Pemkot Bogor perpanjang PSBB Pra-AKB, COVID-19 masih fluktuatif
Elshinta
Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:07 WIB |
Pemkot Bogor perpanjang PSBB Pra-AKB, COVID-19 masih fluktuatif
Balai Kota Bogor. Foto: Antara

Elshinta.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan memperpanjang lagi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru (PSBB Pra-AKB) selama sebulan, mulai 4 Agustus hingga 3 September 2020, dengan pertimbangan penyebaran COVID-19 di Kota Bogor masih fluktuatif.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta, di Kota Bogor, Selasa (4/8) mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tim ahli terhadap deteksi penyebaran transmisi lokal pada pandemi COVID-19, yakni masih munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di rumah sakit maupun di rumah tangga.

Hasil evaluasi tim ahli itu, kata dia, menyimpulkan Kota Bogor masih dalam level kewaspadaan zona oranye berdasarkan penentuan Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. "Itu artinya,  Kota Bogor masih dalam kategori daerah berisiko sedang," katanya.

Alma menjelaskan, perpanjangan pelaksanaan PSBB Pra-AKB diatur dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-552 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ke-enam PSBB Proporsional Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bogor, yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, di Kota Bogor, Senin, 3 Agustus 2020.

Alma menambahkan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, mengatur pelonggaran pergerakan orang dan dunia usaha, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kata dia, Pemkot Bogor juga sedang menyusun peraturan wali kota yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.

"Pengawasan dan penerapan sanksi administratif itu akan dilakukan tim dari Satpol PP yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bogor. Tim ini akan dibantu oleh personel dari kepolisian dan TNI," katanya.

Menurut Alma, penegasan terhadap adanya sanksi administratif ini dimaksudkan sebagai tertib kesehatan, agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker pada aktivitas di luar rumah, tujuannya agar masyarakat produktif tapi tetap aman dari COVID-19.

"Prinsipnya, Pemerintah Kota Bogor memberikan kelonggaran pada pergerakan manusia, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran dan disipilin tinggi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Peraturan Wali Kota Bogor terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan sanksi administratif bagi warga Kota Bogor yang tidak menggunakan masker di tempat umum.

"Kami akan membentuk tim, melakukan razia, dan memberikan sanksi administratif bagi warga yang melanggar," tandasnya, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PPNI Lumajang ingatkan pemerintah banyak petugas kesehatan positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 17:42 WIB
Kewaspadaan terjadinya lonjakan peningkatan jumlah para petugas medis di Kabupaten Lumajang, Jawa Ti...
Muhadjir Effendy ingatkan beras bansos harus berkualitas baik sesuai arahan Presiden
Sabtu, 19 September 2020 - 17:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengingatkan Bulog...
Pembatasan aktivitas warga di Depok dilonggarkan lagi
Sabtu, 19 September 2020 - 16:44 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memberikan pelonggaran terhadap Pembatasan Aktivitas Warg...
Kasus COVID-19 bertambah 4.168, pasien sembuh bertambah 3.576
Sabtu, 19 September 2020 - 16:29 WIB
Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.168 menjadi total 240.687 kasus dan jumlah pasien yan...
LPSK siap lindungi saksi dalam kasus kebakaran Gedung Kejagung
Sabtu, 19 September 2020 - 15:16 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam...
Puan ceritakan kedekatan Bung Karno dengan NU
Sabtu, 19 September 2020 - 14:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan orasi kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 G...
Puan apresiasi komitmen GP Ansor peduli terhadap sesama
Sabtu, 19 September 2020 - 14:40 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi komitmen kebangsaan GP Ansor yang konsisten di barisan depa...
Tower 6 dan 7 Wisma Atlet rawat inap 2.253 pasien positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 13:49 WIB
Tower 6 dan 7 Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga Sabtu (19/9) p...
Peningkatan alokasi Dana Desa harus disertai akurasi data
Sabtu, 19 September 2020 - 13:39 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengingatkan bahwa rencana peningkatan alokasi program Dana De...
Menhub terbitkan peraturan dukung keselamatan bersepeda
Sabtu, 19 September 2020 - 13:28 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan peraturan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselama...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV