Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Elshinta
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:38 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Sumber foto: Bayu Istiqlal/Elshinta.com.

Elshinta.com - Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan mengundang debitor PT Karya Citra Nusantara (KCN), dan para kreditur di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, hakim pengawas menyampaikan bahwa perkara PKPU KCN telah selesai dan homologasi.

Kuasa Hukum PT KCN, Agus Trianto menjelaskan kegiatan rapat penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan pada Rabu, 15 Juli 2020. Menurut dia, dari enam kreditur telah setuju untuk tanda tangan sebanyak empat orang. Sementara, dua kreditur lain masih keberatan tanda tangan yakni pemohon Juniver Girsang dan Burce Maramis.
 
"Jadi tim Pengurus PKPU dan hakim pengawas ikut menandatangani perjanjian perdamaian yang telah disepakati mayoritas para kreditur, kemarin semuanya datang termasuk dari pemohon yakni pihak Juniver Girsang dan Burce Maramis serta kreditur lain," kata Agus kepada wartawan, termasuk Reporter elshinta, Bayu Istiqlal, Kamis (16/7).
 
Dengan begitu, Agus mengatakan perkara PKPU antara KCN dengan para kreditur harusnya selesai setelah ditandatangani semua perjanjian perdamaian oleh pengurus maupun hakim pengawas. Bahkan, hakim pengawas menyampaikan bahwa semua proses PKPU telah terlalui dan selesai dilaksanakan.
 
"Pada saat pengesahan perdamaian, maka dianggap PKPU ini sudah berakhir. Hakim pengawas menyampaikan ini sudah homologasi, hanya pada saat nanti harus dibacakan pengesahannya oleh hakim pemutus yaitu hari Senin, 20 Juli 2020," ujarnya.
 
Jadi, kata Agus, hakim pemutus tidak ada alasan lain lagi untuk tak mengesahkan homologasi terhadap apa yang telah disepakati oleh mayoritas para kreditur sekitar 83 persen. Sesuai ketentuan Pasal 281 UU PKPU, bahwa syarat untuk dapat disahkan perjanjian perdamaian itu sudah memenuhi semua persyaratan dan unsur dari disahkannya perdamaian.
 
"Harusnya tidak ada alasan lain lagi untuk tak melakukan pengesahan ini. Kemarin juga sudah dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas bahwa ini sudah homologasi, hanya saja harus disahkan. Semua proses langsung diserahterimakan kepada panitera pengganti, atas izin dari hakim pengawas. Dari situ, panitera pengganti langsung melaporkan kepada hakim pemutus," jelas dia.
 
Namun, Agus juga akan melakukan upaya perlindungan hukum apabila hakim pemutus tidak memutuskan pengesahan perjanjian perdamaian pada pekan depan. Misalnya, melakukan upaya perlindungan hukum ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga yang nanti akan menangani terkait adanya laporan keberatan perkara ini.
 
"Kami akan mempertanyakan alasan apa lagi yang menjadikan urgensi bahwa pembacaan pengesahan ini harus diundur. Kalau dimundurin ditambah lagi PKPU tetap segala macam, kami harus tahu dan itu harus terbuka semua apa dasarnya penundaan itu. Kalau alasan tidak mendasar, pasti kita akan melakukan upaya," katanya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi usut kasus video mesum mantan anggota DPRD Mimika
Jumat, 14 Agustus 2020 - 09:47 WIB
Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Papua, kini terus mengusut kasus video mesum yan...
KPK: Luas lahan sawit yang disita terkait kasus Nurhadi 530 Hektare
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:47 WIB
KPK mencatat luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita te...
Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:45 WIB
Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Und...
KPK hadiri gelar perkara kasus korupsi Djoko Tjandra Jumat
Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya telah menerima...
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bebas murni
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:55 WIB
Terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang M Nazaruddin dinyatakan bebas murni setelah dua...
 Ingat! Tilang elektronik mulai berlaku di Yogya besok
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:11 WIB
Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement...
KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:11 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktifkan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah untuk menindakla...
Mulai hari ini, pelanggar ganjil genap akan langsung ditilang
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:56 WIB
Sosialisasi sistem ganjil genap di Jakarta sudah berakhir. Mulai hari ini, Senin (10/8/2020), pengen...
Djoko Tjandra jalani isolasi mandiri setelah dipindah ke Lapas Salemba
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:41 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari se...
Pembunuh dua anak kandung di Pulau Adonara terancam hukuman mati
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Seorang ayah, AP, diduga pelaku pembunuh dua anak kandung, masing-masing YBO (3) dan ABD (2) di Desa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)