BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Elshinta
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:12 WIB |
BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/3kIZJQv

Elshinta.com - Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kahurtla) tidak bisa menjadi permasalahan desa semata, karena terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kebakaran.

Menurut Mryna, perubahan di tingkat tapak memang dapat dilakukan salah satunya dengan program BRG yaitu Desa Peduli Gambut. Program itu telah berhasil mendorong banyak desa untuk memasukkan aspek perlindungan ekosistem gambut dalam APBDes, RKPDes dan RPJMDes.

"Misalnya dalam intervensi yang dilakukan pada 2019 di situ ada 143 desa dan kelurahan yang telah mengalokasikan di dalam APBDes-nya sekitar Rp16 miliar untuk kepentingan berkaitan dengan restorasi gambut. Sekitar Rp9 miliar khusus berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Mryna dalam diskusi tentang Desa Peduli Gambut yang dipantau dari Jakarta, Kamis (13/8).

Namun, terkait upaya pencegahan sendiri tidak bisa dilihat hitam dan putih agar tidak terjadi penyederhanaan pandangan bahwa semua tanggung jawab perlindungan gambut diberikan kepada desa. Padahal, ujar Mryna, terkait karhutla di desa setidaknya memiliki lima jenis topologi dengan yang pertama adalah kebakaran yang ada di area terpencil dengan akses terbuka dan jauh dari pusat pemukiman warga. "Ketika kita berbicara karhutla, kita banyak bicara di luar Jawa di mana penduduk juga sangat sedikit. Jadi kemampuan desa untuk mengontrol area terpencil dengan akses terbuka itu memang sangat kecil," kata Mryna.

Yang kedua, karhutla juga sering terjadi di area konflik baik antar desa maupun degan perusahaan. Topologi ketiga adalah kebakaran di area abu-abu yang tidak diketahui secara legal pemiliknya tapi secara de facto kebanyakan dipakai untuk perkebunan dan pembakaran dilakukan secara terorganisasi oleh tenaga kerja yang tidak diketahui asalnya. Topologi keempat adalah kebakaran yang terjadi di dekat daerah urban yang lahannya banyak dimiliki oleh orang kota dengan desa tidak memiliki data kepemilikannya. Pola kelima adalah kebakaran yang terjadi di area yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Upaya pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB), kata dia, memang efektif digunakan untuk kategori kelima yaitu di area lahan yang jelas digunakan oleh masyarakat dan pembakaran dilakukan karena ketiadaan pilihan lain. Tetapi, dalam empat aspek lain PLTB tidak bisa menjadi solusi pencegahan karhutla. Menurut dia, di situ terdapat permasalahan politik ekonomi supra desa. "Menurut saya tidak fair kemudian kalau kita menempatkan semua tanggung jawab itu ada pada desa. Oleh sebab itu ketika berbicara tentang konteks peranan desa dalam pencegahan karhutla maka aspek supra desa harus menjadi hal penting," tegasnya, demikian Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pimpinan Komisi X minta Kemenparekraf kembangkan potensi desa wisata
Kamis, 24 September 2020 - 11:36 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ke...
Kemenkes siapkan protokol pencegahan COVID-19 di pengungsian
Kamis, 24 September 2020 - 11:21 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di ...
Menteri ESDM: Penerapan smart grid jadi opsi penuhi target bauran EBT
Kamis, 24 September 2020 - 10:48 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemanfaatan jaringan listrik pintar atau smart grid menjadi sa...
Bulog investasi bangun tiga pabrik pengolahan hasil pertanian di NTB
Kamis, 24 September 2020 - 09:25 WIB
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menginvestasikan dana ratusan miliar rupiah untuk membangun indu...
Menhan siap dukung `Food Estate` dan hadapi krisis pangan dunia akibat pandemi COVID-9
Kamis, 24 September 2020 - 08:10 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menyatakan siap bekerja mendukung Food Estate serta me...
Perusahaan diminta lindungi karyawan, Satgas: Kluster perkantoran bukti penerapan protokol masih lengah
Kamis, 24 September 2020 - 07:54 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi karyawannya agar tidak te...
Satgas: Belum ada wacana ubah definisi kematian COVID-19
Kamis, 24 September 2020 - 07:38 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menanggapi usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang bar...
Disparbud Langkat bahas retribusi bersama pelaku wisata
Rabu, 23 September 2020 - 22:01 WIB
Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,  melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan te...
Pemkot Malang siapkan skema penutupan jalan di Ijen dan Veteran
Rabu, 23 September 2020 - 20:55 WIB
Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur telah menyiapkan skema penutupan jalan untuk akhir pekan pada jam...
Pemprov Jabar intensif tingkatkan rasio tes PCR
Rabu, 23 September 2020 - 19:37 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara intensif meningkatkan rasio pengetesan metode uji usap...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV