Diduga ada mafia, OJK blokir 2.591 fintech lending ilegal
Elshinta
Senin, 13 Juli 2020 - 18:49 WIB |
Diduga ada mafia, OJK blokir 2.591 fintech lending ilegal
Ilustrasi - Fintech. Foto: Antara.

Elshinta.com - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memblokir 2.591 fintech lending ilegal atau pinjaman online sejak 2018 hingga tahun 2020 dan kemungkinan kegiatan fintech lending ilegal ini diduga mendapatkan dukungan dari kelompok mafia atau kejahatan terorganisir internasional lainnya.

"Di tahun 2020 fintech lending ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi OJK mencapai 694 fintech ilegal. Jadi secara total sejak 2018 hingga saat ini, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 2.591 fintech ilegal," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing dalam diskusi dari di Jakarta, Senin (13/7).

Selain itu Tongam juga menambahkan bahwa fintech-fintech lending ilegal ini banyak sekali aktivitasnya yang dilakukan di media sosial, dan server-server fintech ilegal ini banyak terdapat di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan negara-negara lainnya.

"Kegiatan-kegiatan fintech lending ilegal ini kalau boleh kami katakan ada (dukungan) mafia internasional, seperti mafia Rusia, mafia India dan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir lainnya yang mencari dan mengambil keuntungan besar dari masyarakat," katanya.

Yang menjadi perhatian OJK adalah sebenarnya fintech lending ilegal ini tidak murni menjalankan bisnis fintech lending yang sesungguhnya. Kalau kami melihat bisnis fintech lending legal adalah sebagai jembatan antara pemberi dana (lender) dengan peminjam dana (borrower).

Fintech lending ilegal bahkan tidak melakukan penghimpunan dana dari pemberi pinjaman dan tidak menyalurkan dana dari fintech lending ilegal itu sendiri. Mereka hanya bertindak sebagai penghubung.

"Kegiatan fintech-fintech lending ilegal ini lebih cenderung pada kegiatan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang dilakukan secara elektronik, mengingat tidak ada pemberi pinjaman yang mengadu kepada OJK dan sebaliknya banyak korban dari penerima pinjaman yang mengadu ke OJK," kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK tersebut.

OJK sendiri sudah melakukan pengumuman kepada masyarakat, menghentikan kegiatan fintech lending ilegal melalui pemblokiran, Kami juga sudah menyampaikan laporan kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum apabila terdapat tindak pidana.

Namun demikian dengan kemajuan teknologi informasi saat ini yang sangat memudahkan orang untuk membuat aplikasi dan sebagainya, membuat fintech lending ilegal dapat berganti nama atau bentuk.

Dengan demikian yang bisa OJK lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang secara rutin melakukan patroli cyber bersama Kemenkominfo.

Dalam paparannya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengungkapkan server-server fintech lending ilegal yang beroperasi di luar negeri antara lain 170 server di Amerika Serikat, 94 server di Singapura, 70 server di Tiongkok, 22 server di Malaysia, sembilan server di Hong kong dan tujuh server di Rusia.

Sedangkan sebanyak 530 server fintech lending ilegal lainnya berada di lokasi yang tidak diketahui, dan 272 server fintech lending ilegal berada di Indonesia. Demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
2.000 buruh Karawang masuk serikat Sarbumusi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:59 WIB
Sebanyak 2.000 orang buruh masuk organisasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) hal ini dilak...
Polresta Banjarmasin bekerjasama dengan Bid Dokkes Polda Kalsel gelar rapid test
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:48 WIB
Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polresta Banjarmasin bekerjasama deng...
Sumbar masuk nominasi lomba perpustakaan umum tingkat nasional
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:37 WIB
Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pendukung pendidikan bagi masyarakat, karenanya sudah menj...
Sambut HUT RI ke-75, Polres Jayapura gelar Adventure Merah Putih Trans Papua
Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:12 WIB
Dalam rangka HUT RI ke-75, Polres Jayapura menggelar Adventure Merah Putih Trans Papua. Kegiatan ter...
Gubernur Jateng lantik 511 pejabat secara virtual
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejab...
Bersepeda bersama PJU, Kapolda Sumut pantau situasi kamtibmas di seputaran Kota Medan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:47 WIB
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M. Si memantau situasi kamtibmas di pagi hari dengan b...
Menuju new normal, Puskesmas di Langkat diminta tingkatkan layanan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 15:58 WIB
Seluruh Kepala UPT Puskemas di Kabupaten Langkat diminta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik...
Polda Kalsel cetak rekor terbesar sita 300 kg sabu-sabu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:35 WIB
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mencetak rekor tangkapan terbesar tindak pidana nar...
Arahan Presiden Jokowi agar PKK lakukan gerakan pembagian masker dinilai tepat
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:17 WIB
Presiden Joko Widodo mengarahkan PKK seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pembagian masker. Men...
Di tengah pandemi, inilah rangkaian acara peringatan HUT ke-75 RI
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:05 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menggaungkan nuansa Hari Ulang Tahun (HUT) k...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV