AS larang pegawai pemerintah pakai TikTok
Elshinta
Kamis, 23 Juli 2020 - 12:11 WIB |
AS larang pegawai pemerintah pakai TikTok
Ilustrasi aplikasi TikTok. Foto: Antara.

Elshinta.com - Pegawai pemerintah AS akan dilarang menggunakan aplikasi berbagi video pendek TikTok di perangkat pemerintah berdasarkan kebijakan yang disahkan Rabu (22/7), karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna.

"No TikTok on Government Devices Act" dari Senator Josh Hawley disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat AS, dikutip dari Reuters, Kamis (23/7).

Popularitas TikTok yang meluas di kalangan remaja Amerika mendorong pengawasan dari regulator dan anggota parlemen AS yang khawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan pejabat pemerintah Tiongkok.

Tahun lalu, TikTok mengatakan sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS berusia 16 hingga 24 tahun.

Di bawah undang-undang Tiongkok yang diperkenalkan pada 2017, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam intelijen nasional negara tersebut.

Awal pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk melarang pegawai pemerintah mengunduh aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah.

Larangan tersebut berhasil disepakati lewat kemenangan 336 suara berbanding 71.

Setelah lolos di DPR dan disetujui oleh Komite Senat, larangan tersebut dapat segera menjadi hukum di Amerika Serikat.

Sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump juga mengatakan mereka mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap TikTok dan aplikasi asal Tiongkok lainnya, demikian Reuters.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan masyarakat Amerika harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Juru bicara TikTok, Jamie Favazza, mengatakan tim TikTok AS, yang sedang tumbuh, memiliki prioritas untuk menghadirkan pengalaman aplikasi yang aman yang melindungi privasi pengguna.

"Jutaan keluarga Amerika menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, yang diketahui bukan untuk digunakan pada perangkat pemerintah," kata Favazza, demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Facebook gabungkan Messenger dan Instagram di aplikasi baru untuk UKM
Jumat, 18 September 2020 - 11:26 WIB
Facebook meluncurkan aplikasi baru yang memungkinkan pemilik usaha kecil mengelola halaman dan profi...
Facebook Messenger batasi terusan pesan, perangi berita palsu
Minggu, 06 September 2020 - 14:50 WIB
Serupa dengan apa yang dilakukan Facebook sebelumnya kepada WhatsApp, raksasa jejaring sosial itu me...
Enam kerentanan WhatsApp diungkap
Jumat, 04 September 2020 - 16:59 WIB
Layanan pesan milik Facebook, WhatsApp, mengungkap enam kerentanan yang sebelumnya tidak pernah diun...
Google upayakan kinerja Chrome 10 persen lebih cepat
Rabu, 26 Agustus 2020 - 11:24 WIB
Google meningkatkan kinerja tab di Chrome, dan perubahan tersebut dapat meningkatkan kecepatan hingg...
Facebook dan Snap berencana akuisisi saingan TikTok, Dubsmash?
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:08 WIB
Facebook dan pemilik Snapchat, Snap, dilaporkan sempat mengadakan pembicaraan untuk mengakuisisi Dub...
Twitter uji coba pisahkan `retweet` dengan `quote tweet`
Minggu, 09 Agustus 2020 - 13:29 WIB
Twitter sedang melakukan uji coba penghitungan quote tweet yang sebelumnya dikenal dengan retweet de...
Facebook izinkan karyawan bekerja dari rumah hingga Juli 2021
Jumat, 07 Agustus 2020 - 13:54 WIB
Facebook akan mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah hingga Juli 2021 karena pandemi COVID-19...
Microsoft benarkan ingin beli TikTok
Senin, 03 Agustus 2020 - 09:54 WIB
Microsoft Corp menyatakan mereka akan melanjutkan pembicaraan soal mengakuisisi aplikasi TikTok dari...
Microsoft Corp dikabarkan akan beli TikTok
Minggu, 02 Agustus 2020 - 13:29 WIB
Microsoft Corp dikabarkan sedang berdiskusi untuk membeli aplikasi milik ByteDance, TikTok.
Ribuan pegawai Twitter punya kontrol ke sistem internal
Sabtu, 25 Juli 2020 - 12:58 WIB
Dua mantan pegawai Twitter mengatakan lebih dari seribu pegawai dan kontraktor di perusahaan itu pun...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV