KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Elshinta
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN) pada Senin, 13 Juli 2020. Selanjutnya, sidang dijadwalkan digelar lagi pekan depan Senin, 20 Juli 2020.

Sidang keputusan PKPU ditunda dihadiri oleh Pengurus PKPU Patra M Zen, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi didampingi Kuasa Hukum KCN Agus Trianto. Sidang diketuai oleh Hakim Robert, Hakim Anggota Desbenneri Sinaga dan Hakim Anggota Dulhusin.

Alasan hakim menunda sidang putusan PKPU, karena Pengurus PKPU belum menerima surat perjanjian perdamaian yang sudah disepakati antara KCN dan kreditur. Memang, KCN selaku debitur belum memberikan surat perjanjian perdamaian kepada Pengurus PKPU dan hakim pengawas.

"Harusnya perjanjian itu diserahkan kepada pengurus. Jadi, perjanjian itu serahkan ke pengurus, baru pengurus menyerahkan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas yang meneruskan ke kita (majelis hakim)," kata Hakim Robert di PN Jakarta Pusat seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, Selasa (14/7).

Oleh karena itu, Robert bingung apa yang mau diputus karena surat perjanjian perdamaian belum diserahkan kepada Pengurus PKPU, hakim pengawas dan panitera untuk dipelajari majelis hakim. Sebab, perjanjian perdamaian ini akan dituangkan dalam putusan.

"Sekarang yang diputus apanya? Perjanjian kita tanya-tanya tidak ada, kita tanya hakim pengawas, tidak ada. Kita tanya panitera, tidak ada belum diserahkan. Yang mau kami putus itu apa? Kami kan mau lihat dulu perjanjianmu, beralasan tidak ini perjanjian," ujarnya.

Menurut dia, karena perjanjian belum bisa dibaca dan dilihat. Maka, majelis hakim perpanjang lagi selama tujuh hari. Namun, majelis hakim memerintahkan kepada Pengurus PKPU supaya buat rapat lagi dengan para pihak untuk membahas perjanjian perdamaian.

"Hakim memerintahkan kepada pengurus untuk membuat perjanjian yang sebenarnya. Jadi mengadili memperpanjang selama tujuh hari, dan Pengurus PKPU memanggil para pihak untuk rapat," jelas dia.

Pengacara KCN, Agus Trianto mengaku bingung kenapa sidang PKPU ini tidak beres-beres. Padahal, para kreditur 83 persen sudah menyetujui perdamaian dan telah disampaikan juga dalam persidangan oleh Pengurus PKPU hal tersebut. Tapi, kenapa masih diperpanjang lagi.

"Saya bingung justru dari pemohon yang minta supaya di PKPU si KCN. Kedua, nilai yang diputuskan itu majelis hakim sesuai dengan apa yang kami setujui juga, tapi mereka tidak mau terima. Jadi mereka mintanya apa? Semua sudah legal diketahui oleh hakim pengawas, dilaksanakan ada pengurus dan disaksikan hakim pengawas, itu sudah dilaporkan semua. Terus 83 persen menyetujui perdamaian, hanya pemohon saja yang tidak mau ini," kata Agus.

Namun, Agus akan melakukan koordinasi dengan Pengurus PKPU secepat mungkin dalam tempo tujuh hari masa perpanjangan untuk membahas rapat membuat surat perjanjian perdamaian. Padahal, kata dia, KCN posisi sebagai debitur sehingga menunggu.

"Kok jadi kami yang dibilang terlalu aktif atau pengurusnya yang tidak aktif. Jadi saya mau ngomong nih kepada pengurus kapan kita rapat, kapan pelaksanaan penandatanganan perjanjian perdamaian. Kita akan segera laporkan kepada hakim pengawas supaya hakim pengawas langsung segera melaporkan kepada hakim pemutus," ujarnya.

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi juga heran kenapa sidang PKPU ini tidak selesai. Padahal, voting para kreditur mayoritas setuju dengan perdamaian sehingga tinggal melaksanakan dari hasil voting tersebut. "Kalau secara logika, hari ini kumpul semua ya tinggal suruh teken aja, selesai. Kalau orang bisnis kan begitu," kata Widodo.

Dengan begitu, Widodo berharap setelah diperpanjang lagi penundaan sidang putusan PKPU selama tujuh hari ini bisa segera selesai. Karena, kata dia, adanya proses hukum ini membuat proyek-proyek yang sedang dijalani oleh KCN menjadi terhenti.

"Pasti. Karena kalau kita mau deal dengan klien mana pun, kan harus persetujuan pengurus. Kan dibawah pengawasan peradilan. Jadi kita gak punya keleluasaan untuk negosiasi bisnis. Jadi harusnya selesai. Saya tidak ngerti proses hukum, tapi yang sudah-sudah minta restruktur saja bisa selesai apalagi yang mau bayar tunai. Logikanya harusnya udah selesai dan cepat. Kalau gak selesai, saya gak ngerti kenapa," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BTN hormati proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut
Minggu, 13 Juni 2021 - 10:26 WIB
PT Bank Tabungan Negara (Persero) menghormati proses hukum yang saat saat ini sedang berjalan di Kej...
Polres Serang Kota amankan 34 orang diduga terkait premanisme
Sabtu, 12 Juni 2021 - 22:46 WIB
Kepolisian Resor Serang menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk...
BNN Sultra ungkap napi pengendali narkoba di dalam Lapas Kendari
Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:29 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap seorang pria yang saat ini bers...
Satpol PP Bandung larang gerai McD buat promosi sebabkan kerumunan
Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:18 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung melarang seluruh gerai McDonald\'s (McD) yang ad...
Polrestabes Bandung siap tindak tegas premanisme
Sabtu, 12 Juni 2021 - 16:35 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung siap menindak tegas aksi premanisme yang ke...
Ekonom minta pelaku pungli di pelabuhan dijerat pidana berat
Sabtu, 12 Juni 2021 - 15:40 WIB
Lembaga penegak hukum disarankan menerapkan pidana dengan hukuman yang berat terhadap pelaku punguta...
Polairud Bengkayang tingkatkan patroli cegah kriminalitas di perairan
Sabtu, 12 Juni 2021 - 14:00 WIB
Satuan Polairud, Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat, terus meningkatkan patroli perairan di w...
Tim gabungan gelar razia dan tes antigen di Pasar Ikan Nusukan Solo
Sabtu, 12 Juni 2021 - 10:30 WIB
Tim gabuangan Satgas Surakarta menggelar razia operasi yustisi dan tes usap antigen terhadap pedaga...
KPK rampas tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara
Jumat, 11 Juni 2021 - 23:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi merampas sejumlah tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara ...
Polisi tangkap empat begal sadis di Kota Cirebon
Jumat, 11 Juni 2021 - 23:16 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat menangkap empat begal ata...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV