Mantan Ketua Komjak: Opini publik ganggu penyidikan jaksa Pinangki
Elshinta
Minggu, 06 September 2020 - 22:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Mantan Ketua Komjak: Opini publik ganggu penyidikan jaksa Pinangki
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Halius Hosen meminta Komjak tak menggangu Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengusutan  kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Halius menyebut pernyataan Ketua Komjak Barita Simanjuntak belakangan ini telah membuat penyidikan kasus jaksa Pinangki terganggu.

"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketua komjak itu saya lihat justru membangun suasana penyidikan kejaksaan menjadi terganggu. Terganggu kenapa? Karena akan ada opini publik, Komjak kok begini. Nah ini harus didudukkan secara proporsional," kata Halius kepada wartawan termasuk Reporter Elshinta, Asep Rosidin, Minggu (6/9).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, ditegaskan bahwa Komjak merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri namun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 

Artinya, Komisi Kejaksaan atau Komjak masih termasuk lembaga pemerintah dan bukan Non Government Organisation (NGO/LSM), oleh karena Komjak harus melaporkan kegiatan dan bertanggung  kepada Presiden. Komjak memiliki tugas melakukan pengawasan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan prilaku Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugas kedinasan.

Kewenangan Komjak cukup luas misalnya menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal dan bahkan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan.

Namun kewenangan Komjak yang luas tersebut tetap ada persyaratannya misalnya pemeriksaan ulang atau tambahan atau pengambil alihan pemeriksaan  dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komjak diserahkan ke Jamwas.

Halius menyebut pernyataan yang kerap keluar dari Komjak membangun suasana yang tidak kondusif dan menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap Kejagung. Ia pun meminta Komjak fokus mengawasi penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung terkait kasus Jaksa Pinangki.

"Nah sekarang Komjak itu mengawasi bilamana ada penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan Pinangki itu. Komjak memberikan rekomendasi kepada jaksa agung agar melakukan tindakan terhadap anak buahnya yang tidak melaksanakan ketentuan UU dalam melakukan penyidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Halius juga merasa heran dengan sikap Komjak yang justru mendorong kasus jaksa Pinangki dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada sejumlah syarat harus terpenuhi jika kasus dilimpahkan ke KPK. Ia menyatakan saat ini Kejagung masih mampu menangani kasus tersebut.

"Nah saya menjadi heran juga dengan dorongan yang begitu kencang dari komisi kejaksaan untuk agar KPK mengambil alih perkara itu. Saya jadi herannya itu, ini dasarnya apa," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Operasi Zebra Jaya sasar 5 jenis pelanggaran 
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:26 WIB
Operasi Zebra Jaya 2020 resmi digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai hari ini hingga...
150 aparat gabungan Jakarta Timur gelar Operasi Zebra di tiga titik
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:05 WIB
Sebanyak 150 personel gabungan Jakarta Timur menggelar Operasi Zebra 2020 di tiga titik tersebar di ...
 Rawan korupsi, KPK monitor Pilkada di NTB
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:25 WIB
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pi...
Polres Cianjur proses hukum pendaki berfoto bugil
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, akan memproses secara hukum pelaku foto bugil di kawasan Alun-Alun Surya...
KPK panggil wali kota Tasikmalaya sebagai tersangka
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:13 WIB
KPK, Jumat (23/10), memanggil Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus suap ter...
Tim intelijen kejaksaan tangkap DPO tipikor Kejari Belawan di Singkil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:11 WIB
Boy MF Tampubolon seorang rekanan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan ...
TGPF Intan Jaya: KKSB dibalik kasus pembunuhan di Intan Jaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:16 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil ...
RUU Kejaksaan tonggak Restorative Justice di Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:54 WIB
Aliansi Publik Indonesia (API) kembali menggelar diskusi virtual tentang Rancangan Undang-undang (RU...
Ombudsman temukan dugaan maladministrasi penanganan pascademo
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Ja...
KPK eksekusi eks Kadis PUBMSDA Sidoarjo ke Rutan Perempuan Surabaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Su...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV