Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Elshinta
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Rabu (29/7).

Rakor ini dihadiri,  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) RI Sofyan Djalil, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam l/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kapoldasu Irjen Pol. Martuani Sormin, Kajati Sumut, Danlanud TNI AU, kepala BPN Sumut, bupati dan wali kota se Sumut, dan Direktur PTPN-2.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menjelaskan, Rakor ini sebagai tindak lanjut skema penyelesaian tanah Eks HGU PTPN-2. Jadi Ia mengharapkan, rakor ini dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. “Semoga kedepan, tidak ada lagi  terjadi sengketa tanah yang berkelanjutan dengan masyarakat,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

Jadi, semua sertifikat tanah lama yang belum duduk atau belum lengkap secara administrasi, didudukkan atau dilengkapi, sehingga terlepas dari para mafia tanah. “Agar tidak adalagi tanah yang dikuasai mafia,” katanya.

Untuk itu, sambung Sofyan, guna mengantisipasi permasalahan sengketa tanah yang ada di Sumut, antara masyarakat dengan  pihak PTPN-2. Harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan administrasi pertanahan nasional. Sehingga semuanya jelas dan masyarakat bisa melihat sertifikat tanah yang bukan atau yang memang haknya. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya akan bekerjasama dengan TNI/POLRI, Kejati Sumut serta semua pihak terkait. Agar dalam proses penertiban sengketa tanah PTPN-2 di Sumut, berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan  permasalahan baru.

Sementara Gubsu, mengharapkan, kedatangan Menteri ATR/BPN RI di Sumut, dapat memotivasi dan membantu Pemprovsu dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah. Sehingga dapat cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Edy Rahmayadi juga mengimbau kepada masyarakat, apabila ingin menguasai sebidang tanah harus dengan cara yang  sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui BPN. “Jika tanah itu  sudah memiliki sertifikat dari  BPN, maka sah di mata negara,” terangnya.

Sementara Syah Afandin mengatakan, Pemkab Langkat siap untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah ini, terkhusus untuk di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan petunjuk dan arahan Mentri ATR/BPN dan Pemprovsu serta sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami siap mendukung, sebab kami meyakini langkah yang akan diambil nantinya, langkah yang bijak untuk kebaikan semuanya,” ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mendagri tegaskan jangan ada lagi pengumpulan massa pada tahapan pilkada 
Jumat, 18 September 2020 - 20:12 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan jangan ada lagi pengumpulan massa pada tah...
Jokman: Bukan urusan Andre minta Ahok dicopot dari Komisaris Utama Pertamina
Jumat, 18 September 2020 - 19:55 WIB
Ketua Jokowi Mania (Jokman), Imanuel Ebenezer mengkritik anggota DPR RI Andre Rosiade yang dinilai m...
Dua akun medsos dilaporkan polisi terkait Pilkada 2020
Jumat, 18 September 2020 - 18:45 WIB
Tim pemenangan salah satu calon peserta Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengan melaporkan ...
49 ribu pemilih `hilang` dari daftar pemilih, Bawaslu Sumenep protes KPU
Rabu, 16 September 2020 - 20:25 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur segera menggelar rapat pleno intern me...
Pengamat politik minta KPU dan Bawaslu tegas kepada penyelengara pemilu tidak netral
Rabu, 16 September 2020 - 16:57 WIB
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanuddin mengimbau Dewan Kehormatan ...
Kabareskrim minta jajaran tindak tegas pelanggar protokol kesehatan di Pilkada
Selasa, 15 September 2020 - 20:25 WIB
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Purnomo memberikan ins...
 Walau tak diharapkan, Bawaslu Kota Depok siap bila Pilkada mundur
Jumat, 11 September 2020 - 21:35 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Luli Barlini pastikan, sudah mapan persiapan penga...
Walikota Semarang menjelaskan data Covid-19 kepada Duta Besar Inggris
Jumat, 11 September 2020 - 20:56 WIB
Walikota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan data paparan Covid-19 yang ada di ibukota Provinsi Jaw...
Ssstt! Amien Rais akan buat parpol baru
Jumat, 11 September 2020 - 11:13 WIB
Politisi senior Amien Rais mengumumkan dirinya dan beberapa sahabatnya berencana mendirikan sebuah p...
Bapaslon U2SYAH lakukan tes kesehatan besok
Minggu, 06 September 2020 - 22:25 WIB
Pukul 11.15 Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Udin Hiangg...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV