Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Elshinta
Kamis, 16 Juli 2020 - 21:38 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Perjanjian damai diteken pengurus-hakim pengawas, PKPU KCN selesai
Sumber foto: Bayu Istiqlal/Elshinta.com.

Elshinta.com - Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan mengundang debitor PT Karya Citra Nusantara (KCN), dan para kreditur di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, hakim pengawas menyampaikan bahwa perkara PKPU KCN telah selesai dan homologasi.

Kuasa Hukum PT KCN, Agus Trianto menjelaskan kegiatan rapat penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan pada Rabu, 15 Juli 2020. Menurut dia, dari enam kreditur telah setuju untuk tanda tangan sebanyak empat orang. Sementara, dua kreditur lain masih keberatan tanda tangan yakni pemohon Juniver Girsang dan Burce Maramis.
 
"Jadi tim Pengurus PKPU dan hakim pengawas ikut menandatangani perjanjian perdamaian yang telah disepakati mayoritas para kreditur, kemarin semuanya datang termasuk dari pemohon yakni pihak Juniver Girsang dan Burce Maramis serta kreditur lain," kata Agus kepada wartawan, termasuk Reporter elshinta, Bayu Istiqlal, Kamis (16/7).
 
Dengan begitu, Agus mengatakan perkara PKPU antara KCN dengan para kreditur harusnya selesai setelah ditandatangani semua perjanjian perdamaian oleh pengurus maupun hakim pengawas. Bahkan, hakim pengawas menyampaikan bahwa semua proses PKPU telah terlalui dan selesai dilaksanakan.
 
"Pada saat pengesahan perdamaian, maka dianggap PKPU ini sudah berakhir. Hakim pengawas menyampaikan ini sudah homologasi, hanya pada saat nanti harus dibacakan pengesahannya oleh hakim pemutus yaitu hari Senin, 20 Juli 2020," ujarnya.
 
Jadi, kata Agus, hakim pemutus tidak ada alasan lain lagi untuk tak mengesahkan homologasi terhadap apa yang telah disepakati oleh mayoritas para kreditur sekitar 83 persen. Sesuai ketentuan Pasal 281 UU PKPU, bahwa syarat untuk dapat disahkan perjanjian perdamaian itu sudah memenuhi semua persyaratan dan unsur dari disahkannya perdamaian.
 
"Harusnya tidak ada alasan lain lagi untuk tak melakukan pengesahan ini. Kemarin juga sudah dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas bahwa ini sudah homologasi, hanya saja harus disahkan. Semua proses langsung diserahterimakan kepada panitera pengganti, atas izin dari hakim pengawas. Dari situ, panitera pengganti langsung melaporkan kepada hakim pemutus," jelas dia.
 
Namun, Agus juga akan melakukan upaya perlindungan hukum apabila hakim pemutus tidak memutuskan pengesahan perjanjian perdamaian pada pekan depan. Misalnya, melakukan upaya perlindungan hukum ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga yang nanti akan menangani terkait adanya laporan keberatan perkara ini.
 
"Kami akan mempertanyakan alasan apa lagi yang menjadikan urgensi bahwa pembacaan pengesahan ini harus diundur. Kalau dimundurin ditambah lagi PKPU tetap segala macam, kami harus tahu dan itu harus terbuka semua apa dasarnya penundaan itu. Kalau alasan tidak mendasar, pasti kita akan melakukan upaya," katanya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BTN hormati proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut
Minggu, 13 Juni 2021 - 10:26 WIB
PT Bank Tabungan Negara (Persero) menghormati proses hukum yang saat saat ini sedang berjalan di Kej...
Polres Serang Kota amankan 34 orang diduga terkait premanisme
Sabtu, 12 Juni 2021 - 22:46 WIB
Kepolisian Resor Serang menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk...
BNN Sultra ungkap napi pengendali narkoba di dalam Lapas Kendari
Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:29 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap seorang pria yang saat ini bers...
Satpol PP Bandung larang gerai McD buat promosi sebabkan kerumunan
Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:18 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung melarang seluruh gerai McDonald\'s (McD) yang ad...
Polrestabes Bandung siap tindak tegas premanisme
Sabtu, 12 Juni 2021 - 16:35 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung siap menindak tegas aksi premanisme yang ke...
Ekonom minta pelaku pungli di pelabuhan dijerat pidana berat
Sabtu, 12 Juni 2021 - 15:40 WIB
Lembaga penegak hukum disarankan menerapkan pidana dengan hukuman yang berat terhadap pelaku punguta...
Polairud Bengkayang tingkatkan patroli cegah kriminalitas di perairan
Sabtu, 12 Juni 2021 - 14:00 WIB
Satuan Polairud, Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat, terus meningkatkan patroli perairan di w...
Tim gabungan gelar razia dan tes antigen di Pasar Ikan Nusukan Solo
Sabtu, 12 Juni 2021 - 10:30 WIB
Tim gabuangan Satgas Surakarta menggelar razia operasi yustisi dan tes usap antigen terhadap pedaga...
KPK rampas tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara
Jumat, 11 Juni 2021 - 23:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi merampas sejumlah tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara ...
Polisi tangkap empat begal sadis di Kota Cirebon
Jumat, 11 Juni 2021 - 23:16 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat menangkap empat begal ata...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV