Alasan Sarbumusi Jember tolak RUU omnibus law
Elshinta
Minggu, 09 Agustus 2020 - 16:29 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
Alasan Sarbumusi Jember tolak RUU omnibus law
Sumber Foto: Effendi Mudiono/Radio Elshinta

Elshinta.com - Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Umar Faruq menyampaikan alasan mendasar dari aksi turun ke jalan yang sempat dilakukan pada hari Senin 3 Agustus 2020 lalu untuk mengangkat harkat dari kaum buruh.

"Pembuatan hak cipta kerja tidak melibatkan unsur serikat pekerja sehingga hal itu memicu aksi turun jalan," kata Umar Faruq, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Effendi Mudiono, Minggu (9/8).

Menurut Faruq, ada 11 alasan mendasar yang membuat pihaknya harus melakukan aksi yaitu:

Pembuatan draff omnibus law RUU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dibuat secara tertutup tidak dapat diakses publik dengan dalih investasi yang secara resmi telah dimasukkan oleh pemerintah ke DPR RI pada tanggal 12 Febuari 2020.

Penolakan yang kedua, RUU omnibus law sebenarnya adalah revisi dari UU Ketenagakerjaan Nomor  13 tahun 2003 yang dibungkus dengan cover "Cipta Kerja" agar buruh terkecoh dengan judulnya, padahal isinya memiskinkan buruh atas nama UU dengan hilangnya kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan dan kepastian jaminan sosial.

RUU Cipta Kerja pasal 89 menghapus beberapa pasal di UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 59 (tentang perjanjian kerja), pasal 90 (tentang larangan membayar upah di bawah upah minimum kabupaten atau kota), pasal 151 (tentang mekanisme PHK).

Tuntutan Sarbumusi DPC Jember pada poin ke empat, menghapus upah kabupaten atau kota dan diganti dengan upah per jam (UMK tahun 2020 per bulan di Jember Rp 2.355.662 atau 25 hari efektif kerja, sama dengan Rp 94.226 upah per hari). UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Poin kelima kata Faruq, menyerahkan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghasilan yang layak, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada poin keenam, masuknya TKA unskilled worker akibat dihapusnya wajib ijin IMTA (Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dengan alasan investasi tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal atas kebutuhan pekerjaan.

Penolakan pada poin ketujuh, penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourcing pada seluruh jenis pekerjaan tanpa ada batasan waktu dengan tujuan pengusaha melepaskan tanggungjawab pesangon sebagai hak pekerja.

Delapan, pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, karena pekerja bisa dikontrak seumur hidup dengan keputusannya pasal 151 (UU 13 tahun 2003) tentang mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Orasi pada poin kesembilan dari penolakan, hilangnya jaminan sosial pekerja, khusus "Jaminan Kesehatan", karena pekerja yang sakit  upah atau gajinya dipotong dan "Jaminan Pensiun" dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang akan di terapkan pada semua jenis pekerjaan.

Sepuluh, sanksi pidana yang dihilangkan atas pelanggan normatif yang dilakukan pengusaha selaku pemberi kerja jika tidak membayar upah kerja dibawah ketentuan upah minimun kabupaten atau kota.

Dan poin terakhir yaitu kesebelas, kentikan PHK dengan alasan COVID-19, data Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dikutip dari CNN Indonesia Jum'at 1 Mei 2020 jumlah PHK dan di rumahkan di tengah pendemi mencapai 2,9 juta orang dengan rincian; 1.7 juta pekerja yang sudah terdata dan 1.2 juta pekerja yang masih dalam proses validasi data, pekerja formal terkena PHK 375.165, pekerja formal yang dirumahkan 1,32 juta.

"Konsekuensi dari aksi turun jalan utamanya keselamatan selama beraksi menjadi perhatian," pungkas Faruq.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PPNI Lumajang ingatkan pemerintah banyak petugas kesehatan positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 17:42 WIB
Kewaspadaan terjadinya lonjakan peningkatan jumlah para petugas medis di Kabupaten Lumajang, Jawa Ti...
Muhadjir Effendy ingatkan beras bansos harus berkualitas baik sesuai arahan Presiden
Sabtu, 19 September 2020 - 17:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengingatkan Bulog...
Pembatasan aktivitas warga di Depok dilonggarkan lagi
Sabtu, 19 September 2020 - 16:44 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memberikan pelonggaran terhadap Pembatasan Aktivitas Warg...
Kasus COVID-19 bertambah 4.168, pasien sembuh bertambah 3.576
Sabtu, 19 September 2020 - 16:29 WIB
Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.168 menjadi total 240.687 kasus dan jumlah pasien yan...
LPSK siap lindungi saksi dalam kasus kebakaran Gedung Kejagung
Sabtu, 19 September 2020 - 15:16 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam...
Puan ceritakan kedekatan Bung Karno dengan NU
Sabtu, 19 September 2020 - 14:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan orasi kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 G...
Puan apresiasi komitmen GP Ansor peduli terhadap sesama
Sabtu, 19 September 2020 - 14:40 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi komitmen kebangsaan GP Ansor yang konsisten di barisan depa...
Tower 6 dan 7 Wisma Atlet rawat inap 2.253 pasien positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 13:49 WIB
Tower 6 dan 7 Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga Sabtu (19/9) p...
Peningkatan alokasi Dana Desa harus disertai akurasi data
Sabtu, 19 September 2020 - 13:39 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengingatkan bahwa rencana peningkatan alokasi program Dana De...
Menhub terbitkan peraturan dukung keselamatan bersepeda
Sabtu, 19 September 2020 - 13:28 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan peraturan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselama...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV