Ditjen Imigrasi terkait paspor Djoko Tjandra
Elshinta
Senin, 13 Juli 2020 - 14:46 WIB |
DPR pertanyakan Ditjen Imigrasi terkait paspor Djoko Tjandra
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani. Foto: Antara.

Elshinta.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan mengapa pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bisa mengeluarkan paspor untuk buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

"Djoko Tjandra sudah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara Papua Nugini, lalu bagaimana seorang WNA bisa mendapatkan paspor Indonesia," kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7).

Dia mempertanyakan pihak Keimigrasian Kemenkumham bisa mengeluarkan paspor pada seseorang khususnya paspor Djoko Tjandra yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Menurut dia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham harus menjelaskan proses kehati-hatian sebelum mengeluarkan paspor kepada seseorang karena semua warga sudah mengetahui bahwa Djoko Tjandro merupakan seorang buronan.

"Seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu kalau Djoko Tjandra merupakan buronan dan terpidana, saya ingin Dirjen Imigrasi memberikan jawaban apa adanya. Kalau ada kelalaian dan kesalahan, akui saja," ujarnya.

Arsul mengatakan Djoko dengan status buronan datang ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor lalu apakah Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian sebelum mengeluarkan paspor tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Syarifuddin Sudding mengatakan dalam kasus Djoko Tjandra terdapat keanehan karena yang bersangkutan sebagai warga negara asing dan buronan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa lolos masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

Menurut dia, seseorang napi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap lalu mengapa pihak imigrasi bisa mengeluarkan paspor atas nama Djoko Tjandra pada tanggal 23 Juni.

"Ini jadi pengetahuan umum dan tidak perlu cari alasan. orang ini merupakan napi yang (kasusnya) telah berkekuatan hukum tetap, tapi kenapa paspor atas nama yang bersangkutan bisa keluar tanggal 23 Juni yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara tanpa koordinasi dengan penegak hukum," katanya.

Sudding mempertanyakan sistem keimigrasian yang ada karena kenapa bisa tidak terdeteksi pencarian seorang yang berstatus daftar pencarian orang (DPO), lalu bagaimana koordinasi dengan penegak hukum.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dengan dihadiri Dirjen Imigrasi Kemenmumham Djoni Ginting, demikian Antara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumlah penumpang angkutan umum naik 4,4 persen
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:56 WIB
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan 4,4 persen jumlah penumpang angkuta...
Tak gunakan masker, 54 warga Taman Sari ditindak
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:36 WIB
Petugas gabungan Kecamatan Taman Sari menindak 54 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat...
TNI dan BTN bahas kerja sama perumahan untuk prajurit
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:45 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi...
Bamsoet: Percayai kemampuan lokal produksi vaksin COVID-19
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:12 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat untuk mendukung pe...
Presiden minta penurunan kasus `stunting` difokuskan di 10 provinsi
Rabu, 05 Agustus 2020 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan program penurunan kasus stunting gangguan tumbuh kembang an...
Hujan sedang-lebat guyur Jabodetabek siang ini
Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang b...
Ganjil-genap di tengah PSBB transisi dinilai tidak tepat
Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan kembali aturan ganjil-genap di tengah...
161 pengendara dapat sanksi karena melanggar ganjil-genap di Jaksel
Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:25 WIB
Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan mencatat sebanyak 161 pengendara roda empat mendapat san...
1.396 pasien positif COVID-19 dirawat di RSD Wisma Atlet
Selasa, 04 Agustus 2020 - 13:39 WIB
Pasien kasus konfirmasi positif COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayo...
KPBB: Ganjil genap harusnya bersamaan dengan transisi PSBB
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:47 WIB
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai penerapan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta seharu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV